Mundurnya Kadis PUPR Bukti Adanya "Something Wrong" di Pemkab Humbahas


201 view
Foto Dok
Aduhot Simamora
Medan (SIB)
Politisi Sumut yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Sumut Aduhot Simamora menilai, mundurnya Kadis PUPR Humbahas (Humbang Hasundutan) dari jabatannya, serta banyaknya pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dijabat Plt (Pelaksana Tugas), bukti adanya "something wrong" di Pemkab Humbahas, sehingga bupati perlu instrospeksi diri.

"Kepala daerah itu seharusnya bisa jadi panutan serta bisa merangkul seluruh bawahannya dan jangan pernah merasa paling pintar dalam sesuatu hal, karena membangun suatu daerah diperlukan sinergitas dan kekompakan antara satu dengan lainnya," ujar Aduhot Simamora kepada wartawan, Selasa (8/6) di Medan.

Selain itu, tambah mantan Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Sumut itu, seorang kepala daerah juga harus bisa "merangkul" anggota legislatif, agar tidak terjadi perseteruan politik antara eksekutif dengan legislatif, sehingga rencana pembangunan bisa berjalan dengan baik.

"Kita melihat selama ini di Humbahas, antara DPRD dengan Pemkab Humbahas tidak pernah akur, terbukti sudah empat kali berturut-turut tidak ada pembahasan APBD, sehingga kedua lembaga pemerintahan ini tetap berseteru dan tensi politik terus meninggi, dan puncaknya terjadi penyegelan Kantor Sekwan DPRD Humbahas," tandas putra Humbahas ini.

Dari informasi yang Aduhot peroleh, mundurnya Kadis PUPR Humbahas dan banyaknya pimpinan OPD dijabat Plt, karena mereka merasa tidak nyaman bekerja, sehingga sudah menjadi rahasia umum, ada "something wrong" di Pemkab Humbahas.

"Ada suasana yang tidak nyaman di birokrasi, ada dendam politik dibarengi dengan mutasi ke daerah-daerah terpencil, sehingga beberapa pejabat memilih mengundurkan diri. Walaupun alasan mengundurkan diri disampaikan secara normatif, tapi kita memahaminya ada sesuatu yang tidak beres," ujar mantan Ketua DPD Pemuda Hanura Sumut itu.

Berkaitan dengan itu, Aduhot berharap kepada Parpol (Partai Politik) pengusung kepala daerah di Humbahas untuk memberi masukan dan arahan, agar tensi politik di Humbahas bisa menurun serta "kebekuan politik" antara DPRD dengan Bupati bisa "mencair", agar roda pembangunan di daerah itu bisa kembali berjalan.

"Presiden Jokowi berulang kali menghimbau agar seluruh daerah segera menggunakan dana APBD untuk menggerakkan ekonomi yang terkendala saat pandemi Covid-19 ini, tentunya harus dilaksanakan seluruh daerah, termasuk Pemkab Humbahas," katanya.

Tapi faktanya sampai sekarang, tegas Aduhot, di Pemkab Humbahas dikabarkan belum ada dilakukan tender proyek, karena para pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tender saling mengelak, karena takut bermasalah disebabkan tidak adanya keharmonisan antara eksekutif dengan legislatif. (A4/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com