Bertambah 130, Positif Corona Jadi 1.285

PSHK Desak Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan

* DPR Dorong PP Karantina Wilayah Disegerakan

243 view
PSHK Desak Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan
Foto: DW/SoftNews
Ilustrsi virus Corona. 
Jakarta (SIB)
Kasus pasien yang terkonfirmasi positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia terus bertambah. Total sejauh ini ada 1.285 kasus positif Corona di Indonesia.

"Total kasus menjadi 1.285 ," kata juru bicara pemerintah terkait penanganan wabah Corona Achmad Yurianto dalam konferensi pers yang ditayangkan di saluran YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Minggu (29/3).

Data ini dikumpulkan pemerintah hingga pukul 12.00 WIB Minggu. Dibanding data sebelumnya, ada penambahan 130 kasus positif Corona.

"Kasus positif bertambah 130," ucap Yuri.
Sementara itu, jumlah pasien yang meninggal total menjadi 114 orang.

"Pasien meninggal bertambah 12. Menjadi 114 orang," kata Achmad Yurianto.
Sementara itu, pasien yang sembuh bertambah 5 orang. Total pasien yang sembuh saat ini 64 orang.
"Pasien yang sembuh bertambah 5 orang. Sehingga total menjadi 64 orang," ujar Yuri.

Status Darurat Kesehatan
Sementara itu, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan status darurat kesehatan terkait penyebaran virus Corona (Covid-19) di Indonesia. PSHK menilai penetapan status tersebut dapat dibarengi penerbitan peraturan pemerintah (PP) mengenai penanganan darurat kesehatan.

"Mengeluarkan Keputusan Presiden untuk menetapkan status darurat kesehatan Covid-19 berbarengan dengan dikeluarkannya PP terkait penanganan darurat kesehatan secara nasional agar langkah-langkah pemerintah menjadi terukur," kata peneliti PSHK Agil Oktaryal dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (29/3).

PSHK menilai imbauan pemerintah terkait kebijakan psychical distancing dan tidak keluar rumah tidak efektif. Tidak efektifnya imbauan tersebut, menurut PSHK, tercermin dari keputusan sejumlah pemda mengarantina wilayahnya, seperti Papua dan Tegal.

"Kebijakan penanganan yang terbatas pada imbauan melakukan physical distancing, tidak melakukan perjalanan jauh, menggambarkan bahwa pemerintah gagap mengambil keputusan terhadap status keadaan darurat kesehatan dan penanganan Covid-19," sebut Agil.

"Mobilitas massal masyarakat ke daerah yang nyaris tak terbendung adalah bukti bahwa tidak efektifnya imbauan pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran virus hingga ke daerah," imbuhnya.

Agil menjelaskan pemerintah berwenang menetapkan status darurat kesehatan. Menurutnya, kewenangan itu dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah pusat berwenang menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat," terang Agil.

Berikut ini 5 poin desakan PSHK untuk pemerintah:

1.Mengeluarkan Keputusan Presiden untuk menetapkan status darurat kesehatan Covid-19 berbarengan dengan dikeluarkannya PP terkait penanganan darurat kesehatan secara nasional agar langkah-langkah pemerintah menjadi terukur;

2.Mengeluarkan Keputusan Presiden yang menetapkan karantina wilayah untuk daerah tertentu ataupun secara nasional untuk pembatasan mobilitas penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya, yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi, termasuk melakukan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

3.Segera membatasi mobilitas penduduk di daerah terjangkit ke daerah-daerah lain untuk mencegah penularan COVID-19 yang lebih luas;

4.Menjamin tetap terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat selama karantina wilayah berlangsung;
5.Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan peraturan pemerintah terkait karantina kewilayahan untuk mendapat masukan dan gambaran akan kebutuhan rill di daerah.

PP Karantina Wilayah
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin juga menilai PP tentang kekarantinaan wilayah dibuat agar seluruh pemda memiliki pemahaman yang sama dalam mengkarantina wilayah.

"PP itu agar satu pemahaman substansi terhadap UU yang dibuat. (Pembuatan PP) itu kewenangan pemerintah," kata Azis kepada wartawan, Minggu (29/3).

Azis berpendapat karantina wilayah sama dengan social distancing. Pimpinan DPR dari Fraksi Golkar itu menyebut karantina wilayah dapat diterapkan, misalnya di daerah dengan status zona merah virus corona.

"Karantina wilayah itu kan sama saja dengan social distancing. Tinggal per wilayah itu, tergantung wilayahnya daerahnya merah atau bagaimana. Pemerintah yang punya data, kita nggak punya data," ucap Azis.

Waketum Partai Golkar itu pun menyakini pemerintah telah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan jika karantina wilayah diterapkan. Salah satunya pasokan bahan pokok.

"Oh sudah disiapkan oleh pemerintah, kebutuhan pokok sudah disiapkan," jelasnya. (detikcom /d)
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com