PTUN Tolak Gugatan Bambang Trihatmodjo Terhadap Sri Mulyani


276 view
PTUN Tolak Gugatan Bambang Trihatmodjo Terhadap Sri Mulyani
(Detikcom/Hasan Alhabshy).
Gugatan terkait utang ke negara. PTUN kandaskan gugatan Bambang Trihatmodjo terhadap Sri Mulyani terkait kasus utang terhadap negara. 

Jakarta (SIB)

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan yang diajukan oleh anak mantan Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo, kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Gugatan diajukan terkait permohonan cekal yang disampaikan Kementerian Keuangan terhadap dirinya.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang virtual yang berlangsung pada Kamis (4/3). Duduk sebagai ketua majelis Dyah Widiastuti dengan anggota Indah Mayasari dan Elfiany.

"Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard)," demikian amar putusan dikutip dari SIPP PTUN, Jumat (5/3).

Majelis hakim juga memutuskan untuk menghukum Bambang untuk membayar biaya yang timbul atas perkara tersebut.

"Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 429.000," ujar majelis.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemenkeu Rahayu Puspita Sari mengatakan putusan PTUN makin menegaskan upaya permohonan pencegahan terhadap Bambang yang diajukan Kemenkeu ke Ditjen Imigrasi sah.

"Selanjutnya karena masa pencegahan sudah berakhir, tentunya penagihan terus dilakukan dengan mekanisme PUPN," katanya.

Seperti diketahui, sebelumnya Menkeu Sri Mulyani mencekal Bambang Trihatmodjo pada akhir 2019.

Kemudian pencekalan diperpanjang lagi pada Mei 2020 untuk enam bulan ke depan dengan menerbitkan SK No 108/KM.6/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.

Bambang Trihatmodjo pun mempersoalkan keputusan tersebut dan memutuskan untuk mendaftarkan gugatan dengan nomor perkara 179/G/2020/PTUN.JKT pada 15 September 2020.

Pengacara Bambang saat itu, Prisma Wardhana Sasmita, menjelaskan kliennya menggugat Menkeu ke PTUN Jakarta dikarenakan keputusan perpanjangan pencegahan itu sangat prematur, kebablasan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Sebab pelaksana KMP SEA Games itu adalah PT Tata Insani Mukti, sehingga pihak yang semestinya diminta pertanggungjawaban adalah perusahaan tersebut. (detikcom/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com