Terkait Kasus Korupsi di Bawah Rp50 Juta Diserahkan ke APIP

Masyarakat Minta Tender Proyek Jalan Si Bara-bara Dinas PU Tapsel Ditinjau Ulang


420 view
Medan (SIB) -Mengingat banyaknya persekongkolan proyek lelang di pemerintahan, peran masyarakat seperti LSM  diminta diaktifkan kembali untuk ikut mengawasi seluruh tender sesuai dengan UU No 68 tahun 1999 tentang peran masyarakat di pemerintahan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP LSM Lembaga Pemantau dan Pembangunan dan Asset Republik Indonesia (LPPAS RI) Jauli Manalu SH kepada SIB, Minggu (17/6) menanggapi isi media nasional, dimana akan ada kerjasama (MoU) Kejaksaan-Kapoldasu dan Gubsu bahwa korupsi di bawah Rp 50 juta tidak lagi ditangani polisi tetapi ditangani Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan tidak dipidana, tetapi hanya mendapat surat perintah pengembalian uang dan hukuman administrasi.

Tentu MoU Kejati, Kapoldasu dan Gubsu itu diprotes LSM dan melanggar Perpres 54 tahun 2010, Perpres No 70 tahun 2012 dan Perpres No 16 tahun 2018 karena akan menghambat sosial kontrol masyarakat atau LSM dalam mengawasi setiap tender di pemerintahan, seperti telah diatur dalam UU No 5 tahun 1999.
Temuan investigasi DPP LSM LPPAS RI tentang tender pekerjaan konstruksi VIII  tahun anggaran 2018 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, tentang pekerjaan konstruksi jalan Si Bara-bara, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapsel diduga telah terjadi persekongkolan sebab Pokja telah mengumumkan pemenang tender yaitu CV Alster dengan penawaran Rp725.110.000,- dan selanjutnya direvisi dengan mengganti pemenang menjadi CV Putri Kencana dengan penawaran Rp 797.000.000,- tentu dengan pergantian pemenang tender ini ada persekongkolan tender.

"Keputusan ini sudah jelas-jelas salah dan diduga ada persekongkolan pada pemenang tender, karena sudah ada pemenang kok diganti dengan CV yang lain," ujarnya.

Tetapi persekongkolan yang disoroti DPP LSM LPPAS RI tetap menunggu hasil dari  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). "Jadi hingga saat ini kami masih menunggu hasil APIP, kami tidak lagi bisa melapor ke KPK karena adanya MoU tersebut. Karena itu kami mohon perhatian pemerintah pusat agar merevisi kembali MoU, karena saat  ini banyak peraturan di instansi pemerintahan yang menghalang-halangi tugas tugas LSM padahal hal itu melanggar UU No 14 tahun 2008 tentang KIP," keluhnya.

Karena itu DPP LSM LPPAS RI meminta kepada Aparatur Penegak Hukum (APH) supaya meninjau ulang tender proyek jalan Si Bara-bara, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tapsel. "DPP LSM LPPAS RI sudah melayangkan surat konfirmasi masalah proyek tersebut ke dinas terkait dan atas gugatan masyarakat yang tidak mau disebut namanya," tutup Jauli Manalu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tapanuli Selatan Ir Rizal mengatakan, proses tender (lelang) proyek ditangani panitia dan dilakukan secara on line serta  transparan. Bertujuan agar pelaksanaan proses lelang diketahui masyarakat khususnya seluruh peserta tender proyek.

Hal itu dikatakan Rizal ketika dikonfirmasi SIB melalui telefon selularnya, Senin (18/6), menanggapi adanya permintaan masyarakat agar Aparatur Penegak Hukum (APH) meninjau ulang tender proyek di Dinas PU Tapsel 2018 pada proyek jalan Sibara-bara.

Lebih lanjut dikatakannya, jika memang rekanan merasa dirugikan atau katakanlah kalah dalam tender, disarankan mengajukan sanggahan. Maksudnya, ikuti saja sesuai peraturan yang berlaku agar jelas duduk persoalannya.

Sejauh ini, kata Rizal belum ada menerima laporan dari panitia karena memang masih dalam tahap proses tender. "Saya belum menerima laporan dari panitia tentang ini, karena memang masih proses tender," ujarnya. (A12/G08/f)
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com