Nadiem Perbolehkan Sekolah Tatap Muka Mulai Januari 2021

* Kuliah Tatap Muka Juga Segera Dibolehkan

178 view
Foto Dok
Nadiem Makarim
Jakarta (SIB)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan terkait sekolah tatap muka di tengah pandemi. Nadiem kini memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai 2020/2021.

"Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kanwil atau kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya," kata Nadiem Makarim dalam siaran YouTube Kemendikbud RI, Jumat (20/11).

Nadiem menyebut pihaknya sudah mengevaluasi hasil SKB empat menteri sebelumnya. Nadiem melihat situasi hari ini bahwa hanya 13 persen sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka dan sebesar 87 persen masih belajar dari rumah.

Nadiem menegaskan sekolah pembelajaran jarak jauh atau PJJ punya dampak negatif terhadap siswa maupun orang tua. Dampak itu termasuk psikososial.

"Mulai Januari 2021, ada tiga pihak yang menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka atau tidak. Yang pertama adalah pemdanya sendiri, pemda atau dalam situasi yang lain kanwil atau kantor Kemenag," ucap Nadiem.

Nadiem menyebut pemberian izin pembelajaran tatap muka bisa dilakukan serentak maupun bertahap, tergantung kesiapan masing-masing daerah dan berdasarkan diskresi maupun evaluasi kepala daerah. Sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka harus melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat.

"Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021. Jadinya bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang, kalau siap melakukan tatap muka, harus segera meningkatkan kesiapannya melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun," sebut Nadiem.

Bisa Larang
Nadiem menyebutkan orang tua siswa yang khawatir anaknya terkena Corona di masa pandemi ini tetap boleh melarang anaknya masuk sekolah.

"Mulai Januari 2021, ada tiga pihak yang menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka atau tidak. Yang pertama adalah pemdanya sendiri, pemda atau dalam situasi yang lain kanwil, atau kantor Kemenag," kata Nadiem.

Pihak kedua yang menentukan boleh-tidaknya sekolah pembelajaran tatap muka yakni kepala sekolah dan komite sekolah, yang merupakan perwakilan orang tua siswa. Sekolah boleh tatap muka jika ketiga pihak ini bersepakat.

"Kalau tiga pihak itu setuju, sekolah itu boleh melaksanakan tatap muka. Jadi harus ada persetujuan orang tua melalui komite orang tua, persetujuan kepsek, dan tentunya kepala daerah," ucap Nadiem.

Nadiem menegaskan orang tua siswa tetap boleh melarang anaknya belajar langsung di sekolah meski sekolah itu memutuskan menggelar pembelajaran tatap muka.

"Kalaupun sekolahnya dibuka, orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya untuk datang ke sekolah untuk tatap muka. Jadi hak terakhir dari siswa individu masih ada di orang tua," tegas Nadiem.

Nadiem menyebut sekolah tatap muka ini sifatnya diperkenankan. Pembolehan sekolah tatap muka tak berarti sebuah kewajiban.
"Pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan, dan keputusan itu ada di pemda, kepala sekolah, dan orang tua, yaitu komite sekolah," ucap Nadiem.

Kantin Tutup
Nadiem mengungkapkan, pembukaan sekolah tatap muka harus memenuhi beberapa kriteria. Kegiatan belajar di sekolah diwajibkan menaati protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

"Bahwa kalaupun sekolah itu sudah memenuhi semua kriteria dan check list untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka protokol kesehatan yang ketat harus masih dilaksanakan. Pertama, terpenting adalah kapasitas maksimal itu sekitar 50% dari rata-rata," kata Nadiem.

"Jadi mau tidak mau semua sekolah harus melakukan rotasi atau shifting. Tidak boleh kapasitas full, harus dengan rotasi. Mohon ini ditekankan berkali-kali semua kepala dinas harus diterapkan. Karena itu, hanya dengan itu kita bisa menjaga jarak minimal 1,5 meter di dalam kelas," katanya.

Nadiem mengatakan perilaku pakai masker harus diterapkan. Pada siswa dan tenaga pengajar harus menggunakan masker selama di sekolah.

"Perilaku wajib harus pakai masker, tidak ada negosiasi di sini. Semua anak, semua guru, semua tenaga pendidik harus memakai masker. Cuci tangan sabun, menjaga jarak, dan menerapkan etika batuk dan bersin," katanya.

Selain itu, tenaga pendidik yang memiliki penyakit bawaan atau komorbiditas tidak diperkenankan ke sekolah. Hal itu untuk menghindari risiko penularan Covid-19.

