Modal Kurang Rp 60 T, Proyek Tol Trans Sumatera Terancam Setop


604 view
Modal Kurang Rp 60 T, Proyek Tol Trans Sumatera Terancam Setop
Foto: Hutama Karya
Ilustrasi jalan tol

Jakarta (SIB)

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian buka-bukaan soal kondisi Jalan Tol Trans Sumatera. Ia mengatakan, PT Hutama Karya (Persero) atau HK yang mendapat penugasan untuk membangun tol tersebut mengalami defisit dukungan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga Rp 60 triliun.

Hedy mengungkapkan, jika PMN itu tak segera dikucurkan ke Hutama Karya, maka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang tengah berjalan terancam berhenti.

"Nah sampai sekarang ini setelah kita evaluasi, yang sudah berjalan ternyata ada defisit PMN yang belum bisa dipenuhi sebesar Rp 60 triliun. Ini defisit PMN, sehingga HK ini sekarang kalau ini tidak segera dipenuhi PMN-nya, otomatis mungkin bahasa langsungnya adalah itu proyek konstruksi yang sekarang berjalan pun berhenti," Beber Hedy dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (27/1).

Ia mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini kami sudah koordinasi dengan Kemenkeu dan Kemenko (Perekonomian) bagaimana kita agar Kemenkeu Rp 60 triliun ini bisa di disburse secara cepat, dan sekarang kita sedang melakukan audit terhadap Trans Sumatera yang dilaksanakan oleh Hutama Karya. Nah ini hanya untuk yang sedang berjalan," ujar Hedy.

Sementara itu, untuk pembangunan ruas di Jalan Tol Trans Sumatera yang belum berjalan, menurutnya Hutama Karya tak bisa lagi melanjutkannya. Untuk itu, pihaknya berencana memberikan dukungan dari anggaran Kementerian PUPR.

Namun, sebelum memberikan dukungan tersebut, ada beberapa perubahan yang harus dilakukan terhadap payung hukum yang terkait pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, yakni Peraturan Presiden (Perpres) 117 tahun 2015. Dalam Perpres itu, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dilakukan oleh Hutama Karya melalui skema penugasan yang meliputi pendanaan. Untuk itu, pemerintah harus mengubah Perpres tersebut apabila pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera juga ingin didukung melalui anggaran Kementerian PUPR.

Hedy mengungkapkan, dukungan anggaran dari pihaknya yang diperlukan untuk tol tersebut mencapai Rp 148 triliun.

"Yang tidak berjalan, PMN-nya ini, HK kelihatannya sudah kerepotan, sehingga akhirnya muncul ide dukungan konstruksi yang tidak ada dalam Keppres (Perpres) sebenarnya. Jadi ini kalau dukungan konstruksi harus masuk, maka kita terpaksa harus mengubah Keppres mengenai Trans Sumatera ini. Karena tiba-tiba kita butuh dukungan dari Bina Marga sebesar Rp 148 triliun hanya untuk Trans Sumatera," tutup Hedy.

MAU DIJUAL

Sementara itu, 9 ruas tol akan dijual ke swasta mulai tahun ini. Hedy Rahadian mengatakan, langkah itu diambil karena PT Waskita Karya (Persero) Tbk sedang kesulitan likuiditas.

"Masalah divestasi ini sebenarnya bukan full government problem. Divestasi ini adalah permasalahan yang terkait dengan PT Waskita Karya. Jadi Waskita Karya memang perlu melakukan divestasi karena berada dalam kesulitan likuiditas," kata Hedy.

Hedy mengatakan, pihaknya tidak terlibat dalam aksi korporasi tersebut. Namun, pihaknya akan memberi bantuan jika Waskita membutuhkan dukungan pemerintah.

"Ini semuanya adalah corporate action, jadi kami tidak masuk terlalu dalam, kecuali kalau Waskita Karya butuh dukungan yang bisa kita lakukan," ujarnya.

Secara keseluruhan, total panjang jalan tol yang akan dilepas ke swasta sepanjang 483,3 kilometer (Km). Berikut rinciannya:

1. Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi: Seksi 1-7 sepanjang 61,7 Km

2. Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat: Seksi 1-6 sepanjang 143,25 Km

3. Cibitung-Cilincing: Seksi 1-4 sepanjang 34 Km

4. Cinere-Serpong: Seksi 1-2 sepanjang 10,14 Km

5. Bogor-Ciawi-Sukabumi: Seksi 1-4 sepanjang 54 Km

6. Depok-Antasari: Seksi 1-3 sepanjang 27,95 Km

7. Pemalang-Batang: Seksi 1-2 sepanjang 39,2 Km

8. Batang-Semarang: Seksi 1-5 sepanjang 75 Km

9. Krian-Legundi-Bunder-Manyar: Seksi 1-4 sepanjang 38,29 Km

Di antara 9 ruas tol tersebut, Waskita Toll Road memiliki kepemilikan saham yang besar yakni hingga 99,9% pada ruas Bogor-Ciawi-Sukabumi dan ruas Krian-Legundi-Bunder-Manyar. Sementara itu, kepemilikan saham di 7 ruas lainnya berada di rentang 25-60%. (detikfinance/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com