PTUN Vonis Jaksa Agung Melawan Hukum Terkait Ucapan Soal Peristiwa Semanggi


348 view
PTUN Vonis Jaksa Agung Melawan Hukum Terkait Ucapan Soal Peristiwa Semanggi
Foto: Lamhot Aritonang
Jaksa Agung ST Burhanuddin

Jakarta (SIB)

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat adalah perbuatan melawan hukum. PTUN mengabulkan gugatan keluarga korban Semanggi I-II dan meminta Jaksa Agung memberikan pernyataan terkait penanganan dugaan pelanggaran HAM berat sesuai keadaan yang sebenarnya.

"Mengadili, eksepsi menyatakan eksepsi-eksepsi yang disampaikan tergugat tidak diterima. Pokok perkara, mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Andi Muh Ali Rahman, dalam putusan yang dibacakan kemarin dan diunggah di laman Direktori Putusan MA, Rabu (4/11).

Hakim menyatakan pernyataan Jaksa Agung yang menyebut peristiwa Semanggi I dan II pada rapat paripurna DPR bukan pelanggaran HAM berat adalah perbuatan melawan hukum. "Menyatakan tindakan pemerintah berupa penyampaian tergugat dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung RI pada tanggal 16 Januari 2020 yang menyampaikan: "... Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM" adalah perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan," kata Andi.

Bagaimana pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait peristiwa Semanggi I-II hingga berbuntut gugatan keluarga korban ke PTUN dan dinyatakan melawan hukum?

Dalam rapat bersama Komisi III DPR, Jaksa Agung ST Burhanuddin membacakan progres penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Kala itu, Jaksa Agung menyebut DPR telah memutuskan peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukanlah pelanggaran HAM berat. "Peristiwa Semanggi I-II, telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat," kata Jaksa Agung di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Burhanuddin hanya memaparkan progres penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Adapun kesimpulan peristiwa Semanggi I-II bukanlah pelanggaran berat yang disampaikan Jaksa Agung disebutnya merupakan keputusan DPR.

Saat membacakan paparan soal peristiwa Semanggi I-II, Burhanuddin juga tak memerinci paripurna DPR yang dimaksudnya.

Atas pernyataan Jaksa Agung tersebut, pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) pun memberikan penjelasan. Kejagung menjelaskan pernyataan Jaksa Agung terkait peristiwa Semanggi I-II bukan pelanggaran HAM berat berdasarkan pada pansus DPR tahun 2001.

"Ya kan ada pertanyaan DPR dijawab kan itu yang menyatakan bukan pelanggaran HAM berat berdasarkan hasil keputusan DPR juga Pansus juga makanya disampaikan lagi mengingatkan lagi bahwa pansus 2001 menyatakan itu. Kalau ditanya ke kami, ya, jawabannya itu juga," ujar Kapuspenkum Hari Setiyono di Gedung Kejagung, Jl Hasanuddin, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Dia mengatakan kejaksaan juga sudah mempelajari penyelidikan Komnas HAM soal Semanggi I dan II. Menurutnya, pihaknya juga tak menemukan pelanggaran HAM berat.

"Hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM itu kan kita pelajari apakah itu masuk pelanggaran HAM berat atau tidak. Di pansus sendiri sudah menyatakan demikian mungkin dari hasil penelitian oleh Jampidsus ini demikian," tuturnya.

Hari menjelaskan Jaksa Agung juga sudah memiliki pegangan dalam berpendapat saat rapat dengan Komisi IIi DPR. Mengenai adanya perbedaan pendapat soal pelanggaran di Semanggi I dan II itu hal yang sah-sah saja.

"Jaksa agung kan punya cantolan, punya pegangan. Kawan-kawan di DPR kan sudah membuat pansuslah patokannya itu. Sementara kawan-kawan di Komnas HAM juga sudah membuat itu pasti juga sudah dipelajari. Sudut pandang berbeda sah-sah saja," ujarnya.

Pasti Ajukan Banding

Jaksa Agung merasa putusan tersebut tidak tepat sehingga akan mengajukan banding.

"Bahwa atas putusan Pengadilan TUN Jakarta tersebut, Tim Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa Tergugat sangat menghormati atas putusan Pengadilan TUN tersebut," kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono, dalam keterangannya, Rabu (4/11).

Akan tetapi, menurut Hari, Kejagung merasa putusan tersebut tidak tepat. Maka sesuai ketentuan Pasal 122 maupun 131 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tim Kejagung akan mengajukan banding.

"Maka Tim Jaksa Pengacara Negara selaku Kuasa Tergugat akan mempelajari terlebih dahulu atas isi putusan tersebut dan yang pasti akan melakukan upaya hukum," ujarnya.

Tegur Jaksa Agung

Kuasa hukum keluarga korban berharap pemerintah tidak mengajukan banding dan berharap Presiden menegur Jaksa Agung.

"Mudah-mudahan putusan ini, kami berharap Jaksa Agung tidak banding karena sudah terang-benderang. Kami harap Jaksa Agung menerima putusan ini dan segera menyampaikan perkembangan penyidikannya proses sesuai faktanya di ruang sidang DPR seperti perintah dari hakim," kata kuasa hukum keluarga korban, Muhammad Isnur, dalam YouTube Amnesty International Indonesia, Rabu (4/11).

Selain itu, ia meminta pemerintah menindaklanjuti pengungkapan kasus tersebut dan diikuti dengan proses hukum yang membawa kasus tersebut ke pengadilan. Isnur juga meminta Presiden Jokowi menegur Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait pernyataannya tentang 'kasus Semanggi I-II bukan pelanggaran HAM berat karena sudah ada putusan DPR' yang akhirnya dinyatakan melawan hukum oleh hakim.

"Kita meminta untuk Presiden juga turun tangan menegur Jaksa Agung-nya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bagi kami, ini bukan kesalahan administrasi, ini kesalahan yang sangat-sangat cukup berat ya, di mana Jaksa Agung melakukan tindakan dan diputus melanggar hukum," ungkapnya. (detikcom/f)

Penulis
: Redaksi
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com