"Kita pastikan bahwa kondisi medis warga satuan pendidikan yang punya komorbiditas tidak boleh melakukan tatap muka tidak boleh datang ke sekolah karena risiko mereka kalau kena Covid jauh lebih tinggi," sebut dia.

Nadiem mengatakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan tidak boleh dilakukan. Kegiatan itu di antaranya olahraga hingga operasional kantin.

"Tidak diperkenankan kegiatan yang berkerumun. Artinya, kantin tidak diperbolehkan beroperasi. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Anak-anak hanya boleh masuk belajar, lalu pulang. Dan selain pembelajaran, tidak ada kegiatan selain KBM," sebutnya.

Kepada orang tua, Nadiem meminta tidak menunggui anaknya di sekolah. Dia mengatakan semua aturan itu harus dipenuhi jika proses pembelajaran di sekolah kembali dibuka.

"Contoh yang tidak boleh, orang tua tidak boleh menunggu anak di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua dan murid itu tidak diperbolehkan. Pesan terpenting adalah artinya pembelajaran tatap muka bukan kembali seperti normal ini sangat di luar yang normal, karena kapasitas setelah diperbolehkan tanpa aktivitas berkerumun apa pun. Ini makanya monitoring daripada dinas, pemda, gugus tugas daerah ini luar biasa penting untuk memastikan protokol ini terjaga," sebutnya.

Kuliah Tatap Muka
Selain membolehkan sekolah dibuka kembali, Nadiem bakal membolehkan kuliah tatap muka untuk perguruan tinggi.

"Perguruan tinggi juga akan ada perlakuan pembolehan sekolah tatap muka, tetapi protokol kesehatan dan daftar periksanya dan lain-lain akan ditetapkan selanjutnya dalam waktu dekat oleh Dirjen Dikti," kata Nadiem.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) bakal menetapkan aturan soal pembukaan kembali kampus-kampus untuk kuliah tatap muka. Perguruan tinggi dimintanya untuk menunggu kabar selanjutnya dari Dikti.

"Mohon bagi perguruan tinggi, pelaksanaan aturan tatap muka semester berikutnya, ditunggu detailnya dari Dirjen Dikti," kata Nadiem.

Ditutup Sementara
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan sekolah akan ditutup sementara jika penularan Corona mengancam keselamatan siswa dan tenaga pendidik. Sekolah akan kembali dibuka saat kondisi sudah aman.

"Manakala terdapat perkembangan yang menjurus pada risiko keamanan, terutama menyangkut masalah kesehatan, keamanan, dan keselamatan murid dan para guru, mohon bisa dilakukan pemberhentian sementara sampai situasi menjadi lebih baik lagi," kata Doni dalam siaran YouTube Kemendikbud.

Doni mengatakan pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada 2021 tidak harus dilaksanakan secara menyeluruh. Pembukaan sekolah bisa dilakukan pada tingkat desa atau kecamatan.

"Pembelajaran tatap muka tidak harus serentak sekabupaten/kota, tapi bisa bertahap di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dengan tetap menekankan pada laju penyebaran virus Covid dengan menerapkan protokol kesehatan sangat ketat," katanya.

Kepada kepala daerah, Doni meminta agar mencermati sebelum memberikan izin pembukaan sekolah. Aturan pembukaan sekolah ini harus mengikuti persyaratan dari surat keputusan bersama (SKB) empat menteri tentang panduan pembukaan sekolah di massa pandemi Covid-19.

"Namun, karena ancaman penyebaran Covid masih terjadi, diharapkan pemerintah daerah mempertimbangkannya secara matang sebelum memberikan izin pembelajaran tatap muka dan memperhatikan mekanisme pemberian izin dan daftar periksa yang telah ditentukan pemerintah pusat melalui SKB ini," jelasnya.

Doni meminta, sebelum sekolah tatap muka dilakukan, hendaknya dilakukan simulasi serta diberikan pembekalan kepada guru sebelum kegiatan belajar-mengajar di sekolah dimulai.

"Kami juga mengharapkan, sebelum program ini dimulai, semua pihak harus bisa memahami betul SOP yang telah dibuat oleh Mendikbud. Baik itu para pejabat di tingkat provinsi, kabupaten/kota, para kepala dinas, dan orang tua harus mendapatkan informasi yang utuh, termasuk perlu dilakukan simulasi-simulasi sebelum kegiatan ini dimulai," katanya.

"Termasuk seluruh kepala daerah bisa menyelenggarakan penataran. Kita masih punya waktu kurang-lebih satu bulan lebih dan diharapkan penataran ini bisa menjadi bagian simulasi agar semua aturan yang ada itu diketahui untuk dilakukan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," sambungnya. (detikcom/c)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Harian SIB Edisi Cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com