Jakarta (SIB)
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan TNI bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Dia memastikan jika ada prajurit TNI aktif yang berpolitik praktis akan mendapat sanksi tegas dari satuan.
"Untuk masalah netralitas, saya rasa dalam Undang-Undang TNI kita sudah jelas bahwa TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis dan juga dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017 bahwa apabila kita berpolitik praktis, akan kena tindakan pidana ataupun teguran dari satuannya. Kita ikuti saja koridor seperti itu," kata Agus usai Apel Pengamanan Pemilu 2024 di Taxy Way Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (12/2).
Agus bicara pentingnya semua pihak mengawasi Pemilu 2024. Terlebih, kata dia, ketika pelaksanaan pencoblosan yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
"Dan yang paling penting dalam pelaksanaan nanti pemilihan umum, pencoblosan, di mana di situ KPU, Bawaslu dan seluruh elemen masyarakat, partai politik semua mengawasi pelaksanaan itu. Sehingga tidak terjadi kecurangan," ucap Agus.
Dia yakin KPU, Bawaslu hingga partai-partai politik akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga, kata Agus, potensi kecurangan saat pencoblosan dapat diantisipasi.
"Dalam KPU terdiri dari beberapa parpol, demikian juga dari Bawaslu ada dari beberapa parpol. Saya rasa masing-masing kelompok mengawasi, sehingga tidak ada kecurigaan pada pelaksanaan pencoblosan," imbuhnya.
Berjalan Aman
Sementara itu, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Fadil Imran menyebut proses pemilu di luar negeri berjalan dengan lancar, aman, dan tertib.
"Alhamdulillah PPLN TPSLN semua berjalan lancar, aman, dan tertib. Nanti akan dilaksanakan penghitungan suara serentak di tanggal 14," kata Fadil kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Dia menuturkan berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemungutan suara di luar negeri hanya tersisa dua negara, yakni Hongkong dan Taipei yang akan dilaksanakan pada 13 dan 14.
Karo Penmas Divisi Humas Polri,Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan terdapat 820.161 TPS yang diamankan. Jumlah itu telah termasuk TPS yang berada di luar negeri hingga kotak suara keliling.
"Termasuk tadi di antaranya ada TPS luar negeri sebanyak 460 TPS LN, dan kemudian yang kotak suara keliling ada 1.455 dan juga jumlah menggunakan pos itu ada 375.600 yang digunakan pemilihan suara atau pemungutan suara nanti," jelas Truno.
Sebagai informasi, pemungutan suara di luar negeri dilakukan lebih awal dibandingkan dengan jadwal pencoblosan di Indonesia. Namun, perhitungan suara dilakukan bersamaan dengan yang ada di dalam negeri. (detikcom/d)
