Meski Melanggar Aturan, DPRD Humbahas Gelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS TA 2022


290 view
Meski Melanggar Aturan, DPRD Humbahas Gelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS TA 2022
(Foto: SIB/Frans Simanjuntak)
TIDAK KORUM: Meski tidak korum, DPRD Humbahas menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan  Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Pemkab Humbahas tentang KUA PPAS TA 2022 di gedung dewan, Kamis (12/8).
Humbahas (SIB)
Meski tidak korum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Humbang Hasundutan (Humbahas) menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Pemkab Humbahas tentang Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) TA 2022 di gedung dewan, Kamis (12/8).

Rapat yang hanya dihadiri 10 orang dari 25 orang seluruh anggota dewan itu dipimpin Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumban Gaol dan dihadiri Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, Wakil Bupati Oloan Paniaran Nababan, pimpinan OPD dan undangan lainnya.

Ramses Lumban Gaol saat diwawancarai wartawan usai rapat paripurna membenarkan telah memimpin rapat paripurna penandatangan nota kesepakatan bersama KUA PPAS itu meski tidak korum.

Dia mengakui, rapat paripurna itu telah melanggar aturan yang berlaku yang diatur di Tatib DPRD, PP 12 Tahun 2018 serta UU Nomor 23 Tahun 2014. Namun demikian, dia berdalih apa yang mereka lakukan semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat Humbahas.

"Itu terserah gubernur lah nanti. Tapi kita sebagai dewan melaksanakan tugas demi masyarakat Humbang Hasundutan dan demi berjalannya pemerintahan. Jadi soal sah atau tidak nanti, yaitu tergantung pemerintah atasan," kata Ramses.

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk melaksanakan sebuah rapat paripurna itu semestinya harus dihadiri 1/2 + 1 dari jumlah anggota DPRD Humbahas yang ada. Namun pada kenyataannya yang hadir hanya 10 orang saja sementara sisanya 15 orang lagi memilih untuk tidak hadir.

"Soal melanggar atau tidak, ya kita itu melaksanakan tugas. Kita disumpah dan diambil janji untuk melaksanakan tugas sesuai dengan (tupoksi). Maka kita tidak mau tergantung kepada anggota yang tidak mau melaksanakan tugas. Soal perbedaan politik, itu sah-sah saja, tapi tugas harus dilaksanakan," ucapnya.

Pada kesempatan itu, politisi PDIP itu menambahkan, demi rakyat Humbahas, dia bersama 9 anggota dewan lainnya dan Pemkab Humbahas rela melanggar aturan yang ada dan siap untuk menerima konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan.

"(Kita) siap menerima sanksi, apapun resikonya. Demi rakyat siap," tegasnya.
Ketika disinggung apa alasan ketidakhadiran ke 15 anggota dewan itu, Ramses mengaku tidak mengetahuinya.

"Ketidakhadiran mereka dengan alasan yang tidak jelas. Jadi tidak mungkin DPRD Humbang Hasundutan ini lumpuh atau tidak melaksanakan tugasnya. Nanti kita dimarahi rakyat. Kita dipilih di sini kan untuk kepentingan rakyat. Supaya rapat bisa berjalan, rapat harus dihadiri. Kalau tidak berjalan, ya lumpuh nanti dewan ini. Yang rugi kan rakyat. Jadi apapun resikonya kita siap," tegasnya.

Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Humbahas Marolop Manik didampingi Wakil Ketua II Labuan Sihombing, dan beberapa anggota dewan lainnya seperti Bresman Sianturi, Guntur Simamora, Sanggul Manalu, dan Muslim Simamora yang memilih untuk tidak hadir dalam rapat itu menegaskan kalau rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD itu tidak sah karena tidak korum.

"Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 yang berlangsung hari ini tidak sah karena tidak korum, sebab hanya dihadiri 10 orang anggota DPRD. Rapat paripurna ini tetap dipaksakan walaupun melanggar PP nomor 12 tahun 2018 dan Tata Tertib DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan," kata Marolop.

Sementara Bresman Sianturi menambahkan, mereka memilih untuk tidak hadir dalam rapat itu karena alasan mosi tidak percaya yang mereka sampaikan kepada Ketua Dewan Ramses Lumban Gaol beberapa waktu lalu. Dia menegaskan, mereka tetap tidak akan mau menghadiri rapat apabila tetap dipimpin oleh Ramses.

"Alasannya karena kita sudah menyampaikan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD. Jadi sepanjang dia memimpin rapat, kita tidak akan hadir," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Marolop menambahkan, Rapat Paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan KUA PPAS TA 2022 itu terkesan dipaksakan, sehingga menunda agenda atau tahapan lainnya yang sangat mendesak untuk diparipurnakan seperti Paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Nota Perhitungan APBD 2020 dan Paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati dan Wakil Bupati Humbahas Terpilih 2021-2026.

"Kenapa belum diagendakan Paripurna LPJ. Ada apa dengan pengelolaan anggaran APBD TA 2020?. Kenapa tidak mau diagendakan dan dibahas? Seharusnya ini diparipurnakan dulu. Apabila nanti tidak ada kesepakatan, bisa saja jadi Perkada.
Namun jika hasilnya Perkada (Peraturan Kepala Daerah) maka pembahasan P-APBD 2021 tidak dapat dilaksanakan. Namun jika hasilnya Perda, P-APBD 2021 dapat dibahas," tukasnya.

Sementara mengenai Paripurna RPJMD Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Marolop mengatakan, seharusnya sudah harus dilaksanakan 3 bulan atau 90 hari semenjak mereka dilantik.

"RPJMD itu seharusnya menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun KUA PPAS serta Ranperda APBD TA 2022," pungkasnya. (BR7/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com