Dinilai Buang Anggaran di Tengah Pandemi Corona

PMII Kritik Anggaran Rp 3.6 M untuk Rehab Rumah Dinas Gubernur Sumut

* Gubernur Bela Bupati-Wakil Bupati Humbahas Beli Mobil Dinas Rp 2,6 M

515 view
PMII Kritik Anggaran Rp 3.6 M untuk Rehab Rumah Dinas Gubernur Sumut
Foto Istimewa
Ketua PKC PMII Sumut, Azlan Hasibuan

Medan (SIB)

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Utara (Sumut) mengkritik penggunaan anggaran Rp 3,6 miliar untuk pemeliharaan rumah dinas Gubernur Sumut (Gubsu). PMII menilai hal itu membuang anggaran di tengah pandemi virus Corona.


"Rakyat Sumatera Utara masih butuh uluran tangan dari pemerintah Provinsi Sumut, tetapi mereka malah membuang anggaran," kata Ketua PKC PMII Sumut, Azlan Hasibuan, kepada wartawan, Senin (23/8).


Azlan menilai harusnya proses pemeliharaan rumah dinas Gubsu bisa ditunda pelaksanaannya. Dia menilai dana itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat Sumut saat pandemi virus Corona.


"Rumah dinas tersebut masih dalam kondisi layak pakai sehingga APBD yang digelontorkon untuk pemeliharaan tersebut tergolong sia-sia dan tidak ada dampak bagi masyarakat," ucap Azlan.


"Seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat dalam meringankan beban mereka di tengah pandemi Covid-19 seperti bantuan sembako, bantuan peralatan medis, sehingga ada dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat," tambahnya.


Azlan meminta penggunaan anggaran untuk pemeliharaan rumah dinas Gubsu ini dikaji ulang. Dia berharap anggaran itu dialihkan untuk membantu warga yang terdampak pandemi virus Corona.


"Saya berharap kembali agar kegiatan pemeliharaan tersebut dikaji ulang supaya kejadian seperti di Provinsi tetangga (Sumbar) tidak terjadi di Sumut yang mengakibatkan uang rakyat sia-sia tanpa ada dampak yang diberikan," jelasnya.


Anggaran pemeliharaan rumah dinas Gubsu sebesar Rp 3,6 miliar itu diketahui dari situs LPSE Sumut. Dalam situs tersebut, tertera nama paket 'Pemeliharaan Rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman 41 Medan'


Tender dinyatakan telah selesai dengan pemenangnya adalah CV Rimba Rimba Sumber Alam. Dalam situs itu tertulis HPS untuk paket ini berjumlah Rp 3.688.549.000. Sementara, harga hasil negosiasi pada kolom pemenang berjumlah Rp 3.093.973.127.


"Tahun anggaran, APBD 2021," tulis situs itu.

Plt Kepala Biro Umum Provinsi Sumut, Ahmad Fadly, juga membenarkan anggaran itu. Namun, dia belum menjelaskan detail anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan apa saja.


"Iya benar telah dianggarkan di Biro Umum terkait pekerjaan pemeliharaan, rehab rumah dinas Gubernur," kata Fadly saat dikonfirmasi.


"Lingkup pekerjaannya nanti saya liat di RAB," sambung Fadly.


Bela

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi membela Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) yang membeli mobil dinas baru senilai Rp 2,6 miliar. Edy mengatakan pembelian mobil itu boleh saja dilakukan.


"Saya gubernur nih, dia bupati, saya butuh kendaraan, bila perlu heli, saya beli heli. Untuk apa? Untuk melihat rakyat saya yang sakit," kata Edy di rumah dinas Gubsu, Medan, Senin (23/8).


Edy menyampaikan hal itu usai menerima Paskibraka asal Sumut yang menjadi pengibar bendera di Istana Negara pada 17 Agustus 2021.


Edy mengatakan pembelian kendaraan oleh Bupati Humbahas boleh saja dilakukan bila untuk melihat kondisi rakyat. Dia meminta agar pembelian ini tidak dinilai sebagai sikap bupati yang tidak mementingkan rakyat.


"Begitu juga dia, dia beli mobil. Kayak mana dia mau mendatangi ke tempat-tempat kalau mobilnya tak sampai-sampai? Jadi jangan anda melihat seolah-olah tidak mentingi rakyat. Jangan negatiflah," ucapnya.


Edy kemudian bercerita soal dirinya yang berencana membeli bus untuk perjalanan dinas. Edy mengatakan pembelian bus ini diperlukan untuk membawa kepala dinas jika bepergian ke daerah.


"Kayak saya ini mau beli bus. Kenapa saya mau beli bus? Saya mau berangkat ke Madina (Mandailing Natal). Kalau nanti kepala dinasnya lima, berarti lima mobil, plus saya enam. Berapa panjang itu, kalau naik bus, masukkan bus, sampai saya melihat rakyat yang ada di Madina atau Sibolga," tuturnya.


Edy kemudian menjawab pertanyaan soal adanya rakyat di Humbahas yang membuat petisi menolak pembelian bus itu. Edy mengatakan dirinya tidak tahu alasan pembelian mobil dinas itu, namun dia meminta agar rakyat tidak berpikiran negatif (negative thinking).


"Saya tak bisa ngomong itu karena saya tidak tahu apakah keperluannya kendaraan ini. Kan pasti untuk rakyat, gara-gara mobil nanti tak sampai-sampai sana melihat rakyat. Saya tak tahu, tapi rakyat jangan negative thinking lah," jelasnya.


Mobil Dinas Baru

Seperti diketahui, Bupati dan Wakil Bupati Humbahas bakal mendapat mobil dinas baru. Total anggaran untuk mobil dinas dua pejabat itu berjumlah Rp 2,6 miliar.


Hal tersebut diketahui dari situs LPSE Humbahas seperti dilihat, Senin (23/8). Pembelian mobil dinas itu menggunakan APBD 2021.


"Nilai HPS Paket Rp 1.925.000.000," demikian tertulis di situs LPSE Humbahas untuk harga pengadaan mobil dinas bupati.

Sementara, nilai HPS untuk mobil wakil bupati Rp 750 juta. Dalam situs ini, tender disebut sudah selesai.


Pemenang tender pengadaan mobil dinas baru bupati adalah CV Kana Komputindo di Semarang, Jawa Tengah. Dalam kolom 'pemenang berkontrak', tertulis harga terkoreksi, yakni Rp 1.923.768.000.


Tender mobil wakil bupati dimenangkan oleh PT Sardana Indahberlian Motor, Medan. Total harga terkoreksi yakni Rp 745 juta. (detikcom/d)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com