Menteri Hadi Tjahjanto: Saya Kawal Sertifikasi Rumah Ibadah, Tanpa Terkecuali


390 view
Menteri Hadi Tjahjanto: Saya Kawal Sertifikasi Rumah Ibadah, Tanpa Terkecuali
Foto: Republika
KETERANGAN PERS: Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyampaikan komitmen untuk memberikan kepastian hukum terhadap semua rumah ibadah di Indonesia saat keterangan pers usai melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Ketua PGI Pdt Gomar Gultom di Kantor Pusat PGI jalan Salemba, Senin (7/11). 

Jakarta (SIB)


Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dalam menyertifikasi aset organisasi tersebut.

Didampingi oleh Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Ketua PGI Pdt. Gomar Gulthom yang dilakukan di Kantor Pusat PGI Jalan Salemba pada Senin (7/11).

Dalam kesempatan itu, Ketua PGI Pdt. Gomar Gultom menyampaikan tentang persoalan pertanahan di Indonesia. Dia menerangkan, ada krisis agraria dan ekologi.

"Kami mengapresiasi kinerja 100 hari Pak Menteri dan Wakil Menteri. PGI juga banyak menghadapi persoalan pertanahan. Bahkan di Sidang Raya PGI 2019 di Sumba, mencatat bahwa krisis agraria dan krisis ekologi merupakan masalah yang mengemuka secara nasional,” katanya dalam keterangannya.

Merespon hal itu, Hadi menyampaikan komitmen untuk memberikan kepastian hukum terhadap semua rumah ibadah di Indonesia.

"Sertifikasi rumah ibadah akan saya kawal dan selesaikan, tanpa terkecuali tanpa diskriminasi,” tegasnya.

Dia menegaskan, kepastian hukum sangat penting untuk menghindari gangguan dari mafia tanah .

“Niat dan tujuan tunggal Kementerian ATR/BPN adalah ingin aset tanah lembaga atau ormas keagamaan, termasuk PGI memiliki kepastian hukum sehingga tidak diambil oleh para mafia tanah” tutup Hadi

Untuk diketahui, sebelumnya Kementerian ATR/BPN sudah bekerja sama dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dalam waktu dekat, Kementerian ATR/BPN juga akan menandatangani MoU dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan lembaga keagamaan lainnya.

Perbaikan Layanan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga gencar melakukan percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) maupun melakukan perbaikan serta inovasi pada layanan pertanahan. Hal ini terbukti dari hasil survei yang dipaparkan oleh Burhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Lembaga Indikator Politik Indonesia pada acara 'Rilis Indikator: Sikap Publik terhadap Program Reformasi Pertanahan dan Perpajakan', terindikasi peningkatan persepsi positif di kalangan masyarakat terhadap Kementerian ATR/BPN.

Hadi Tjahjanto mengakui, percepatan PSN serta perbaikan yang dilakukan dalam pelayanan di bidang pertanahan dan tata ruang, berangkat dari tiga arahan Presiden Joko Widodo.

"Bahwa yang pertama terus melakukan percepatan proses sertipikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, red) sebanyak 126 juta bidang. Kedua, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang termasuk juga pemberantasan mafia tanah, dan ketiga adalah dukungan pembangunan IKN (Ibu Kota Negara, red) melalui pengadaan tanah dan penyusunan Rencana Tata Ruang," tutur Hadi Tjahjanto beberapa waktu lalu.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com