NasDem Apresiasi Instruksi Mendagri Soal Kepala Daerah Bisa Dicopot

* PKB: Pemberhentian Kepala Daerah Tak Bisa Serta-merta, Gerindra: Mesti Melalui Kajian

100 view
Azizah/detikcom
Saan Mustopa
Jakarta (SIB)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi yang memuat ketentuan kepala daerah bisa diberhentikan jika melanggar protokol kesehatan Covid-19. Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem Saan Mustopa mengapresiasi penerbitan instruksi tersebut.

"Menurut saya, perlu kita apresiasi ya langkah apa yang dilakukan oleh Mendagri ya, dengan membuat surat instruksi ya, kepada siapapun ya termasuk kepala daerah yang tidak menjalankan protokol kesehatan itu untuk diberi sanksi, bahkan sanksinya pada tahap pemberhentian," kata Saan saat dihubungi, Kamis (19/11).

Ketua DPP Partai NasDem ini menilai instruksi tersebut berlaku ke depan, bukan ke belakang. Instruksi Mendagri tersebut diteken Tito pada 18 November 2020.

"Instruksi itu kan tidak berlaku surut ya. Instruksi kan untuk ke depan, bukan ke belakang. Mungkin itu kan bisa dijadikan pengalaman saja," kata Saan.

Menurut Saan, kasus kerumunan di daerah yang dipimpin Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beberapa hari lalu juga sudah diproses oleh aparat penegak hukum. Ia menegaskan instruksi Mendagri itu menjadi peringatan untuk masa mendatang.

"Kan kalau yang sekarang (mengenai Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil) kan sudah berproses ya. Aparat sudah berproses untuk memintai keterangan, memintai klarifikasi. Yang penting kan ke depannya nih, menurut saya," ujarnya.

Lebih lanjut, Saan menjelaskan implementasi dari instruksi Mendagri untuk memberhentikan kepala daerah juga perlu melibatkan pihak DPRD. Sebab, sudah ada mekanisme tertentu untuk memberhentikan kepala daerah.

"Tapi tentu, untuk melakukan pemberhentian tidak mudah juga kan. Karena UU mengaturnya juga, undang-undang pemerintah daerah, itu mengatur," ucapnya.

"Karena kan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Nah yang bisa memakzulkan ya tentu mekanismenya lewat DPRD, dan DPRD memakzulkan dikirim nanti ke Mendagri. Jadi kalau Mendagri mau memberikan sanksi itu tentu, mekanisme-mekanisme undang-undang kan harus ditempuh," katanya.

Serta-merta
Sementara itu, PKB menilai secara peraturan memang kepala daerah bisa saja diberhentikan, tapi tidak bisa serta-merta harus melalui tata cara yang ada.

"Secara peraturan memang kepala daerah bisa diberhentikan. Tapi tata caranya kan harus melalui paripurna DPRD yang kemudian diusulkan kepada presiden. Tidak bisa serta-merta Mendagri langsung memberhentikan," kata Ketua DPP PKB Yaqut Cholil kepada wartawan.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengatakan tidak mudah secara teknis seorang menteri memberhentikan kepala daerah. Menurutnya, hal itu malah akan berpotensi menimbulkan kegaduhan.

"Bisa saja, selama tata cara pemberhentiannya dipenuhi kan? Tapi apakah secara teknis itu mudah? Pasti tidak dan justru berpotensi menimbulkan kegaduhan baru," ujarnya.

Sementara itu, Waketum PKB Faisol Riza mengatakan, instruksi Mendagri harus dijadikan peringatan penting bagi kepala daerah. Bukan hanya untuk Gubernur DKI Anies Baswedan, tapi juga untuk semua kepala daerah.

"Saya kira itu warning pada setiap kepala daerah untuk sungguh-sungguh menjalankan protokol kesehatan di wilayahnya masing-masing. Saya tidak melihat itu ancaman pada Anies. Iya tidak mudah memberhentikan kepala daerah. Tapi warning Mendagri penting," ujarnya.

Mesti Lalui Kajian
Menanggapi soal pemberhentian kepala daerah, Gerindra menilai pencopotan kepala daerah mesti melalui kajian yang mendalam.

"Ya kalau soal sanksi pencopotan mungkin mesti melalui kajian yang mendalam dan perlu dikoordinasikan dengan berbagai pihak," kata Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Namun, di sisi lain, Dasco mengapresiasi peraturan itu selama dibuat dalam rangka menangani Covid-19. Wakil Ketua DPR RI itu berharap aturan yang telah dikeluarkan untuk menangani Covid-19 berjalan dengan baik.

"Ya menurut saya apa pun itu peraturan Mendagri yang dikeluarkan sepanjang memang peraturan untuk bagaimana mencegah dan mengurangi pandemi Covid-19 itu patut kita apresiasi. Dan aturan itu mengikat kepada tataran di bawah koordinasi Mendagri maupun juga masyarakat, dalam hal penanganan Covid-nya," ujarnya.

"Oleh karena itu, saya pikir hal tersebut tidak usah menjadi dinamika karena aturan-aturan yang dikeluarkan tersebut bertujuan baik dalam rangka mencegah perluasan pandemi Covid-19 yang saat ini juga agak mengkhawatirkan," lanjutnya. (detikcom/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Harian SIB Edisi Cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com