Ombudsman RI Minta Kemendagri Tindaklanjuti Temuan soal Pj Gubernur


150 view
Ombudsman RI Minta Kemendagri Tindaklanjuti Temuan soal Pj Gubernur
Foto: Dok. Istimewa
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng.

Jakarta (SIB)

Ombudsman RI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menindaklanjuti 3 poin temuan maladministrasi terkait proses pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah. Sebab, Ombudsman menilai belum ada tindak lanjut dari Kemendagri usai 2 pekan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman itu.


"Kita memberikan waktu selama 30 hari kerja untuk memberikan respon dan menindaklanjuti poin-poin baik temuan maladministrasi maupun tindakan korektif yang kita sudah terangkan," kata anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, dalam diskusi penunjukan Pj kepala daerah pascarekomendasi Ombudsman, yang disiarkan virtual di YouTube Perludem, Kamis (4/8).


"Jadi kita punya waktu 18 Juli sampai dengan hari 30 hari hari kerja, hari kerja bukan 18 Agustus karena hitungannya hari kerja bukan kalender biasa, mungkin sekitar tanggal 20-an kita akan melihat batas waktunya," imbuhnya.


Setelah waktu 30 hari itu, Ombudsman dapat menyampaikan rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan ditembuskan kepada DPR apabila tindak lanjut dari terlapor, yakni Mendagri, dinilai tidak memuaskan.


"Nah rekomendasi ini isinya terkait dengan pernyataan kesalahannya apa dan tindakan yang harus diambil, dan itu sudah tidak lagi ke terlapor, tapi ke atasannya terlapor dalam hal ini kalau Mendagri tentu atasannya kepada Pak Presiden dan tembusannya kepada DPR," imbuhnya.


Robert menyoroti pengangkatan penjabat kepala daerah yang dilakukan Kemendagri saat ini seolah-olah sama dengan pengangkatan pejabat dalam jabatan administrasi biasa yang bahkan disamakan dengan pengangkatan Plt atau Pjs yang durasinya singkat seperti 2 bulan, 3 bulan sesuai dengan lamanya masa kampanye. Namun tahun ini durasi pemerintahan penjabat kepala daerah itu bisa 1 atau bahkan 2 tahun lebih, tetapi dilakukan dengan cara yang kurang transparan maupun demokratis, sedangkan kewenangan Pj kepala daerah hampir sama dengan kepala daerah definitif.

Halaman :
1
2
Semua
Penulis
: Redaksi
Sumber
: KORAN SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar