Mendes Sebut Dana Desa Berpotensi Dikorupsi di Sumut, Madura dan Papua


320 view
Jakarta (SIB)- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebut 3 daerah yang potensial ada korupsi dana desa. Eko menyebutkan hal itu setelah KPK mengungkap adanya suap yang melibatkan seorang kepala desa di Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

"Yang masif itu beberapa kabupaten di Sumatera Utara, Madura dan Papua pegunungan," kata Eko, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (7/8).

Mayoritas penyelewengan dana desa memang tak masif duitnya. Namun itu tetap diawasi. Dia tak ingin kasus serupa di Pamekasan terulang kembali.
"Kejadian Pamekasan kejadian terakhir, jadi kami sudah monitor beberapa daerah yang potensi besar kasus penyelewengan sudah kami ingatkan. Kalau tidak digubris kita akan ada penindakan hukum," tutur Eko.

Barusan, dia bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kasus-kasus penyelewengan dana desa dengan nominal kecil misalnya Rp 10 juta atau Rp 50 juta bakal tetap ditindak meski ongkos penanganannya bisa lebih besar. Tapi itu tidak masalah asalkan efek jera bisa muncul.

"Sudah ada arahan dari Presiden, setiap kasus harus ditangani," kata dia.

Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bisa ikut mengawal. Ada pula Satgas Dana Desa yang dipimpin Bibit Samad Riyanto, mantan pimpinan KPK, bisa dilapori bila terjadi penyelewengan dana desa. Nomor teleponnya adalah 1500040, bebas pulsa.

Pengawasan ketat ini perlu karena dana desa sangatlah besar, Rp 60 triliun dan setiap desa mendapat Rp 800 juta tahun ini. Bila ada LSM yang nakal mencoba mengkriminalisasi kepala daerah, Satgas Dana Desa bisa dilapori juga.

"Kepala desa jangan takut karena banyak LSM-LSM yang mencari kesempatan dalam kesempitan, atau pihak-pihak yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Kalau ada yang kriminalisasi kepala desa, kepala desa jangan segan-segan telepon Satgas Dana Desa di 1500040. Kita akan melakukan pendampingan dan advokasi untuk mem-protect kepala desa yang baik," tutur Eko.

Secara umum, dia optimis pihak desa mampu mengelola dana desa. Ini karena serapan dana desa dari 2015 ke 2016 mengalami peningkatan, yakni dari 82 persen menjadi 97 persen.

"Kalau ada kades yang belum mengerti, bisa tanya ke pendampingnya. Kalau tidak puas dengan pendampingnya, bisa tanya ke dinas pemberdayaan masyarakat desa di setiap kabupaten. Kalau masih tidak puas lagi, bisa hubungi Satgas Dana Desa 1500040 untuk kirim orang, untuk mendidik," ujarnya. (detikcom/q)
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com