Guna Pemulihan Ekonomi

PKB: Pengusaha-Pekerja Perlu Divaksinasi Lebih Cepat


202 view
Jojon/Antara Foto
Ilustrasi simulasi vaksinasi COVID-19 di Kendari 
Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi), para tenaga kesehatan, dan anggota TNI/Polri akan menjadi pihak pertama yang disuntik vaksin Covid-19. PKB meminta pengusaha dan pekerja untuk divaksin Corona lebih cepat.

"Pengusaha-pengusaha dan para pekerja perlu diusahakan vaksin lebih cepat," kata Ketua DPP PKB Faisol Riza kepada wartawan, Selasa (12/1).

Ketua Komisi VI DPR RI itu menilai para pengusaha dan pekerja merupakan salah satu instrumen negara dalam percepatan pemulihan ekonomi. Ia meminta agar pengusaha divaksinasi Corona pada semester pertama.

"Pemerintah harus melihat mereka sebagai bagian dan instrumen percepatan pemulihan ekonomi," ujarnya.
"Jangan dijadwalkan di belakang. Paling tidak vaksinasi untuk mereka harus selesai pada semester pertama," sambung dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap menjadi yang pertama disuntik vaksin Covid-19. Jokowi ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksin Covid-19 aman.

Setelah Jokowi disuntik, barulah giliran tenaga kesehatan dan TNI/Polri. Jokowi berharap vaksinasi ini bisa membuat keadaan kembali normal.

Semua Orang Berhak
Sementara itu, Partai NasDem mendorong kemungkinan kalangan pengusaha untuk diberikan vaksin bersamaan dengan masyarakat demi mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. NasDem melihat persoalan vaksin merupakan hak semua orang.

"Semua orang berhak untuk dapatkan itu, ini menyangkut kesehatan masalah kemanusiaan, ini bukan masalah siapa duluan siapa tidak, tapi sekarang problemnya gimana kemudian vaksin itu cepat ada dalam jumlah yang banyak di Indonesia," kata Ahmad saat dihubungi.

Atas dasar itulah, dia menilai opsi untuk vaksin secara mandiri yang mungkin dilakukan oleh pengusaha sebagai langkah untuk bersama-sama menangani pandemi. Namun, kata dia, vaksinasi mandiri harus dilandasi regulasi yang ada

"Pemerintah sudah sungguh-sungguh tapi dengan keterbatasan tentunya sehingga butuh proses yang panjang untuk cukupkan 180 juta vaksin butuh proses panjang kalau hanya dilaksanakan pemerintah, tapi kalau dilaksanakan secara bersama-sama secara gotong royong oleh pihak swasta jadi di situ ada bisnis di situ ya silakan, ada solusi yang diberikan ke pemerintah," ucapnya.

Dia menyebut tidak masalah jika ada pihak yang ingin melakukan vaksinasi secara mandiri. Harapannya, kata dia, seluruh rakyat Indonesia, termasuk para pengusaha, bisa divaksinasi dalam 1 tahun untuk meningkatkan kembali perekonomian.

"Kalau secara mandiri silakan kau bayar, kalau ada yang disediakan pemerintah secara gratis supaya kita ingin dalam 1 tahun ini seluruh rakyat Indonesia bisa divaksin, kalau itu sudah terlaksana maka kita berharap geliat ekonomi bisa semakin cepat," ujarnya.
Meski demikian, Ahmad meminta pemerintah juga membuat regulasi jika ada pihak pengusaha atau swasta yang ingin melakukan vaksinasi secara mandiri. Sehingga nantinya tidak ada pihak yang menyalahgunakan vaksinasi tersebut.

"Jadi masalah ketersediaan vaksinasi ini semua orang bervaksinasi dengan regulasi yang sangat ketat, sehingga kemudian orang yang diberikan izin untuk lakukan import vaksin tidak salahgunakan. Kita standing di situ, kita dorong pemerintah untuk membuka kesempatan bagi kelompok pengusaha untuk melakukan vaksinasi secara mandiri," imbuhnya. (detikcom/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com