NasDem Desak Kemenkumham Audit Fasilitas Keselamatan Napi di Lapas Se-RI


60 view
NasDem Desak Kemenkumham Audit Fasilitas Keselamatan Napi di Lapas Se-RI
Dok. Istimewa
Taufik Basari
Jakarta (SIB)
Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari, mendesak Kemenkumham melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas di seluruh Indonesia. Desakan ini akibat kebakaran hebat yang terjadi di Lapas Kelas I Tangerang yang mengakibatkan puluhan warga binaan meninggal dunia.

"Peristiwa kebakaran di LP Tangerang itu memberikan banyak hal yang mesti kita lakukan, salah satunya kita mendesak agar dilakukan audit terhadap seluruh lapas se-Indonesia," kata Taufik Basari, yang kerap disapa Tobas, dalam keterangannya, Selasa (14/9).

Audit tersebut menyangkut berbagai fasilitas yang ada di lapas, baik fasilitas keamanan, keselamatan, maupun instalasi listrik dan operasi standar yang ada yang kerap berhubungan dengan terjadinya kebakaran. Audit ini juga untuk memastikan bahwa semua fasilitas yang ada berjalan dengan baik.

Dengan begitu, kata Tobas, segala bentuk musibah yang mungkin terjadi di lapas dapat dicegah. Anggota Komisi III DPR RI ini berharap tragedi yang terjadi di Lapas Tangerang menjadi yang terakhir.

Meski demikian, dia meminta Menkumham dan Dirjen Pas bertanggung jawab atas kebakaran Lapas Tangerang karena lembaga itu berada di bawah kewenangan Kemenkumham untuk menjamin seluruh keselamatan warga binaan. Jika Menkumham mengelak dengan alasan overload atau kelebihan kapasitas, seharusnya itu bukan alasan terjadinya kebakaran.

"Jika pengawasan dilakukan dengan baik," ujarnya.

Permasalahan kelebihan kapasitas, diakui Tobas, memang harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Selama ini, menurut Tobas, Kemenkumham menyelesaikan dari hilir, sedangkan hulunya ditengarai tidak diperbaiki.

"Kalau dari hulunya kita tidak melakukan perbaikan, maka masalah overload akan tetap ada. Oleh karena itu, selagi ada momentum untuk memperbaiki terhadap sistem kemasyarakatan, lakukan dengan tuntas," katanya.

Tobas menekankan perlunya semua pihak membangun kesadaran bersama bahwa masalah kelebihan kapasitas juga menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, BNN, bahkan Mahkamah Agung.

Jadi, lanjut Tobas, masing-masing lembaga akan berpikir apa yang bisa dilakukan untuk membantu permasalahan kelebihan kapasitas lapas. Kepolisian dinilai perlu memikirkan bagaimana menerapkan restorative justice.

Lalu, BNN perlu memastikan agar pengguna atau pecandu narkotika direhabilitasi sehingga tidak menjadi beban bagi lapas. Kejaksaan pun demikian ketika melakukan dakwaan. Bahkan, hakim dan masyarakat pun punya perspektif yang sama bahwa sanksi pidana hanya sebagai langkah terakhir.

"Selama ini, publik menganggap mempidanakan itu menyelesaikan berbagai masalah seperti obat sakit kepala ketika mengalami pusing. Padahal tidak demikian. Banyak opsi yang tersedia," ujar Tobas.

Jika opsi dalam revisi KUHP, jelas Tobas, ada jenis pidana baru misalnya kerja sosial. "Kemudian, ada pidana badan diganti dengan pidana denda," pungkasnya. (detikcom/f)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com