Mendagri Minta Paslon Pilkada Teken Pakta Integritas Patuhi Protokol Corona

* Bertambah, 69 Kepala Daerah Ditegur Gegara Langgar Protokol Kesehatan

292 view
Mendagri Minta Paslon Pilkada Teken Pakta Integritas Patuhi Protokol Corona
Istimewa
Foto: Mendagri Tito Karnavian 
Jakarta (SIB)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pasangan calon Pilkada untuk membuat pakta integritas mematuhi protokol COVID-19. Tito meminta jajaran penyelenggara dan pengawas pemilu sesegera mungkin memanggil partai politik pengusung paslon di Pilkada agar taat protokol kesehatan.

"Kami sudah sampaikan kepada stakeholders yang ada di daerah agar KPU, Bawaslu sesegera mungkin mengundang partai politik yang sudah mendaftar dan mereka disampaikan (PKPU) sambil juga dihadiri forkompinda, agar mereka mengerti, dan kemudian acara ini juga dihadiri Kasatpol PP, itu yang jadi unsur penegak juga," kata Tito usai menghadiri rapat pendisiplinan penerapan protokol Covid-19 di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).

"Kemudian ada Kapolri dan jajaran BIN dan jajarannya ini di tingkat daerah lakukan rapat koordinasi, disampaikan peraturan KPU-nya tahapan-tahapanya dan kerawanan dan kemudian, tadi kita sudah mendorong izin ke Menko Polhukam agar para kontestan dan paslon itu membuat pakta integritas," lanjutnya.

Tito menuturkan, pakta integritas yang sudah ada hanya memuat soal kepatuhan dan kesepakatan komitmen pilkada damai. Untuk itu dia meminta agar pasangan calon membuat pakta integritas yang berisikan komitmen mematuhi protokol Covid-19.
"Jadi selama ini memang sudah ada, tapi isinya kepatuhan atau kesepakatan komitmen untuk pilkada aman damai. Nah ini tidak, aman damai dan sebagai sekaligus kepatuhan terhadap protokol Covid-19," ujarnya.

Bertambah
Sementara itu, jumlah kepala daerah yang ditegur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena melanggar protokol kesehatan pencegahan virus Corona bertambah menjadi 69. Sebanyak 69 kepala daerah tersebut diketahui kembali mengikuti Pilkada 2020.

Dilansir dari situs Kemendagri, Rabu, rincian kepala daerah yang ditegur terdiri atas 1 gubernur, 35 bupati, 4 wali kota, 25 wakil bupati, dan 4 wakil wali kota. Kemendagri mengingatkan kepala daerah harus mematuhi Instruksi Presiden Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

"Apresiasi dan teguran ini diberikan mengingat protokol kesehatan harus dipatuhi pada setiap tahapan pilkada. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19)," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Akmal Malik.

Selain itu, Kemendagri menyampaikan ada empat pimpinan daerah yang mematuhi protokol kesehatan Covid-19 pada pelaksanaan tahapan pilkada. Empat orang tersebut terdiri atas dua bupati dan dua wakil wali kota. Mereka adalah Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Wakil Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, dan Wakil Wali Kota Ternate Abdullah Tahir.

Keempat orang itu, kata Akmal, sejauh ini dinilai mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan baik. Pada saat deklarasi ataupun saat pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU.
"Dan (mereka) membantu upaya pemerintah dalam menanggulangi serta memutus rantai penularan wabah Covid-19," ujar Akmal. (detikcom/c)

Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com