Jakarta (SIB)
Bencana alam yang datang di tengah pandemi dinilai membutuhkan kewaspadaan ekstra. Pasalnya, lokasi pengungsian dan tindakan penyelamatan dapat berpotensi menjadi titik penularan Covid-19 apabila tidak disertai protokol kesehatan.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah menekankan perlunya kerja sama semua pihak juga kesadaran kolektif masyarakat agar dampak bencana alam dapat ditekan. Menurutnya, selain bencana alam saat cuaca ekstrem, di wilayahnya juga terdapat risiko bencana industri karena Bojonegoro adalah penghasil migas.
Terkait bencana alam, Anna menjelaskan angka kejadian terus berkurang hingga tahun ini. Namun demikian, upaya mitigasi juga sosialisasi tetap digencarkan. Adapun langkah mitigasi yang dimaksud antara lain koordinasi erat antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak terkait.
Anna pun mengatakan sosialisasi menjadi suatu keharusan agar masyarakat selalu sadar dan peduli dengan perubahan di lingkungannya. Ia menambahkan, dengan data yang sudah saling terhubung, sosialisasi juga dapat dijalankan melalui media digital dan media sosial.
"Dengan kita siaga, selalu melakukan pengecekan, sosialisasi, simulasi, maka masyarakat akan tenang (tidak panik) dan ikut bersiaga," ujar Anna dalam keterangan tertulis, Jumat (26/11).
Ia pun mengungkap pihaknya menyiapkan regulasi tentang santunan bencana sebagai salah satu solusi pemulihan bagi masyarakat terdampak.
"Kebencanaan pasti ada, karena berbagai perubahan iklim dan kendala di lapangan. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan kesiapsiagaan, mitigasi dini untuk dapat mencegah korban, terutama korban jiwa," tegas Anna.
Dalam dialog dari Media Center Forum Merdeka Barat (FMB 9)-KPCPEN, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Achmad Rizwan pun mengatakan wilayahnya juga merupakan salah satu wilayah yang rawan bencana alam.
Adapun bencana alam yang kerap terjadi di Sumsel antara lain berupa kebakaran lahan dan hutan, juga banjir dan tanah longsor yang dapat terjadi hampir setiap tahun. Achmad menjelaskan, sama seperti Bojonegoro, upaya mitigasi selalu dipersiapkan pihaknya. Mulai dari pemanfaatan teknologi aplikasi guna mengatasi bencana secara dini, pembuatan tanggul penahan air, juga menyiapkan posko-posko, alat berat, dan jembatan darurat di titik rawan bencana.
Achmad mengaku pihaknya tak memungkiri bencana alam dalam situasi pandemi memunculkan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, selain kesiapsiagaan bencana, pihaknya selalu melakukan sosialisasi terkait Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan meski saat ini situasi pandemi di wilayahnya sangat landai.
"Kesiapsiagaan bencana sudah dilakukan baik secara personel maupun peralatan. Seluruh masyarakat, stakeholder, pemerintah, dan swasta dilibatkan dalam satu sistem sehingga bencana dapat dihadapi saat terjadi. Kemudian juga edukasi perilaku masyarakat agar mereka sadar dan mengetahui bagaimana tindakan saat bencana terjadi," papar Achmad.
Kepala Pusat Meteorologi Publik, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Fachri Radjab menggarisbawahi bahwa kesiapsiagaan bencana harus selalu dijalankan. Sebab, potensi bencana alam selalu ada sepanjang tahun di Indonesia.
"Bencana yang paling sering terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi, mencapai 98%," jelasnya.
Fachri memaparkan di musim penghujan terdapat potensi bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Sementara pada peralihan musim, terjadi hujan lebat dan puting beliung. Sedangkan pada musim kemarau, dapat terjadi kebakaran lahan.
Untuk saat ini, lanjutnya, sebagian besar wilayah Indonesia memasuki periode musim penghujan dengan puncaknya diperkirakan pada Januari-Februari tahun depan. Fachri menyebutkan, sebagai dampak La Nina pada akhir tahun, diperkirakan intensitas curah hujan juga akan meningkat di beberapa wilayah, di antaranya sebagian Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Indonesia Timur seperti Sulawesi.
"Tahun ini dan tahun lalu tantangannya makin besar karena berada di masa pandemi. Tentu langkah-langkah harus lebih cermat," tegas Fachri. (detikcom/c)
