Mendagri Sebut Pilkada 2020 RI Terbesar Kedua di Dunia Setelah AS

* Kecurangan di Pilkada Dinilai Terstruktur, Kenegarawanan Hakim MK Dinanti

263 view
Mendagri Sebut Pilkada 2020 RI Terbesar Kedua di Dunia Setelah AS
Foto: Puspen Kemendagri
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
Jakarta (SIB)
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengungkapkan tingkat partisipasi pemilih Pilkada 2020 mencapai 76,09 persen. Adapun capaian ini telah mendekati target 77,5 persen dari yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

"Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah mencapai 76,09 persen, naik 7,03 persen dari pemilihan 2015 dengan jumlah 269 daerah yaitu 69,06 persen," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (21/1).

"Ini saya kira cukup baik karena angka ini mendekati target dan melampaui partisipasi pemilih Pilkada 2015," imbuhnya
Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (20/1), Tito menjelaskan selain mendekati target, keberhasilan Pemilu 2020 ini pun mendapat pujian dari sejumlah pihak. Salah satu apresiasi datang dari Duta Besar Amerika Serikat yang bertemu dengan pihaknya pada pekan lalu.

"Mereka menyampaikan selamat kepada Indonesia, karena selain tertib saat pemungutan suara, kampanye juga, voters turnout ini luar biasa bagi mereka. Mereka aja belum bisa mencapai itu. Dan itu pun masih banyak ekornya," katanya.

Lebih lanjut Tito menyampaikan angka partisipasi pemilih tersebut menjadi salah satu keberhasilan bangsa Indonesia. Ia pun membandingkan dengan Pemilu Amerika Serikat pada November 2020 dengan partisipasi pemilih sebesar 66,9 persen.

Menurutnya, angka 66,9 persen itu merupakan partisipasi pemilih tertinggi di Pemilu AS selama 120 tahun terakhir. Sementara itu, capaian tertinggi sebelumnya terjadi di Pemilu AS 1900, yakni dengan angka partisipasi pemilih 73,9 persen.

Tito juga membandingkan dengan partisipasi pemilih di Pemilu Korea Selatan yang sebesar 66,2 persen. Ia menyebut angka tersebut merupakan yang tertinggi selama 28 tahun terakhir.

Di Indonesia, secara rinci Tito memaparkan tingkat partisipasi pemilih untuk pemilihan gubernur sebesar 69,67 persen. Provinsi dengan tingkat partisipasi pemilih tinggi adalah Sulawesi Utara, Bengkulu, dan Kalimantan Utara. Sedangkan provinsi dengan tingkat partisipasi rendah adalah Kalimantan Tengah (59,98 persen), Sumatera Barat (61 persen), dan Kalimantan Selatan (65 persen).

Untuk tingkat kabupaten, Tito menyebut tingkat partisipasi pemilih ada 77,52 persen. Sementara itu, tingkat partisipasi pemilih untuk pemilihan wali kota sebesar 69,04 persen.

Ia juga mengatakan Pilkada 2020 merupakan yang terbesar kedua dari 96 pemilihan yang digelar di berbagai dunia sepanjang 2020. Adapun urutan pertama diraih oleh Amerika Serikat dengan potensi pemilih sebanyak 200 juta, sedangkan potensi pemilih Pilkada 2020 di Indonesia sebanyak 100 juta.

"Dengan tingkat partisipasi 76 persen lebih, artinya hampir 77 juta pemilih yang hadir pada saat hari pemungutan suara se-Indonesia. Ini adalah election nomor dua terbesar di seluruh dunia," ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Dolly Kurnia menyatakan pihaknya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

"Komisi II DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, Partai Politik, pasangan calon, Kepolisian Republik Indonesia," ujarnya.

Dinilai Terstruktur
Pilkada 2020 menyisakan masalah yang ditandai dengan masuknya 135 perkara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh sebab itu, kenegarawanan hakim konstitusi dinanti untuk mengurai masalah yang terstruktur, sistematis, dan masif itu serta melahirkan keadilan substantif.

"Maka kita tentu berharap MK menjadi gerbang terakhir dispute resolution dilakukan. Selama ini belum cukup efektif, tetapi ada peningkatan KPU/DKPP untuk meningkatkan penyelesaian masalah. Tapi persoalan tidak pernah berkurang," kata mantan Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo dalam diskusi webinar, Kamis (21/1).

Berdasarkan teori, terdapat 21 hak warga dalam proses pemilu/pilkada. Seperti setara memilih, setara dipilih, pemilihan berkala, pemilihan suara secara rahasia, kesetaraan laki-laki dan perempuan, kebebasan bergerak, kebebasan beropini, kebebasan mendapatkan informasi hingga hak untuk mendapatkan keadilan. Dalam praktik pilkada, tidak semuanya bisa ditegakkan. Jadi MK perlu mewujudkan 21 hak itu.

"Saya berharap kepada kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi karena problem itu nyata dan bisa dirasakan. Penegakan hukum masih terkendala dalam hukum formal yang sangat menyekat-sekat poses itu. Bahkan beberapa regulasi tidak tegas apa yang harus dilakukan," sambung Bambang.

Oleh sebab itu, Bambang berharap MK bisa membuat keadilan substantif. MK bisa mengadili berbagai kasus kecurangan pilkada yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Karena itu saya percaya, ketika MK membuka ruang keadilan substantif ini, mereka sadar betul mereka kebanjiran gugatan yang masuk, sebelum ada pembatasan ini. Kita harus mengakui gugatan yang masuk, indikator yang sangat bagus bahwa praktik di lapangan menyisakan banyak masalah," ujar Bambang.

Salah satu contoh pelanggaran yang masih marak adalah politik uang atau money politics di berbagai daerah. Bambang menilai MK perlu progresif dalam mengadili perkara-perkara terstruktur dan masif tersebut.

"Menurut pendapat saya, terkait masalah, MK tidak membatasi diri termasuk kasus yang ditangani Bawaslu. MK pernah membatalkan pasangan calon yang menang, tapi melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) kasus Pilkada Kotawaringin Barat," papar Bambang. (detikcom/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com