Terkait Gugatan Citizen Lawsuit

PN Medan Kabulkan Tanah Lapang Merdeka Jadi Cagar Budaya


360 view
PN Medan Kabulkan Tanah Lapang Merdeka Jadi Cagar Budaya
Foto Istimewa
Lapangan Merdeka Medan.
Medan (SIB)
Pengadilan Negeri (PN) Medan mengabulkan sebahagian permohonan gugatan warga negara atau citizen lawsuit atas kemerdekaan Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya (CB).

Putusan itu dibacakan Hakim Ketua Dominggus Silaban dan disiarkan melalui sistem e-Court atas perkara perdata Nomor: 756/Pdt.G/2020/PN Medan, Rabu (14/7).

"Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebahagian. Menyatakan tindakan tergugat (Wali Kota Medan) telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad). Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan penetapan secara tegas Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai CB melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan," tulis isi putusan itu.

Selanjutnya, PN Medan menolak gugatan para penggugat yang selebihnya dan menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang diperhitungkan sebesar Rp 1.610.000.

"Berdasarkan putusan tersebut, maka Wali Kota Medan selaku tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat tidak menetapkan Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai CB," ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Humaniora, Redyanto Sidi yang ditunjuk untuk menggugat ke PN Medan melalui pernyataan tertulisnya kepada wartawan.

Sebagai pemimpin di Medan, lanjut Redyanto, Wali Kota sudah seharusnya menjadi contoh bagi warganya untuk mentaati hukum dengan menjalankan isi putusan ini.

"Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung upaya memerdekakan Tanah Lapang Merdeka Medan untuk ditetapkan sebagai CB. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Karena telah memeriksa serta mengadili perkara ini dengan teliti, adil dan bijaksana," terang Redyanto.

Adapun dalam eksepsi, PN Medan menolak eksepsi kompetensi absolut tergugat. "Saya bersama rekan-rekan dari LBH Humaniora seperti Novri Andi Akbar, Ramadianto dan Jaka Kelana sebenarnya telah hadir untuk mengikuti persidangan pembacaan putusan tersebut. Namun, karena Medan masih menjalani PPKM Darurat akibat pandemi Covid-19, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyampaikan putusan perkara perdata ini melalui e-Court," pungkas Redyanto.

Diketahui, LBH Humaniora diamanahkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Medan-Sumatera Utara (KMS M-SU) Peduli Lapangan Merdeka, yang dikoordinatori Prof Usman Pelly untuk melayangkan citizen lawsuit tersebut ke PN Medan.

Dalam tuntutannya, Pemko Medan dalam hal ini Wali Kota agar melakukan revisi/peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Medan Tahun 2011-2031 dan memasukkan Tanah Lapang Merdeka seluas ±4,88 hektare ke daftar CB.

Kemudian, penggugat meminta Pemko Medan menerbitkan keputusan Wali Kota untuk menetapkan Tanah Lapang Merdeka seluas ±4,88 hektare sebagai CB. (A17/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com