Senin, 22 Juli 2024
Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi :

PKB Mati Dua Tahun, Kendaraan Dianggap Bodong

* Gubernur Edy: Dari 7 Juta Kendaraan di Sumut, Hanya 30 % Patuh Bayar Pajak
Redaksi - Rabu, 10 Agustus 2022 09:52 WIB
558 view
PKB Mati Dua Tahun, Kendaraan Dianggap Bodong
(Foto: Dok/Diskominfo Sumut)
KUNKER: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi foto bersama pada acara silaturahmi dan Kunjungan Kerja Samsat Nasional di Sumut dalam rangka upaya peningkatan kedisiplinan serta kepatuhan masyarakat dalam melakukan identifikasi dan registrasi kendaraan ber
Medan (SIB)
Pemberlakuan penghapusan data kendaraan jika tidak bayar pajak selama dua tahun akan segera diberlakukan.

Hal itu disampaikan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi usai pembukaan Sosialisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (9/8).

"Pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya dua tahun setelah habis masa berlaku STNK, dianggap bodong,” kata Firman

Firman menegaskan, selain dianggap bodong, konsekuensi dari tidak bayar PKB minimal dua tahun, kendaraan bermotor tidak dapat diregistrasi kembali.

“Dua tahun tidak bayar Pajak Kederaan Bermotor (PKB) dihapus, jadi tidak bisa lagi diperpanjang, tidak bisa lagi diurus,” ucapnya.

Selanjutnya Firman mengatakan, mengacu kepada pasal 74 ayat 3 yang berbunyi kendaraan bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak dapat diregistrasi kembali.

“Harapan kita, 2023 awal di akhir Desember ini kita sudah bisa melaksanakan. Kita meminta bantuan gubernur, bupati dan wali kota untuk penerapan kebijakan itu,” harapnya.

Ia mengimbau masyarakat agar segera melunasi PKB agar terhindar dari sanksi yang diberlakukan.

“Yang belum bayar pajak, sekarang masih ada kesempatan, dilaporkan kendaraannya, dengan itikad baik, niat, sekali lagi untuk membangun negeri,” tutupnya.[br]



Dukung Sanksi
Sementara itu, untuk memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mendukung penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terutama sanksi penghapusan data kendaraan bermotor yang tidak bayar pajak.

Hal itu ditegaskan Gubernur Edy pada pembukaan kegiatan sosialisasi penerapan UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di Medan, Selasa (9/8).

“Kita sangat mendukung penerapan aturan ini. Apalagi dengan aturan ini kita bisa meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang saat ini belum maksimal,” ucapnya.

Hadir di antaranya Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra, Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Indra Darmawan Irianto, Jasa Raharja serta Kasat Lantas se-UPT Sumut yang hadir secara virtual.

Dijelaskan Edy, potensi pajak kendaraan bermotor di Sumut sangat besar, sayangnya hingga saat ini belum tergali secara maksimal.

Dari 7 juta kendaran yang ada di Sumut hanya 30 persen saja yang patuh membayar pajak dan diperoleh PAD sebesar Rp2,4 triliun.

Padahal menurut Edy, pajak itu merupakan salah satu sumber utama PAD yang digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan daerah, termasuk infrastruktur dan berbagai fasilitas umum lainnya.

"Ini kalau bisa masuk 60 persen saja bisa mencapai Rp7 triliun sampai Rp9 triliun yang bisa digunakan dalam kebutuhan pembangunan di Sumut," katanya.

Karena itu, menurut Edy, penerapan UU 22 tahun 2009 tersebut khususnya tentang sanksi penghapusan data kendaraan bermotor menjadi peluang untuk memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan bermotor semakin sadar akan pentingnya membayar pajak.

Apalagi saat ini, menurutnya, stakeholder terkait juga sudah memberikan kemudahan dalam hal membayar pajak, seperti di mall dan aplikasi digital dan ini akan terus diperbaiki. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi pemilik kendaraan bermotor untuk menunggak pajak.

Sementara Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi mengatakan, saat ini Polri dan jajaran terkait saat ini masih dalam tahap melaksanakan sosialisai UU 22 tahun 2009 yang diharapkan Desember 2023 UU itu dapat segera ditegakkan.[br]



Sumut adalah provinsi ke-3 yang telah dilaksanakan sosialisasi.

"UU ini merupakan komitmen untuk membangun negri yang tidak bisa terjadi tanpa adanya biaya. Bahkan masyarakat adalah suatu hal yang penting dan menjadi bagian dalam pembangunan itu sendiri," katanya.

Menurut Firman yang perlu dipahami masyarakat dalam pungutan pajak kendaraan bermotor terdapat sumbangan wajib kecelakan yang terkumpul dan dikelola Jasa Raharja yang kemudian dapat memberikan santunan pada keluarga korban kecelakaan.

"Hal ini juga merupakan edukasi pada masyarakat bahwa di jalan ada hak bagi pengguna kendaraan dimana yang tertiblah yang akan mendapatkan fasilitas itu kalau yang tertib dengan tidak tertib disamakan kita tidak mendidik," katanya.

Firman juga mengingatkan masyarakat sebelum UU itu ditegakkan perihal pembelian kendaraan bermotor yang bekas untuk segera melakukan balik nama.

Karena nantinya bila terjadi penunggakkan pajak selama 5 tahun ditambah 2 tahun selanjutnya, maka seluruh data yang ada Samsat akan terhapus dan kendaraan itu tidak bisa lagi diurus.

"Pada masyarakat yang belum membayar masih ada kesempatan untuk segera mengurus surat kendaraan dengan itikad baik membantu pembangunan di wilayah masing-masing," katanya. (TM/A13/a)





Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Wajib Pajak Diimbau Patuh Bayar PKB, 2 Tahun Tak Bayar Kendaraan Dianggap Bodong
komentar
beritaTerbaru