Mendagri Imbau Calon Kepala Daerah Kampanyekan Penggunaan Hak Pilih di Pilkada 2020

* DKPP Larang Penyelanggara Pemilu Nongkrong di Warkop

336 view
Mendagri Imbau Calon Kepala Daerah Kampanyekan Penggunaan Hak Pilih di Pilkada 2020
Foto Istimewa
Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian 
Jakarta (SIB)
Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian mengimbau calon kepala daerah untuk mengampanyekan penggunaan hak pilih Pilkada 2020 kepada masyarakat.

Menurut Tito, selain penerapan protokol kesehatan, penggunaan hak pilih Pilkada 2020 juga harus dikampanyekan.

"Saya mohon, masih sisa 25 hari kampanye ini sesuaikan dengan protokol kesehatan, gunakan hak pilih dan jangan sampai salah pilih karena menyesalnya bisa empat atau lima tahun," kata Tito melalui keterangan tertulisnya, Selasa (10/11).

Tito juga meminta calon kepala daerah memanfaatkan momentum Pilkada 2020 ini dengan memilih tema debat seputar penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

Ia pun mengingatkan para calon kepala daerah untuk selalu integritas dan memiliki komitmen untuk mengabdi kepada masyarakat. "Kalau saya menyarankan kembali ke komitmen ketika menjadi kepala daerah, kalau di pikiran kita mencari kekayaan atau pujian saya kira lupakan, karena nanti bermasalah," ujar dia.

“Jadilah pemimpin daerah yang mengabdi dan bermanfaat bagi orang banyak,” ucap dia.

PARTISIPASI PEMILIH
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2020 sebesar 77,5 persen. Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19;

"Partisipasi pemilih ditargetkan 77,5 persen, sedangkan di 2018, partisipasi pemilih 73,24 persen, jadi kita targetkan naik sekitar 4 persen," ujar Kasubdit Wilayah IV Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri, Saydiman Marto dalam webinar yang diselenggarakan KPU, Selasa (11/10).

Menurut Saydiman, Pilkada Serentak 2020 akan diikuti oleh sembilan provinsi, 224 kabupaten, 37 kota, 3.264 kecamatan dan 31.516 desa atau kelurahan. Adapun total Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) akli ini sebesar 105.852.716 jiwa.

"Kita lihat peta keseluruhan, bahwa di Provinsi Sumatera Utara pilkada terbanyak," jelasnya.

Berdasarkan peta yang dipaparkan, Provinsi Sumatera Utara akan menyelenggarakan 17 pemilihan bupati dan wakil bupati, lalu 6 pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

Saydiman menuturkan, pelaksanaan Pilkada 2020 harus mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut berlaku untuk penyelenggara, peserta, maupun para pemilih.

"Kami melihat tahapan ini ada kondisi yang rawan. Kita masuk masa kampanye, itu kami petakan selain rawan covid tapi rawan aksi anarkis, untuk itu lakukan persiapan dalam rangka proses pilkada ini," pungkasnya.

DILARANG NONGKRONG
Terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) Muhammad menjelaskan alasan pihaknya melarang petugas penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) pergi ke warung kopi (warkop).

Imbauan tersebut, kata Muhammad, bukan karena pergi ke warung kopi itu salah. Namun, imbauan tersebut merupakan bentuk perhatian (concern) DKPP pada kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap asas moral dan fungsi yang melekat padanya.

"Jadi kalau sekarang ini, masa-masa Pilkada kita, DKPP mengimbau kepada seluruh penyelenggara Pemilu untuk senantiasa menghindari warung kopi. Di warkop ini, tempatnya tim sukses sekarang. Tim kerabat, tim kampanye, tim A, tim B, di situ berkumpul peserta Pemilu,” ujar Muhammad saat menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/10).

“Kalau anda ke warkop, tidak salah. Mungkin anda bayar sendiri kopinya, anda menikmati sendiri. Tetapi publik akan melihat," sambugnya.

Lebih lanjut, pertemuan publik dengan petugas penyelenggara pemilu yang mendatangi warung kopi itu dapat menimbulkan rasa emosional. Pasalnya, publik di warung kopi menurutnya adalah para peserta pemilu maupun simpatisan.

"Warkop itu sarana pertemuan rasa emosional antara wasit dan pemain. Maka kami mengimbau agar KPU-Bawaslu seluruh Indonesia menghindari warung kopi sampai dilantiknya gubernur, bupati, wali kota, di 270 titik," kata Muhammad.

Lebih lanjut, DKPP juga mengimbau penyelenggara agar berhati-hati bila diundang ke dalam grup-grup Whatsapp. Muhammad menjelaskan bahwa DKPP khawatir di grup-grup WA itu banyak godaan.

"Kalau anda berada satu grup dengan calon, sebaiknya anda off (keluar) dari grup WA itu sampai dilantiknya gubernur, bupati, wali kota di 270 (daerah) itu. Ini imbauan DKPP kepada KPU dan Bawaslu," kata Muhammad. (Kps/Okz/a)
Penulis
: Redaksi
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com