Mendagri soal Perayaan Menang Pilkada 2020: Tak Perlu Konvoi dan Arak-arakan

* Protokol Kesehatan Cukup Baik Semoga Tidak Ada Klaster

273 view
Mendagri soal Perayaan Menang Pilkada 2020: Tak Perlu Konvoi dan Arak-arakan
Foto: dok. Kemendagri
Mendagri Tito Karnavian 
Jakarta (SIB)
Mendagri Tito Karnavian mewanti-wanti para pasangan calon (paslon) kepala daerah dan pendukungnya untuk tidak menggelar konvoi ataupun arak-arakan dalam rangka perayaan kemenangan di Pilkada 2020. Tito mengimbau kepada para paslon dan pendukung menunggu keputusan resmi dari KPU.

"Jadi tidak perlu euforia, tidak perlu deklarasi, tidak perlu konvoi-konvoi tidak ada arak-arakan, dan kemudian kita tunggu saja hasil resmi dari KPU. Kita tunggu hasil resmi dari otoritas yang berwenang," kata Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (10/12).

Tito meminta para paslon tidak menggelar kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Dia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus diutamakan.

"Di tahapan-tahapan lanjutan ini, saya minta kepada semua pihak untuk tidak melakukan pengumpulan massa dalam bentuk apapun. Apalagi yang berpotensi penularan Covid-19. Keselamatan rakyat yang nomor satu," tegasnya.

"Exit polling, quick count itu bisa menjadi indikator, tapi bukan penentu. Penentunya adalah hasil perhitungan suara resmi dari otoritas resmi yaitu KPU," lanjutnya.

Lebih lanjut, Tito menuturkan tahapan pilkada masih belum selesai. Setelah rekapitulasi suara, masih ada proses selanjutnya mulai dari penetapan paslon hingga kemungkinan adanya sengketa Pilkada.

"Kita masih menghadap tahapan tahapan berikutnya yaitu tahapan perhitungan suara masih berlangsung, kemudian nanti juga penetapan paslon terpilih setelah itu ada kemungkinan sengketa pemilu dan terakhir mungkin pelantikan," sebutnya.

Mantan Kapolri itu pun tak segan-segan meminta kepada aparat berwenang untuk menindak tegas para paslon pelanggar aturan pilkada serentak. Tito menyebut sikap tegas aparat akan memberikan efek yang positif.

"Mohon kepada semua stake holder, Bawaslu, DKPP, TNI-Polri, Satpol pp bahkan tindakan tegas kepada yang melanggar, misalnya buat arak-arakan, konvoi dan lain lain. Berikan tindakan tegas biar disanksi dan bervariasi sesuai dengan level pelanggarannya agar memberikan efek detail di bagian lain," tuturnya.

Tahapan Pilkada 2020 memang belum tuntas. Terlebih hasil pengawasan Bawaslu RI ada puluhan TPS yang berpotensi menggelar pemungutan suara ulang.

Bawaslu RI mendapatkan laporan hasil pengawasan di TPS Pilkada 2020. Hasilnya, Bawaslu menyebut ada 43 TPS yang berpotensi menggelar pemungutan suara ulang.

"Kalau kami melihat sampai tadi, sampai dengan malam ini, ada 43 TPS yang berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU, yang biasa kenal dengan PSU," kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam konferensi pers virtual yang disiarkan di YouTube Bawaslu RI, Rabu (9/12).

Menurut Fritz, ada sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi sehingga 43 TPS tersebut berpotensi menggelar pemungutan suara ulang. Adapun dugaan pelanggaran yang terjadi di antaranya ada pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain serta ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

"Hal tersebut terjadi karena berdasarkan hasil pengawasan kami, terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, ada pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih atau terdapat pemilih menggunakan hak pilih di lebih dari 1 TPS atau KPPS mencoblos surat suara, dan KPPS membagikan surat saksi kepada pasangan calon untuk dicoblos," kata Fritz.

Cukup Baik
Tito Karnavian juga menyampaikan, secara keseluruhan penerapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 selama Pilkada Serentak 2020 berjalan cukup baik. Ia pun berharap agar ke depannya tidak ada klaster Pilkada.

"Di BNPB tingkat kepatuhan publik dalam pelaksanaan Pilkada terhadap protokol kesehatan Covid-19 itu bervariasi antara 89 sampai 96 persen, artinya cukup baik. Mudah-mudahan kita harap tidak terjadi klaster penularan dalam Pilkada ini," kata Tito Karnavian.

Meskipun berjalan baik, Tito mengakui bahwa masih ada sebagian kecil pelanggaran penegakan prokes saat proses pemungutan suara. Pelanggaran seperti ini, sebut Tito, biasanya ditemukan di kawasan terpencil yang kurang mendapatkan sosialisasi prokes Covid-19. "Masalah catatan tadi, tidak ada yang sempurna di dunia ini apalagi kegiatan yang masif kolosal melibatkan lebih dari 100 juta ini negara besar. Negara keempat populasi terbesar di dunia, asumsi potensi pemilih itu 100 juta lebih," sebutnya.

Ke depannya, Tito beserta jajarannya akan menelusuri terkait adanya pelanggaran prokes di sejumlah wilayah ini. Namun, ia memastikan bahwa jalannya Pilkada Serentak 2020 berjalan dengan baik dan terhindar dari aksi kekerasan. "Alhamdulillah kami belum mendengar laporan, karena kita miliki desk laporan yang secara simultan berkoordinasi oleh KPU, Bawaslu, DKPP, TNI, Polri dan lain-lain. Dan saat Satgas Covid-19 melakukan monitoring, belum ada kita lihat gangguan konvensional kekerasan yang signifikan. Kalau marah-marah ya biasalah," jelasnya. (detikcom/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib Edisi Cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com