PD Kritik Menteri LHK: Jangan Jadikan Bangun Jalan Alasan Tolak Nol Deforestasi


153 view
PD Kritik Menteri LHK: Jangan Jadikan Bangun Jalan Alasan Tolak Nol Deforestasi
(Foto: KLHK)
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya
Jakarta (SIB)
Partai Demokrat (PD) mengkritik Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya lantaran menjadikan pembangunan jalan di desa sebagai alasan mengabaikan deforestasi. Pasalnya, PD menyebut Siti Nurbaya tidak pernah melakukan pembangunan jalan di desa.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi V DPR fraksi Demokrat, Irwan. Dia menyebut pernyataan Siti sebagai kesesatan berpikir.

"Pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pembangunan besar-besaran era Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi, itu sebuah kesesatan berpikir," kata Irwan kepada wartawan, Kamis (4/11).

Irwan menyebut logika Siti rusak jika menolak komitmen nol deforestasi atas nama pembangunan. Dia meminta Siti mencabut pernyataannya.

"Logikanya rusak kalau sudah seperti itu. Bu Menteri harus cabut pernyataannya. Malu kita di tengah komitmen dunia menjaga bumi dan fokus masyarakat dunia bicara environmental ethics," ucapnya.

Irwan menyebut, terkait pembangunan, seharusnya sudah tuntas dalam RTRW Nasional sejak periode pertama. Dia menyebut seharusnya sudah ada kawasan Budidaya Non Kehutanan yang ditentukan sebagai ruang pembangunan nasional dan daerah yang sudah teralokasi untuk puluhan tahun ke depan.

Lebih lanjut, Irwan mengkritik salah satu pernyataan Siti yang mengatasnamakan pembangunan jalan desa untuk menolak nol deforestasi. Padahal, menurutnya, pembangunan tersebut tidak pernah terlaksana.

"Ibu Siti Nurbaya tidak boleh jadikan jalan-jalan di dalam kawasan hutan Kalimantan dan Sumatera serta desa-desa dalam kawasan hutan untuk menolak zero deforestation 2030. Faktanya sejak 2014 sebagai Menteri Kehutanan Bu Siti Nurbaya sampai hari ini tidak menuntaskan permasalahan jalan-jalan serta desa itu keluar dari dalam kawasan hutan padahal dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten sudah diusulkan perubahan sejak sebelum tahun 2014," tegasnya.

Atas dasar itulah, Irwan menyebut tidak pernah ad keseriusan dari Kementerian LHK. Dia menyebut masalah jalan di kawasan hutan tidak selesai sampai saat ini.

"KemenLHK terlihat tidak serius selesaikan masalah jalan-jalan dalam kawasan hutan & masalah tenurial kawasan hutan sampai saat ini. KemenLHK faktanya sangat susah merubah kawasan hutan untuk kepentingan jalan dan desa-desa dalam kawasan hutan. Beda halnya jika untuk ijin pinjam pakai sangat cepat dikeluarkan," tuturnya. (detikcom/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com