Mendagri Ingin Pemda Segera Cairkan APBD untuk Bansos

PPKM Level 4 Bakal Dievaluasi, Pemda Diminta Perbaiki Indikator Corona

144 view
Mendagri Ingin Pemda Segera Cairkan APBD untuk Bansos
Foto: Kemendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian
Jakarta (SIB)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap semua pemda segera menyalurkan alokasi APBD yang dapat digunakan untuk pemberian bantuan sosial. Menurutnya, pemda memiliki anggaran seperti mata anggaran bansos, termasuk yang bersifat reguler, belanja tidak terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya.

Dalam Rapat Koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Depok yang dilakukan terpisah, Tito menegaskan meski pemerintah pusat menyalurkan bansos kepada masyarakat, pemerintah daerah harus tetap menyalurkan bantuan dengan menggunakan APBD masing-masing.

Ia juga meminta agar mata anggaran pengendalian Covid-19 dalam APBD 2021 segera direalisasikan. Tito menginginkan agar di situasi PPKM, semua pemda menggunakan anggaran dalam upaya mengendalikan Covid-19.

"Pemda memiliki mata anggaran dan tahu persis situasi masyarakat di sekitarnya, siapa saja yang terdampak. Kita ingin agar anggaran bantuan sosial ini maupun belanja tidak terduga betul-betul diturunkan di tengah situasi pembatasan ini agar masyarakat terdampak dibantu," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/7).

Tito meminta agar kepala daerah turun langsung memberikan atau menyalurkan bantuan tersebut, baik bantuan yang bersifat tunai maupun nontunai. Dengan hadirnya kepala daerah di tengah masyarakat, Tito menilai akan membawa pengaruh positif dan nilai tersendiri terhadap masyarakat.

"Jadi teman-teman kepala daerah, kita minta memberikan contoh dulu memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung," tutur Tito.

Dalam kesempatan itu, Tito juga mengatakan Kabupaten Bekasi dan Kota Depok merupakan daerah aglomerasi megapolitan atau penyangga DKI Jakarta. Label tersebut setali tiga uang dengan Kota Bekasi, dan daerah Tangerang Raya.

Sementara itu, angka COVID-19 Jakarta masih terbilang tinggi. Untuk itu, ia memberikan atensi terhadap penanganan Covid-19 pada daerah penyangga tersebut. Menurutnya, penanganan Covid-19 yang andal di daerah penyangga akan menunjang pengendalian pandemi di Jakarta.

"Kalau kurang terkendali di daerah penyangga ini, ini akan berpengaruh kepada pengendalian di ibu kota," ujar Tito.
Di sisi lain, ia menuturkan Covid-19 tidak mungkin dihilangkan sama sekali (zero transmission). Pasalnya, wilayah Indonesia terutama Pulau Jawa tidak ada batas alamnya, hanya dipisahkan oleh batas administrasi. Dengan letak geografis seperti itu, membuat interaksi sosial sulit untuk dihindari.

Untuk itu, Tito mengungkapkan terdapat empat indikator yang perlu diperhatikan oleh daerah dalam upaya pengendalian penyebaran atau penularan Covid-19. Empat indikator tersebut di antaranya tren angka positif (positivity rate), tingkat kesembuhan (recovery rate), jumlah kematian (fatality rate), dan kondisi tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR).

Tito juga menjelaskan pentingnya vaksinasi sebagai salah satu upaya mengurangi dampak penularan Covid-19. Dia menjelaskan perlunya mempercepat vaksinasi, seperti dengan membuat sistem penyuntikannya berbasis kampung, menjalin kerja sama dengan TNI dan Polri. Di samping itu, pusat-pusat vaksinasi massal tetap harus disediakan.

Sementara itu, Tito turun langsung mengecek daerah-daerah yang penyaluran anggaran bantuan sosial (bansos) dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya (APBD) untuk penanganan Covid-19-nya yang dinilai masih rendah.

"Hari ini kunjungan kerja dan rapat koordinasi dilakukan di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok," kata Tito, Jumat (23/7).

Tito menegaskan, dirinya bakal turun langsung ke daerah lain yang dinilai masih rendah realisasi APBD dalam penyaluran bansosnya. Termasuk daerah yang memiliki alokasi BTT yang tidak direalisasikan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi dan kebijakan PPKM.

"Senin (26/7) rencana kami akan cek langsung ke Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan serta pada kesempatan berikutnya di daerah-daerah yang juga masih rendah lainnya," pungkasnya.

Pemda Diminta Perbaiki
Sementara itu pemerintah akan melakukan evaluasi untuk menentukan kelanjutan PPKM level 4 apakah dilanjutkan atau dilonggarkan. Sembari menunggu evaluasi, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah (pemda) memperbaiki indikator pandemi Covid-19 di wilayah masing-masing.

"Jadi, jika pemda dan masyarakat ingin pembukaan aktivitas di daerahnya berlangsung cepat, harus benar-benar memperbaiki semua indikator penanganan Covid-19 di daerahnya, agar tidak ada lonjakan kasus. Jika tidak, pengetatan PPKM (level 4) masih diperlukan," kata juru bicara Luhut Pandjaitan, Jodi Mahardi, Sabtu (24/7).

Luhut Pandjaitan adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang menjadi Koordinator PPKM Jawa-Bali. PPKM level 4 diberlakukan pemerintah selama lima hari sejak 21 Juli sampai 25 Juli.

Indikator yang perlu diperbaiki pemda-pemda adalah cakupan penanganan kasus positif Covid-19, kesembuhan Covid-19, kematian Covid-19, serta angka keterisian tempat tidur rumah sakit (bed occupancy ratio/BOR) harian.

"Sembari proses evaluasi berlangsung, pemerintah meminta seluruh kepala daerah untuk terus memperbaiki indikator penanganan Covid-19 di daerahnya agar nanti kebijakan relaksasi/pembukaan bertahap berjalan baik dan masyarakat siap menjalaninya dengan penuh tanggung jawab," kata Jodi.

Evaluasi PPKM level 4 mengacu pada empat komponen pertimbangan relaksasi kegiatan masyarakat yang ditetapkan WHO. Berikut adalah empat komponen relaksasi, dikemukakan Jodi Mahardi:

Pertama, mengukur antara laju transmisi virus dengan berbagai indikator epidemiologis, seperti angka BOR, kasus konfirmasi harian, dan pencapaian vaksinasi.

Kedua, kapasitas manajemen sistem kesehatan di tiap daerah, utamanya terkait upaya mengkonversikan tempat tidur, pembangunan rumah sakit darurat dan lapangan, maupun kemitraan dengan penyedia jasa telemedicine.

Ketiga, tingkat kedisiplinan protokol kesehatan di daerah, serta aspirasi masyarakat yang menginginkan relaksasi PPKM.
Keempat, dampak sosial ekonomi khususnya bagi masyarakat dengan pendapat ekonomi menengah ke bawah dan usaha mikro. (detikcom/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com