PN Perintahkan Lapangan Merdeka Medan Dijadikan Cagar Budaya

* Wali Kota Medan Banding, Penggugat: Jadi Tanda Tanya Besar Bagi Masyarakat

177 view
PN Perintahkan Lapangan Merdeka Medan Dijadikan Cagar Budaya
Foto: Khairul Ikhwan-detikcom
Lapangan Merdeka Medan
Medan (SIB)
Pengadilan Negeri (PN) Medan mengabulkan sebagian gugatan pihak yang menuntut agar Lapangan Merdeka Medan dijadikan cagar budaya. Wali Kota Medan, Bobby Nasution, mengajukan banding.

Permohonan banding itu diketahui dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan. Perkara itu bernomor 756/Pdt.G/2020/Pn Mdn.

Tergugat, Wali Kota Medan, mengajukan upaya hukum banding. Banding itu diajukan pada 27 Juli 2021.

"Pemberitahuan permohonan banding," tulis SIPP PN Medan seperti dilihat , Selasa (31/8).

Pihak terbanding adalah para penggugat, yakni Prof Usman Pelly, Meuthia F Fachruddin, Miduk Hutabarat, Rizanul, Burhan Batubara, dan Dadang Darmawan. Salah satu penggugat, Miduk, mengatakan banding menunjukkan Bobby enggan menetapkan Lapangan Merdeka menjadi cagar budaya.

"Upaya hukum banding yang diajukan oleh Wali Kota Medan menunjukkan bahwa Wali Kota Medan tampaknya masih enggan menetapkan Lapangan Merdeka, Medan, sebagai cagar budaya," kata Miduk kepada wartawan.

Miduk mempertanyakan alasan Bobby tidak langsung membuat keputusan untuk menjadikan Lapangan Merdeka Medan sebagai cagar budaya.

"Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar untuk masyarakat, ada apa di balik Lapangan Merdeka Medan? Kepentingan siapa yang terancam jika Lapangan Merdeka, Medan, dijadikan cagar budaya?," jelas Miduk.

"Semalam baru kita terima relas pemberitahuannya via e-court," kata kuasa hukum para penggugat Dr Redyanto Sidi dari LBH Humaniora, Selasa (31/8).

Ia juga membenarkan, berdasarkan akta banding yang mereka terima, tergugat mengajukan upaya banding 27 Juli 2021.
"Akta banding yang menandatangani Kasubag Hukum Pemko Medan," ungkapnya.

Namun, menurutnya pemberitahuan banding yang mereka terima tidaklah lazim, mengingat rentang waktu pengajuan banding sudah diajukan tergugat sejak bulan Juli.

"Berarti sudah ada sebulan, tapi kenapa baru semalam dikirim via e-court. Tapi begitupun, pihak pengadilan yang bisa menjelaskan kenapa baru ada pemberitahuan banding setelah sekian lama," ucapnya.

Namun demikian, belum diketahui pertimbangan-pertimbangan tergugat mengajukan upaya banding. "Kita belum tahu alasan-alasan tergugat melakukan banding. Nanti kita tahu kalau sudah memori bandingnya kita terima yang diserahkan melalui pengadilan. Kalau ini tahapannya masih pemberitahuan banding saja," ujarnya.

Disebutkannya, dengan bandingnya Wali Kota Medan menunjukkan apa yang dicita-citakan masyarakat Kota Medan untuk memerdekakan Lapangan Merdeka belum terwujud.

Sebelumnya, majelis hakim PN Medan diketuai Dominggus Silaban mengabulkan gugatan terkait penetapan Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya, yang dilayangkan Koalisi Masyarakat Sipil Medan-Sumatera Utara (KMS MSU) Peduli Lapangan Merdeka terhadap Walikota Medan.

Hasil putusan gugatan tersebut disampaikan lewat sistem e-court atau pemberitahuan perkara lewat sistem online yang diterima para pihak pada 14 Juli 2021. (detikcom/A17/c)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com