Mendagri Minta Pemda Terus Lakukan Langkah Pengendalian Inflasi

Jakarta (SIB)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar terus melakukan langkah pengendalian inflasi. Sebab kondisi inflasi bergerak dinamis, Mendagri meminta daerah agar terus mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi secara rutin.

Saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tito mengingatkan kepada kepala daerah menjaga angka inflasi agar tetap terkendali menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Apalagi saat ini Indonesia telah memasuki tahun politik yang berpotensi menimbulkan dinamika baru di lingkup sosial masyarakat

Tito pun meminta daerah dengan angka inflasi tinggi agar melakukan intervensi dan betul-betul memberikan perhatian yang menyeluruh.

"Kita diperintahkan oleh Bapak Presiden, baik pusat maupun daerah, rekan-rekan kepala daerah semua untuk tetap menjaga inflasi kita pada angka yang baik. Artinya, terjadi ketersediaan bahan pangan terutama selain barang dan jasa lainnya, serta keterjangkauannya harga oleh masyarakat," kata Tito dikutip dalam keterangan tertulis, Senin (21/8).

Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai Proxy Inflasi yang dihimpun Kemendagri per Agustus 2023, sejumlah daerah mengalami kenaikan harga. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatatkan kenaikan 0,89 persen dan Kota Tidore Kepulauan dengan angka 4,07 persen. Daerah-daerah tersebut diminta memberikan atensi yang maksimal serta melakukan kajian secara komprehensif.

Tito pun secara khusus mengimbau semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah agar mewaspadai kenaikan harga komoditas, di antaranya daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, cabai merah, hingga bawang putih. Khusus untuk komoditas cabai merah dan cabai rawit, kata dia, dapat diatasi dengan melaksanakan gerakan tanam oleh daerah, terutama yang memiliki lahan luas.

Sementara itu, untuk komoditas bawang putih Tito menyatakan kenaikan harga tersebut diyakini lantaran adanya persoalan distribusi. Dia pun mendorong jajaran terkait untuk membantu mengatasi hal tersebut.

"Ini yang perlu kita waspadai dan saya mohon betul dukungan dari Satgas Pangan Polri terutama, dan dari Kejaksaan untuk bisa membantu untuk pengawasan mulai dari importasi sampai distribusi," tutur mantan Kapolri itu.

Terkait kenaikan harga bawang putih, Tito bakal berkoordinasi langsung dengan Menteri Perdagangan (Mendag) guna mengatasi persoalan tersebut. Dia menuturkan, berdasarkan catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 hingga 2022 harga komoditas bawang putih relatif terkendali. Namun, kondisinya justru berbeda pada tahun 2023.

Tito berharap berbagai langkah yang dilakukan dapat mendorong terkendalinya harga komoditas yang secara tidak langsung bakal memacu terkendalinya angka inflasi. (detikcom/a)