PNS Pindah ke IKN Rampung 2034, TNI/Polri Kelar 2045


230 view
PNS Pindah ke IKN Rampung 2034, TNI/Polri Kelar 2045
Foto : Zaki Alfarabi
Ilustrasi.

Jakarta (SIB)

Pemindahan pegawai negeri sipil (PNS) ke Ibu Kota Negara (IKN) bakal selesai pada 2030, sedangkan TNI/Polri rampung pada 2045. Pemindahan dilakukan secara bertahap.


Hal itu disebutkan di dokumen pemaparan dari Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas Mia Amalia dalam Konsultasi Publik II Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.


"Untuk tahap pembangunan ini dibagi menjadi pembangunan sosial, infrastruktur dan lingkungan, industri dan pusat ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta pemindahan ASN, TNI dan Polri," katanya Sabtu (9/4).


Dalam dokumen yang dia paparkan dalam konsultasi publik tersebut, disebutkan ada 5 tahapan pemindahan ASN, dan TNI/Porli mulai 2022 hingga 2045.


Berikut tahap pemindahan ASN dan TNI/Polri ke IKN:


Tahap 1 (2022-2024):


Pemindahan 60 ribu ASN


Sudah termasuk 5.761 TNI/Polri


Tahap 2 (2024-2029):


Pemindahan 45.739 ASN


pemindahan 37.349 TNI/Polri


Tahap 3 (2030-2034):


Pemindahan ASN selesai


Pemindahan 23.841 TNI/Polri


Tahap 4 (2035-2039):


Pemindahan 22.785 TNI/Polri


Tahap 5 (2040-2045):


Pemindahan 14.051 TNI/Polri.


Rampung

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam aturan itu, Otorita IKN memiliki 30 kewenangan di bidang pemerintahan.


"Jadi dalam lampiran RPP Kewenangan Khusus Otorita, kami sudah merangkum 30 bidang yang akan kita serahkan ke Otorita, mulai pendidikan sampai transmigrasi," kata Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi dalam acara konsultasi publik kedua RPP UU IKN, Sabtu (9/4).


Sebanyak 30 kewenangan di bidang pemerintahan yang dimiliki oleh Otorita IKN terdiri atas bidang pendidikan; bidang kesehatan; bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; bidang perumahan dan kawasan pemukiman; bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; bidang sosial; bidang tenaga kerja; bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; bidang pangan.


Kemudian bidang pertahanan; bidang lingkungan hidup; bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; bidang perhubungan; bidang komunikasi dan informatika; bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; bidang penanaman modal; bidang kepemudaan dan olahraga; bidang persandian.


Selanjutnya, ada bidang kebudayaan; bidang perpustakaan; bidang kearsipan; bidang kelautan dan perikanan; bidang pariwisata; bidang pertanian; bidang kehutanan; bidang energi dan sumber daya mineral; bidang perdagangan; bidang perindustrian, dan bidang transmigrasi.


Selain 30 bidang yang diberikan kepada Otorita IKN, Thomas mengatakan ada beberapa kriteria kewenangan yang tidak diserahkan. Kewenangan tersebut salah satunya karena bersifat strategis nasional.


"Ada beberapa kewenangan yang tidak diserahkan oleh kementerian/lembaga karena sifat strategis nasional, misalnya kita bicara menyangkut lintas provinsi, lintas kabupaten. Ini pertimbangan-pertimbangan yang tidak kami serahkan kepada Otorita," jelas Thomas.


"Berikut pelaksanaan yang membutuhkan kebijakan penanganan khusus dan kebijakan berskala internasional, contoh kita berbicara menyangkut koridor bagaimana kebijakan khusus dalam konteks konservasi, ada koridor satwa liar misalnya, konservasi sumber daya laut, pengembangan tanaman endemi Kalimantan," imbuhnya.


Pertimbangan khusus tersebut, kata Thomas, menjadi dasar bagi pemerintah untuk tidak menyerahkan beberapa kewenangan Kepada Otorita IKN.


"Ini contoh-contoh yang mana kami tidak serahkan ke Otorita karena memang pertimbangan khusus ini menjadi dasar bagi kami untuk tidak menyerahkan kewenangan tersebut kepada Otorita," imbuh Thomas. (detikfinance/detikcom/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: KORAN SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com