Ombudsman Temukan Maladministrasi 963 Kasus Hak Napi

* Dirjen PAS: Lapas Overkapasitas 400 Persen

663 view
Ombudsman Temukan Maladministrasi 963 Kasus Hak Napi
Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu
Jakarta (SIB)- Ombudsman RI (ORI) mendapati sekitar 963 warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang tidak mendapatkan hak mereka sebagaimana mestinya. Hak tersebut antara lain hak remisi, hak pembebasan bersyarat, hak cuti bersyarat, hak cuti menjelang bebas dan hak lain terkait pengurangan masa hukuman.

Data tersebut didapatkan dari kunjungan Ombudsman ke 4 lapas di Indonesia. Lapas tersebut adalah Lapas Kelas IIA Pekanbaru ada 726 kasus, Lapas Kelas IIA Bekasi ditemukan 192 kasus, Lapas Kelas IIA Bogor ditemukan 12 kasus dan Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang ditemukan 33 kasus.
"Pelayanan pemberian hak pengurangan masa hukuman di Lapas tidak diurus dengan baik oleh pejabat berwenang. Banyak WBP yang akhirnya tidak memperoleh haknya," kata Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu di Kantor Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (21/8).

Hal tersebut disampaikan dalam laporan hasil investigasi Ombudsman terkait pelayanan Lembaga Pemasyarakatan terhadap pemenuhan hak warga binaan terkait pengurangan masa hukuman. Dalam kesempatan tersebut hadir juga Plt Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Ma'mun.

Ninik menjelaskan bila proses maladiministrasi terhadap hak WBP untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman sudah jelas terlihat sejak proses pengajuan awal hingga dalam proses pelaksanaan. Selain itu, dalam pengajuan hak untuk mendapat keringana hukuman juga ada potensi gratifikasi yang berakibat perbuatan korupsi.

"Hal ini menjadi rahasia umum, yang datanya tentu tidak dapat diperoleh, karena tanpa meninggalkan jejak dan tidak terdapat transaksi langsung serta oknumnya tidak jelas. Dari hasil wawancara dengan warga binaan dan mantan warga binaan diperoleh info, dalam pengurusan hak pengurangan masa hukuman, warga binaan harus mengeluarkan uang," paparnya.

Menurut Ninik, ada beberapa faktor yang menyebabkan pelayanan dalam pengajuan hak pengurangan masa tahanan di Lapas menjadi tidak memadai. Setidaknya ada 5 faktor yang diutarakan oleh Ninik.

Faktor pertama adalah kuranganya sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut membuat petugas terbatas dalam memantau tidak lanjut dari proses pengajuan remisi para warga tahanan.

"Kedua, minimnya sosialisasi. Dalam hal ini ditegaskan dalam standard minimun rules (SMR) yang mengatur mengenai peraturan dan kebijakan penjara bahwa tiap napi saat masuk Lapas harus diberikan informasi tertulis tentang peraturan tang mengatur perlakuan bagi narapidana," tuturnya.

Ketiga, soal minimnya anggaran. Ninik mengatakan di beberapa Lapas mengeluhkan anggaran yang terbatas untuk melakukan sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP). Mekanisme pelaksanaan sidang di beberapa lapas dengan mengumpulkan 50-70 warga binaan untuk mensiasati keterbatasan anggaran.

"Sepintas pelaksanaan sidang tersebut cukup efektif, tapi pelaksanaan sidang tidak dilaksanakan dengan metode tanya jawab pada masing-masing WBP," ucap Ninik.

Keempat adalah ketidaksamaan persepsi antara pihak Lapas dengan kejaksaan dan kepolisian. Sementara faktor terakhir adalah adanya indikasi perilaku menyimpang dalam hal ini pemberian uang atau korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya fasilitas mewah untuk beberapa warga binaan dan waktu kunjungan yang tak dibatasi serta kemudahaan mengurus keringanan hukuman bagi napi yang mampu.

"Indikasi perilaku menyimpang tersebut merupakan maladministrasi yang perlu dibuatkan sistem yang baik guna mencegah hal tersebut. Ini mengingat potensi pembiasaan yang akan terus terjadi," tutup Ninik.

Overkapasitas
Sementara itu, Plt Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Ma'mun memberikan jawaban atas temuan yang dibeberkan oleh ORI tersebut. Menurut Ma'mun, temuan dari Ombudsman akan menjadi masukan dan bahan kontrol serta perbaikan bagi lembaganya.

"Ini akan jadi bahan kontrol, perbaikan, dan peningkatan. Kami juga bekerja, tapi masih ada kekurangan. Tadi itu, kalau ada sumber-sumber yang jelas, ada fakta langsung kami tindaklanjuti. Kalau nggak jelas, akan sulit. Kalau ada bukti, akan kami segera tindaklanjuti," ujar Ma'mun di kantor Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Dari kesimpulan Ombudsman, kata Ma'mun, ada beberapa faktor yang membuat pelayanan dalam pengurusan pengurangan masa hukuman napi kurang maksimal. Terkait faktor sumber daya manusia (SDM), Ma'mun mengatakan itu adalah persoalan klasik yang terus berulang. Dia pun mengakui memang keadaan di lapangan seperti itu. Soal overcapacity (kelebihan) napi di lapas pun demikian. Pada empat lapas yang dikunjungi Ombudsman juga terjadi overcapacity.

"Di Banjarmasin itu 300 persen (overcapacity), di Pekanbaru bahkan 400 persen. Dengan adanya overcapacity, dengan sendirinya akan menurunkan pengawasan dan menurunnya pelayanan juga gangguan kamtib (keamanan dan ketertiban), ini berbanding lurus. Jadi petugas yang ada 1:63 (pengawasannya), idealnya 1:20. Itu realitas yang belum bisa beranjak," sebut Ma'mun.

Untuk mengurangi overcapacity ini, Ma'mun setuju dengan rencana revisi PP 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Sebab, dalam revisi tersebut nantinya hanya napi korupsi yang dipersulit untuk mendapatkan remisi.

"Berikutnya terkait korupsi memang ada yang dapat remisi, ada yang tidak. Ini masalah persepsi. Karena syarat terpenuhi ya kita berikan. Patokan kita pada aturan. Kalau dibilang diskriminasi, ya begitu adanya," tuturnya. (detikcom/h)

Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com