Mendes PDTT Minta Kades Tak Terjebak Politik Pilkada

* Kepala Desa, Aparat Desa dan ASN Harus Netral

189 view
Foto Istimewa
Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar 
Jakarta (SIB)
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta kepala desa (kades) agar tetap fokus membangun desa dan tidak terjebak pada dinamika politik menjelang Pilkada Serentak 2020. Ia mengatakan kades harus mandiri dan tidak perlu takut dengan ancaman salah satu kandidat maupun tim pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati setempat.

"Kades berjalanlah pada track-nya, enggak usah takut ancaman, hadapi dengan tenang, yang penting on the track sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," kata Abdul Halim dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/11).

Ia tidak menafikan ada oknum paslon yang mengancam akan mempersulit proses administrasi kades demi meraup suara di desa. Namun, ancaman ini sebaiknya tidak perlu dikhawatirkan.

Menurutnya, selama kades berada di koridor yang benar dan mengacu pada pembangunan desa yang berkelanjutan (SDGs Desa), pemerintah daerah tidak punya alasan untuk mempersulit kades.

Menurut Abdul Halim, SDGs Desa bisa mendukung pembangunan desa yang terukur dan terarah. Ia juga meminta calon kades mengacu pada SDGs Desa saat menyusun bahan kampanye.

"SDGs Desa boleh dijadikan bahan kampanye kades. Misalnya, saya akan bawa desa saya yang layak air bersih dan sanitasi. Dengan begitu, setiap warga desa bisa mengetahui mau dibawa ke mana arah pembangunannya," katanya.

"Bupati dapat mendukung dengan programnya. Gubernur bisa melihat. PUPR yang punya proyek bisa disesuaikan dengan kondisi desa berdasarkan SDGs Desa," pungkasnya.

Abdul Halim menegaskan, Kepala Desa, perangkat desa, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), harus netral dalam menghadapi Pilkada.
"Kepala Desa gak usah stres menghadapi Pilkada. Gak usah takut ancaman. Hadapi dengan kemandirian. Hadapi dengan tenang. Yang penting on the track," tandasnya.

Perlu diketahui, dukungan Kepala Desa kepada Paslon Petahana diduga masif dilakukan. Beberapa Kepala Desa bahkan ada yang sudah dilaporkan kepada Bawaslu di Kabupaten Malang.

Bisa Digunakan Apa Saja
Abdul Halim Iskandar menjelaskan perihal prioritas penggunaan dana desa. Menurutnya, pada prinsipnya Kepala Desa dapat menggunakan dana desa untuk apa saja selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

"Dana Desa bisa digunakan apa saja kecuali yang dilarang," ujarnya. Hal ini ia ungkapkan saat acara Konsultasi Publik Rancangan PP tentang BUMDes dan Sosialisasi Permendes PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan DD Tahun 2021 di Pendopo Kabupaten Sumenep.

Lebih lanjut, Abdul Halim menerangkan setidaknya ada prinsip yang perlu diperhatikan oleh kepala desa dalam menggunakan dana desa yaitu digunakan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan SDM, Kemendes telah merumuskan SDGs Desa yang akan menjadi acuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Menurut Abdul Halim, dengan konsep SDGs Desa yang terdapat 18 poin tersebut, cita-cita Presiden Joko Widodo tentang dana desa agar dirasakan oleh seluruh warga desa akan segera terwujud.

"Dana Desa hendaknya dirasakan kehadirannya oleh seluruh warga masyarakat desa, utamanya warga miskin di desa," tandasnya. (detikcom/kumparan/f)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Harian SIB Edisi Cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com