Menhub: Pergerakan Penumpang Turun Signifikan Hingga 77%

* Pemerintah Tegaskan SIKM Tak Diperlukan di Wilayah Aglomerasi

122 view
Adhyasta/detikcom
Menhub Budi Karya
Jakarta (SIB)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan evaluasi sementara penerapan pengendalian transportasi selama mudik Lebaran 2021. Dia mengatakan jumlah pergerakan penumpang selama 6-9 Mei 2021 menurun signifikan.

"Di ratas (rapat terbatas) tadi kami melaporkan bahwa secara umum peniadaan mudik ini ditanggapi dengan cukup baik oleh masyarakat, ditandai dengan adanya penurunan jumlah pergerakan penumpang selama 6-9 Mei 2021 yang mencapai 77% di semua moda transportasi," kata Menhub Budi Karya dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/5).

Menhub menyebut, pergerakan transportasi untuk melayani kegiatan nonmudik yang dikecualikan juga dapat dikendalikan dengan baik. Hal ini termasuk angkutan logistik yang pergerakannya tetap berjalan seperti biasanya.

"Walaupun perjalanan penumpang dilakukan pembatasan secara ketat di masa peniadaan mudik, namun untuk angkutan logistik dipastikan tidak terkendala dan berjalan seperti biasanya," ujarnya.

Lebih lanjut, Menhub menjelaskan pihaknya akan melakukan antisipasi terjadinya lonjakan pergerakan pada arus balik. Kemenhub memprediksi akan terjadi lonjakan pada H+2 Idul Fitri 2021.

"Ada dua hal yang kami usulkan untuk mengantisipasi potensi lonjakan pada arus balik. Pertama yaitu, menghimbau masyarakat untuk menunda kepulangan supaya tidak bertemu di satu tempat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan penumpukan. Kedua, kami usulkan dilakukan testing yang intensif di berbagai tempat yang konsentrasinya besar seperti di Madiun, Ngawi, Surabaya, Solo, Jogja, Semarang, Cirebon, Jakarta bahkan yang dari Sumatera di Bakauheni," ungkapnya.

"Kami mengusulkan kepada Menko Perekonomian dan Menkes untuk memberikan tes Covid-19 gratis bagi mereka yang melakukan perjalanan melalui darat. Sementara untuk perjalanan transportasi lain akan diberlakukan pengetatan syarat perjalanan seperti pada masa pra peniadaan mudik," lanjut Menhub Budi.

Sementara itu, terkait adanya kepulangan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari dari Malaysia yang pulang dari wilayah Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, Kemenhub telah berkoordinasi dengan operator transportasi untuk menyiapkan kapal-kapal dan juga bus untuk mengangkut mereka sampai ke tempat tujuan akhir mereka.

Selain itu, dia mengatakan bahwa telah disetujui di dalam rapat terbatas bahwa tidak ada lagi penerbangan charter dari luar negeri yang beroperasi melayani tenaga kerja asing selama masa peniadaan mudik (hingga 17 Mei 2021). Menhub juga meminta para tenaga kerja asing untuk menunda perjalanannya.

Tak Diperlukan
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan warga wilayah aglomerasi tidak memerlukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) saat melakukan aktivitas non mudik. Masyarakat dibebaskan melintasi wilayah aglomerasi selama masa pelarangan mudik Lebaran 2021.

"Kembali ditegaskan bahwa untuk antarwilayah aglomerasi tidak memerlukan surat izin perjalanan," katanya dalam konferensi pers usai rapat bersama Presiden Jokowi, Senin (10/5).

Menurutnya, terjadi kenaikan mobilitas masyarakat di Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara selama tujuh hari terakhir. Sementara itu, mobilitas masyarakat Bali, D.I Yogyakarta, dan Kepulauan Riau rendah. "Kepulauan Riau mobilitas rendah namun karena ada kedatangan PMI (Pekerja Migran Indonesia), maka ada kenaikan kasus," jelasnya.

Airlangga mengatakan, mobilitas masyarakat yang tinggi selama bulan Ramadan terjadi di pusat perbelanjaan. Mulai dari sektor ritel, mal, dan toko bahan makanan.

Setidaknya, ada delapan wilayah yang masuk dalam kategori aglomerasi. Pertama, Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros (Sulawesi Selatan).

Kedua, Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Sumatera Utara). Ketiga, DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Keempat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat (Jawa Barat). Kelima, Semarang, Kendal, Demak Ungaran, dan Purwodadi (Jawa Tengah).

Keenam, Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul (D.I Yogyakarta). Ketujuh, Kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen. Terakhir, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Jawa Timur). (detikcom/Merdeka.com/f)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com