Mudik Dilarang, Kemenhub Bakal Awasi Ketat Transportasi Publik


200 view
Mudik Dilarang, Kemenhub Bakal Awasi Ketat Transportasi Publik
Ari Saputra/detikcom
Gedung Kemenhub
Jakarta (SIB)
Pemerintah melarang mudik saat Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2021. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengawasi secara ketat penggunaan transportasi demi mencegah mudik. "Kemenhub akan mengawasi secara ketat, dengan meningkatkan segenap sumber daya, agar semua protokol diterapkan dengan disiplin dan konsisten, baik oleh operator transportasi maupun masyarakat calon penumpang," kata juru bicara Kemenhub, Adita Irawati, kepada wartawan, Sabtu (27/3).

Adita mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Pengawasan ketat akan dilakukan di terminal, stasiun, hingga bandara. "Dalam pengaturan dan pengawasan di lapangan, Kemenhub berkoordinasi intens dengan Polri," kata Adita.

Adita menyebut pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran (SE) terkait aturan protokol kesehatan (prokes) di transportasi publik. Dia mengatakan setiap pihak wajib mematuhi aturan demi mencegah penyebaran Corona. "Sejak pandemi, Kemenhub telah mengeluarkan aturan berupa surat edaran tentang protokol kesehatan secara ketat, mulai keberangkatan, dalam perjalanan, hingga kedatangan. Aturan ini berlaku baik untuk transportasi pribadi maupun umum, darat, laut, udara, dan perkeretaapian," katanya.
Selundupkan Orang

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V, Syarief Alkadri, menyinggung fenomena truk selundupkan pemudik yang marak pada mudik Lebaran tahun 2020.

Mulanya, Syarief mendukung kebijakan larangan mudik tahun 2021. Menurutnya, kebijakan itu dapat meminimalisir terbentuknya klaster baru.

"Ketika diberikan izin mudik ke daerah ini kita khawatirkan akan membuka klaster baru lagi akan ada perpindahan mungkin dari Jakarta ke Jawa ke Sumatera. Ini kan yang membuat repot selain itu juga vaksinasi kita kan belum maksimal," kata Syarief ketika dihubungi detikcom, Jumat (26/3).

"Maka apa yang ditampilkan oleh pemerintah (kebijakan larangan mudik) harus kita dukung karena untuk mencegah terjadinya perpindahan (penyebaran Corona) tempat-tempat baru," lanjutnya.

Ia berharap kebijakan larangan mudik 2021 ini tak hanya sebatas aturan formal, tetapi penerapan pengawasannya di lapangan juga ketat. Salah satunya terkait pengawasan di perbatasan provinsi ataupun kota/kabupaten.

"Misalkan pintu exit keluar atau perpindahan dari jalur itu harus ada pencegatan di situ berkaitan dengan surat-menyurat," ucap Syarief.

"Tahun lalu seperti ada yang membawa (mudik dengan) truk seolah-olah itu membawa barang (padahal angkut pemudik) tapi ditutup terpal, jadi itu saya kira ini (pengawasan) penting untuk dilakukan," lanjutnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah bersikap tegas. Jika ada pemudik yang hendak melintas, Syarief minta untuk langsung dipulangkan.

"Kalau memang itu dari luar ada (yang mau masuk wilayah) ya pulangkan saja. Saya kira itu yang harus dilakukan supaya aturan ini benar-benar efektif tujuannya tidak terjadi lonjakan (kasus) setelah hari raya," jelasnya.

Pemerintah sebelumnya meniadakan mudik Lebaran pada 2021. Arahan ini diberikan kepada seluruh masyarakat.

"Tahun 2021, mudik ditiadakan berlaku untuk ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat," kata Menko PMK Muhadjir Effendy, dalam jumpa pers virtual, Jumat (26/3).

"Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai yang diharapkan," sambungnya. (detikcom/f)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib.com edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com