Menkumham Perluas Pembatasan, TKA Tak Lagi Bisa Masuk Indonesia

Wakil Ketua MPR: Larang Masuk WNA

87 view
Menkumham Perluas Pembatasan, TKA Tak Lagi Bisa Masuk Indonesia
Foto: Dok. Istimewa kumparan
TIBA: Sebanyak 20 TKA China pada hari pertama PPKM Darurat Jawa-Bali tiba di Bandara Hasanuddin, Makassar, Sulsel, Sabtu (3/7) malam, untuk bekerja di perusahaan smelter di Kabupaten Bantaeng, Sulsel. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (inzet) secara resmi memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia, Rabu (21/7).
Jakarta (SIB)
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly resmi memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Perluasan ini tertuang dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

Dalam peraturan yang resmi berlaku sejak 21 Juli 2021 ini, pekerja asing yang sebelumnya datang ke Indonesia sebagai bagian dari proyek strategis nasional tak lagi bisa masuk ke Tanah Air.

"Dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021, orang asing yang boleh memasuki wilayah Indonesia hanya pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya," ucap Yasonna, Rabu (21/7).

"Dengan demikian, tenaga kerja asing yang sebelumnya datang sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau dengan alasan penyatuan keluarga kini tak bisa lagi masuk ke Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Perluasan pembatasan orang asing yang masuk ke Indonesia ini dilakukan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19," ujarnya.

Adapun Permenkumham ini sekaligus menggantikan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Di sisi lain, Yasonna menyebut, orang asing yang tergolong pengecualian dalam Permenkumham tersebut juga membutuhkan rekomendasi kementerian atau lembaga terkait untuk bisa masuk ke Indonesia.

"Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 ini tak lepas dari koordinasi yang baik antara saya bersama Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tak lepas dari kesepakatan dengan Kemenlu dan perubahannya dari Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 juga melibatkan staf Kemenlu dan Kemenhub," kata Yasonna.

Dia melanjutkan, koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait orang asing ini dilakukan sesuai aturan yang baru. Misalnya, koordinasi dengan Kemenlu bila ada diplomat yang hendak masuk ke Indonesia dalam rangka tugas.

"Adapun orang asing yang masuk dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 juga harus lebih dulu mendapatkan rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan Covid-19," tutur politikus PDI Perjuangan itu.

Larang Masuk WNA
Terpisah, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendukung langkah Pemerintah yang melakukan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat) di wilayah Jawa dan Bali.

Pasalnya, laju penyebaran Covid-19 masih terus meningkat dari waktu ke waktu hingga mencapai 30.000 sampai 40.000 lebih kasus Covid-19 per hari belakangan ini. Syarief bahkan menilai, perpanjangan PPKM harusnya dilanjutkan hingga akhir Juli 2021.

"Kita melihat, kasus harian Covid-19 belum menunjukkan penurunan sehingga perlu diperpanjang hingga akhir Juli 2021. Sembari, Pemerintah juga terus melakukan pendistribusian bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu, juga bagi keluarga yang terpapar dan merasakan akibat dari Pandemi Covid-19.", ungkap Syarief Hasan dalam keterangannya, Rabu (21/7).

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengungkapkan, Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM Darurat ini. "Pemerintah harus melakukan evaluasi sehingga efektivitas dari PPKM Darurat ini membaik karena belum ada kemajuan signifikan yang ditunjukkan dari pelaksanaan PPKM Darurat beberapa waktu yang lalu. Selain itu, perlu adanya kebijakan lanjutan sebagai penguatan PPKM Darurat.", ungkap Syarief Hasan.

Menurut Syarief Hasan, Pemerintah harus mengambil kebijakan lanjutan dari PPKM Darurat yakni melarang masuknya WNA dari negara episentrum Covid-19 sementara waktu.

"Pemerintah harus berani mengambil kebijakan pelarangan masuknya WNA, seperti dari India, China, dan beberapa negara lainnya yang berpotensi menyebarkan Covid-19. Langkah ini adalah hal lumrah dilakukan oleh berbagai negara untuk memutus laju penyebaran Covid-19.", ungkap Syarief Hasan.

Apalagi, Presiden Jokowi menyebut bahwa WHO memprediksi akan muncul varian baru setelah Delta. "Sejak awal Covid-19 hingga munculnya varian Delta menunjukkan bahwa pintu masuk WNA harus diperketat. Jangan sampai varian baru Covid-19 menyebar lewat pendatang dari luar, Pemerintah kemudian kalang kabut menanganinya. Lebih baik mencegah dengan melarang masuknya WNA untuk sementara waktu.", ungkap Syarief Hasan.

Politisi senior Partai Demokrat ini juga mendorong Pemerintah untuk melakukan analisis dengan para pakar. "Pemerintah harus melakukan analisis dengan segala sumber daya yang dimiliki sehingga dapat memprediksi kapan dan bagaimana Pandemi ini bisa berakhir sehingga masyarakat bisa mendapatkan kepastian dan ketenangan dengan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah.", tutup Syarief Hasan. (merdeka/detikcom/a)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com