Teken Instruksi Prokes

Mendagri Ingatkan Sanksi Pencopotan Kepala Daerah

* 13 Ribu Kampanye Pertemuan Terbatas, 2,2 Persen Langgar Prokes

433 view
Mendagri Ingatkan Sanksi Pencopotan Kepala Daerah
Foto Dok/Tito Karnavian
Tito Karnavian
Jakarta (SIB)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons terjadinya kerumunan massa di daerah akhir-akhir ini. Tito menerbitkan instruksi penegakan protokol kesehatan (prokes) kepada kepala daerah untuk mengendalikan Covid-19.

"Berkaitan dengan beberapa daerah yang terjadi kerumunan besar akhir-akhir ini dan seolah tidak mampu menanganinya, maka hari ini saya keluarkan instruksi Mendagri tentang penegakan prokes. Di sini menindaklanjuti arahan Presiden pada Senin lalu untuk menegaskan konsistensi kepatuhan (pencegahan) Covid dan mengutamakan keselamatan rakyat," kata Tito dalam rapat virtual bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11).

Instruksi Mendagri akan dibagikan kepada seluruh daerah. Tito mengingatkan sanksi pemberhentian kepala daerah jika melanggar ketentuan.

"Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar, dapat dilakukan pemberhentian. Ini akan saya bagikan, hari ini akan saya tanda tangani dan saya sampaikan ke seluruh daerah," ujar Tito.

Tito meminta seluruh kepala daerah menaati segala peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

"Kalau kita lihat UU No 12 Tahun 2012 yang diubah jadi UU No 15 Tahun 2019 tentang apa peraturan perundang-undangan, di antaranya termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan dan, kalau itu dilanggar, sanksinya dapat diberhentikan sesuai dengan Pasal 78," ujar Tito.

Tito meminta kepala daerah menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, termasuk aturan tentang pembatasan sosial.

"Yang dimaksud PSBB adalah mencegah kerumunan masyarakat berskala besar. Oleh karena itu, karena ini sudah diatur dalam satu set peraturan perundang-undangan, saya instruksikan ke gubernur dan wali kota untuk menegakkan secara konsisten prokes guna mencegah penyebaran Covid," lanjut Tito.

Tito menilai langkat proaktif diperlukan untuk menegakkan prokes. Dia menyebut mencegah di awal lebih baik daripada menindak.
"Lakukan langkah proaktif, tidak hanya responsif reaktif, karena mencegah lebih baik daripada menindak," tuturnya.

Pencegahan itu, disebut Tito, termasuk membubarkan kerumunan massa, termasuk tidak mengikuti kerumunan massa. Dia meminta kepala daerah memberikan contoh kepada masyarakat.

"Mencegah dapat dilakukan secara humanis termasuk dengan membubarkan kerumunan secara tegas dan terukur. Saya meminta kepala daerah untuk menjadi teladan mematuhi prokes, termasuk tidak ikut dam kerumunan yang berpotensi melanggar prokes," ujar Tito.

Langgar Prokes
Dalam raker tersebut, Tito Karnavian juga menyebut ada 13.646 pertemuan tatap muka yang berlangsung selama proses kampanye pilkada. Dari angka itu, sebanyak 2,2 persen melanggar protokol kesehatan.

"Kecenderungan kampanye tatap muka maksimal 50 orang, itu dilangsungkan ada 13.646 kegiatan dialog terbatas, pertemuan maksimal 50 orang, dan dari 13 ribu lebih itu, lebih-kurang 2,2 persen itu terjadi pelanggaran di atas 50 orang dan itu dianggap pelanggaran," kata Tito.

Tito mengatakan pelanggaran yang terjadi itu sudah ditindak, baik dibubarkan langsung maupun ditegur. Dia menyebut jumlah pelanggaran itu cenderung kecil dari total pertemuan yang dilakukan.

"Kita, Bawaslu, sudah menindak baik dengan pembubaran langsung dan cara teguran dan diekspos. Jadi secara umum, kalau kuantitatif angka 2,2 persen, ini bukan berarti kita menolerir, tetapi ini cenderung kecil dibanding dengan kegiatan tatap muka terbatas 50 orang yang sudah dilaksanakan," ujarnya.

Lebih lanjut Tito mengatakan zona merah di daerah penyelenggara pilkada cenderung menurun sampai saat ini. Namun zona oranye cenderung meningkat.

"Dari data Satgas Covid-19, kita melihat di daerah yang melaksanakan pilkada, penurunan pada zona merah dari awal September sampai hari ini zona merahnya jauh berkurang. Ini karena kepatuhan terhadap protokol Covid-19, dan zona oranye yang meningkat. Dari sini kita lihat kepatuhan terhadap protokol kesehatan sangat mempengaruhi penyebaran Covid," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi jumlah massa yang akan hadir secara fisik pada kampanye terbuka di Pilkada 2020. Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan kampanye dengan pertemuan terbatas boleh dihadiri 50 orang secara fisik. Selebihnya peserta akan mengikuti secara daring.

"Untuk rapat terbatas, pertemuan terbatas, kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog dibatasi 50 orang untuk bisa hadir secara fisik, selebihnya dilakukan secara daring," jelasnya, Selasa (8/9).
Pada bagian debat publik, jumlah peserta juga akan dibatasi sebanyak 50 orang dalam satu ruangan. Arief menyebut 50 orang tersebut adalah total dari seluruh tim pasangan calon.

"Begitu juga untuk kegiatan debat publik atau debat terbuka. Jumlah yang hadir dalam debat publik itu 50 orang. Jadi kalau ada dua pasangan calon, jatah maksimal 50 itu harus dibagi dua kontestan. Kalau ada tiga, 50 orang itu dibagi ke dalam tiga pasangan calon," sebutnya. (detikcom/c).
Penulis
: Redaksi
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com