Kamis, 25 Juli 2024

PP GMKI Minta Pemerintah Tegas Tangani Intoleransi

* Terkait Pernyataan Jokowi Tidak Diindahkan Pemerintah Daerah
Redaksi - Kamis, 21 September 2023 08:58 WIB
333 view
PP GMKI Minta Pemerintah Tegas Tangani Intoleransi
Foto: Istimewa
Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Ranto Pasaribu
Jakarta (SIB)
Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) mendesak pemerintah untuk tegas dalam menangani kasus intoleransi di Indonesia.

"Pemerintah harus hadir dan memberikan pernyataan sejak awal dalam kasus intoleransi, sehingga kasus tersebut tidak menjadi besar," kata Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Ranto Pasaribu dalam keterangannya, Selasa (19/9).

Ranto mencontohkan kasus terkait intoleransi ialah penolakan pembangunan Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) di Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung pada 2022.

Dalam kasus tersebut, pemerintah kota sempat menolak memberikan IMB gereja dengan alasan bahwa rumah ibadah tersebut akan mengganggu ketertiban umum.

Namun, setelah kasus tersebut menjadi viral, pemerintah kota memberikan IMB gereja tersebut.

"Penolakan pembangunan GKKD merupakan tindakan intoleransi yang jelas-jelas melanggar hak warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya," kata Ranto.

Dia juga menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rakornas Kepala Daerah dan FKPD se-Indonesia pada Januari lalu. Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa beragama dan beribadah itu dijamin konstitusi. Jokowi juga tak ingin konstitusi dikalahkan kesepakatan.

"Pernyataan Presiden Jokowi tersebut jelas dan tegas, bahwa pemerintah harus hadir dan melindungi hak warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya," kata Ranto.

Namun, menurutnya pernyataan Presiden tidak diindahkan oleh pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia, termasuk di Bandar Lampung.

"Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah-langkah tegas untuk menangani kasus intoleransi.

Jika tidak, Indonesia akan terancam menjadi negara yang tidak toleran dan inklusif," tandasnya.


Tak Dikaitkan
Terpisah, sejumlah orang sempat mendatangi kapel tempat beribadah jemaat GBI Cinere Bellevue di Gandul, Depok, Jawa Barat (Jabar). Wali Kota Depok M Idris meminta agar persoalan tersebut tak dikaitkan dengan isu Depok kota intoleran.

"Nah, ini juga saya rasa ini kota milik kita bersama, kedamaian yang sudah ada kenyamanan sudah ada saya tanya dulu temen-temen merasa nyaman nggak di Depok? Ya jangan diusik-usik karena kasus dikatakan intoleran," ujar Idris saat konferensi pers di Balai Kota Depok, Selasa (19/9).

Idris mengatakan dia sering memberikan tanda tangan atau meresmikan gereja di Kota Depok. Idris meminta untuk tak diusik masalah perizinan kapel di Kota Depok.

"Saya sudah berapa tanda tangan untuk pendirian gereja di Sukmajaya, Jalan Raya Kartini, saya menghadiri masuk ke gereja meresmikan, dan ini nggak satu-dua. Kedua, kita jangan pernah mengusik-usik tentang masalah perizinan tempat-tempat ibadah yang ada di Kota Depok," tuturnya.

Idris mengatakan Pemkot Depok juga tidak pernah mengusik tempat ibadah. Menurutnya, kota intoleran tidak tepat disematkan untuk Depok.

"Terus cuma gara-gara satu kasus disebut intoleran? Di zaman nabi aja ada orang berzinah kok. Terus dibilang zaman nabi kota negara zina itu kan nggak bisa juga. Ada berapa kasus di Indonesia? Jangan melihat negatifnya satu, tapi melihat positifnya ini banyak positifnya dan nilai positifnya," tambahnya.


Warga Datangi Kapel
Sebelumnya, sejumlah orang sempat mendatangi kapel tempat beribadah jemaat kapel GBI Cinere Bellevue. Wali Kota Depok M Idris mengatakan kapel tersebut tak memiliki izin.

"Tidak ada izin, sudah jelas. Tidak ada izin, izin kepada camat, lurah, tidak ada. Jadi salah persepsi, perlu dibenarkan persepsinya. Saya sudah minta kepada teman-teman untuk menjelaskan persoalan ini," ujar Idris.

Idris mengatakan warga hanya ingin melihat suasana kapel. Dia menegaskan tak ada ajakan untuk warga menggeruduk kapel.

"Iya, mereka penasaran untuk melihat kayak apa sih kapel, mau lihat doang, bukan untuk nyeruduk. Bahasa media kadang-kadang nyeruduk, nyeruduk tempat ini, kalau nyeruduk kan ganas," ujarnya.

Dia mengatakan tak ada warga yang menyampaikan penolakan. Dia menambahkan, momen warga mendatangi kapel itu hanya terjadi 10 menit.

"Nah itu muncullah penolakan, mereka ingin melihat, kayak apa ininya, dan bagaimana suasananya, itu saja. Nggak ada ajakan dan niat nyeruduk," tuturnya. (MI/detikcom/c)


Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Mantan Wapres Hamzah Haz Wafat, Jokowi akan Melayat ke Rumah Duka
Anggap Pemerintahan Jokowi Gagal, BEM SI Beri Nilai 10
Amankan Demo BEM SI, Polri Kerahkan 1.231 Personel Gabungan
IKN Terus Diguyur Hujan, Kemenhub Kerahkan Pesawat Modifikasi Cuaca
MPLS Siswa Baru di SMKN 1 Barumun Sampaikan Tiga Dosa Besar Pendidikan
Jokowi Resmi Lantik 3 Wakil Menteri
komentar
beritaTerbaru