Kasus Satelit Kemhan 2015

Panglima TNI Ungkap Indikasi Prajurit Terlibat

* Kejagung Sudah Periksa 11 Saksi

283 view
Panglima TNI Ungkap Indikasi Prajurit Terlibat
(ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak A)
Jenderal TNI Andika Perkasa 

Jakarta (SIB)

Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan ada indikasi sejumlah personel TNI masuk dalam proses hukum kasus proyek satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Andika memastikan TNI mendukung upaya Pemerintah mengusut tuntas kasus itu.


Andika awalnya mengaku dipanggil Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md. Andika diberitahu Mahfud bahwa proses penyelidikan kasus satelit Kemhan akan segera dimulai.


"Hari Selasa (11/1) kemarin, saya sudah dipanggil oleh Menko Polhukam. (Pembicaraan) itu intinya sama, beliau menyampaikan bahwa proses hukum ini segera akan dimulai," kata Andika di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (14/1).


"Dan memang beliau menyebut ada indikasi awal, indikasi awal beberapa personel TNI yang masuk dalam proses hukum," sambung Andika.


Andika menegaskan akan mendukung keputusan pemerintah. Andika juga mengaku masih menunggu identitas sejumlah prajurit yang akan masuk dalam proses hukum kasus satelit Kemhan.


"Oleh karena itu saya siap mendukung keputusan dari pemerintah untuk melakukan proses hukum. Jadi kami menunggu nanti untuk nama-namanya yang memang masuk dalam kewenangan kami," ucap Andika.


Sebelumnya, terungkap adanya dugaan pelanggaran hukum di balik proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur yang ada di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015 yang disebut merugikan negara hampir Rp 1 triliun. Kejagung menyebut penanganan kasus satelit Kemhan ini naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan.


Jaksa Agung ST Burhanuddin menerangkan pihaknya akan menandatangani surat perintah penyidikan terhadap kasus satelit Kemhan ini.


"Rencananya begini, untuk satelit sore nanti kita akan kumpulin teman-teman wartawan juga. Nanti sore kita akan sampaikan bahwa hari ini kita tandatangani surat perintah penyidikannya," kata Burhanuddin usai bertemu Andika Perkasak kemarin pagi.


Sudah Periksa

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menaikkan kasus dugaan pelanggaran hukum di balik proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur yang ada di Kemhan ke tahap penyidikan. Kejagung telah memeriksa 11 saksi saat tahap penyelidikan.


Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah menerangkan 11 saksi yang telah diperiksa, dan terdiri dari beberapa orang di Kemhan. Kemudian ada juga dari pihak swasta.


"Jadi ini kita telah menyelidiki terhadap kasus ini selama satu minggu, kita sudah memeriksa beberapa pihak, baik dari pihak swasta atau rekanan pelaksana, maupun dari beberapa orang di Kementerian Pertahanan. Jumlah yang kita periksa ada 11 orang," kata Febrie dalam jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jalan Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat (14/1).


Febrie menerangkan pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk menguatkan pencarian alat bukti dalam kasus satelit Kemhan ini. Dia juga turut melibatkan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dengan didukung oleh beberapa dokumen yang bisa dijadikan alat bukti.


"Tentunya dalam penyelidikan, jaksa juga melakukan beberapa koordinasi dan diskusi kepada pihak-pihak yang dapat menguatkan dalam pencarian alat bukti. Salah satunya adalah auditor rekan-rekan kami di BPKP, sehingga kita dapat masukan sekaligus laporan hasil audit tujuan tertentu dari BPKP. Selain itu juga didukung dengan dokumen yang lain, yang kita jadikan alat bukti seperti kontrak dan dokumen-dokumen lain dalam proses pelaksanaan pekerjaan itu sendiri," ungkapnya.


Belum Periksa

Febrie Adriansyah juga menyebut belum ada rencana meminta keterangan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu dalam kasus dugaan korupsi satelit Kementerian Pertahanan. Diketahui, kasus dugaan korupsi itu terjadi pada saat Ryamizard menjabat sebagai Menhan.


"Belum (diperiksa)," katanya.


Febrie menegaskan pihaknya akan bersikap profesional dalam proses penyidikan terhadap kasus ini. Pihaknya akan meminta keterangan berdasarkan bukti yang sudah didapatkan.


"Kita tidak melihat posisinya, tapi bagi orang-orang yang perlu dimintai keterangan dalam penyidikan dan itu korelasinya untuk pembuktian, maka akan kita lakukan pemeriksaan," ungkap Febrie. (detikcom/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com