Ombudsman Dalami Dugaan Maladministrasi di Kasus Beras PT IBU

* Bareskrim: Ada 250 Kasus Pangan, 41 di Antaranya Terkait Beras

517 view
Jakarta (SIB) -Ombudsman selesai bertemu dengan pihak Bareskrim dan Kementerian Perdagangan terkait pengusutan kasus pemalsuan beras PT Indo Beras Unggul (IBU) hari ini. Hasilnya, Ombudsman menilai ada potensi maladministrasi saat penggerebekan terkait kasus tersebut.

"Senin kami pleno dan kami tetapkan apakah akan naik jadi dugaan maladministrasi, sekarang kan masih potensi nih tiga hal tadi yang sudah saya sampaikan," kata komisioner Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan Alamsyah Saragih di Kantor ORI Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (27/7).

Setidaknya ada 3 hal yang membuat Ombudsman menilai adanya potensi maladministrasi. Pertama terkait pemberian informasi aparat penegak hukum yang tidak valid, tidak akurat dan berpotensi menyesatkan.

"Kami melihat simpang siur ini lebih banyak karena informasi yang berubah-ubah dan kami di Ombudsman juga sudah tadi menyampaikan kepada Kepolisian, silakan teman-teman Kepolisian melakukan proses lidik dan sidiknya karena ini bukan hanya untuk PT IBU," ujar Alamsyah.

Alamsyah melanjutkan, hal kedua adalah Ombudsman akan mencari informasi apakah lembaga-lembaga pengawas telah melakukan fungsinya dengan baik atau tidak. Ombudsman juga akan memastikan apakah regulasi dari pemerintah sesuai dengan tata kelola niaga di Indonesia.

"Ketiga kami nanti akan melakukan regulatory lagi, audit regulasi terkait dengan penetapan harga dan beberapa regulasi lainnya sedemikian rupa untuk memastikan bahwa regulasi tersebut dikeluarkan sesuai dengan tujuannya bukan hasil cacat prematur apalagi demi kepentingan sepintas," tutur Alamsyah.

Sebelumnya, Ombudsman meminta keterangan dari Kabareskrim Polri Ari Sudono, Sekretaris Ditjen Perlindungan Konsumen Kemendag RI dan KPPU terkait kasus PT IBU. Sayangnya, Pihak KPPU tak memenuhi undangan tersebut.

Ada 250 Kasus Pangan
Sementara itu, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Ari Dono menyatakan penanganan kasus pangan di Indonesia tidak hanya dilakukan terhadap PT IBU. Ari mengatakan penanganan soal pangan ini merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan satuan kerja pangan pasca-Lebaran.

"Perlu saya sampaikan di sini bahwa kegiatan ini bukan hanya untuk PT IBU. Ini terkait dengan rangkaian kegiatan satgas pangan yang sudah ada dari hasil evaluasi pada kegiatan Hari Raya Idul Fitri kemarin," ujar Ari di kantor Ombudsman RI.

Ari menyebut dari hasil evaluasi itu ditemukan 250 kasus pangan yang 41 di antaranya terkait dengan kasus beras. Kasus beras itu terkait dengan banyaknya penyimpangan seperti beras oplosan ataupun pemutihan beras.

"Dari 250 kasus pangan, khususnya yang dikendalikan itu untuk jenis beras yang paling banyak masalah. Ada sekitar 41 kasus beras dengan berbagai modus seperti oplosan dan pemutihan. Oleh karena itu, kita lakukan kegiatan untuk menjaga stabilitas dan pengendalian pangan di Indonesia," tutur Ari.

Selain untuk menjaga stabilitas dan pengendalian pangan, Ari menyebut pihaknya juga akan menindak dugaan tindak pidana terkait kasus beras ini. Hal itu dilakukan agar nantinya tak terjadi kelangkaan beras dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

"Karena sekarang sedang ada panen raya, habis panen raya jangan sampai beras nggak ada kemudian dikeluarkan dan berpengaruh terhadap harga. Nah karena itu kita arahan dari Mabes Polri harus pantau terus supaya jangan sampai ada kelangkaan distribusi. Kalau ada tindak pidana, ya kita lakukan langkah hukum," sebutnya.

Ari pun menegaskan bahwa beras yang diproduksi oleh PT IBU bukanlah beras oplosan. Untuk itu, ia mengimbau agar tidak perlu terjadi keresahan di masyarakat terkait hal itu.

"PT IBU bukan oplosan. Yang kita temukan itu di pasar ditemukan ada beras merk ini. Kan label seperti ini, isinya begini, ini yang akan kita dalami. Jangan disimpulkan ini salah. Tapi memang faktanya ini dan komposisinya begini," katanya.

Ari juga belum mau mengungkapkan siapa kemungkinan yang akan bertanggung jawab atas kasus beras ini. Ia menyebut tersangka kasus ini akan ditentukan melalui gelar perkara yang akan dilakukan sesuai dengan proses yang berlaku.

"Siapa yang harus bertanggung jawab, ya jawabannya nanti setelah kita lakukan gelar perkara. Siapa yang harus bertanggung jawab itu nanti, (akan ditentukan dari) keterangan ini semua," ujar Ari. (detikcom/f)
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com