Paus Fransiskus Serukan Perundingan Akhiri Perang Rusia-Ukraina

* Ukraina: Ratusan Juta Warga Eropa Terancam Radiasi Nuklir

480 view
Paus Fransiskus Serukan Perundingan Akhiri Perang Rusia-Ukraina
Foto: AP Photo/Gregorio Borgia
PESAN: Paus Fransiskus menyampaikan pesan dan permohonan agar dilakukan perundingan untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina di Lapangan Santo Petrus saat doa siang Angelus di Vatikan, Minggu (27/3). 

Vatikan (SIB)

Konflik di Ukraina juga menyentuh hati Paus Fransiskus. Pada Minggu 27 Maret 2022, ia meningkatkan permohonannya agar dilakukan perundingan untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina.


Pada kesempatan itu, Paus Fransiskus memperingatkan bahwa umat manusia sedianya menghilangkan perang, atau perang akan memusnahkan umat manusia.


"Jika ketika keluar dari masalah ini dan masih seperti ini, kita semua sama bersalahnya. Menghadapi risiko penghancuran diri ini, umat manusia sedianya memahami bahwa kita telah mencapai saat untuk mengakhiri perang, menghapusnya dari sejarah manusia, sebelum perang memusnahkan manusia...," pesan Paus Fransiskus seperti dikutip dari VOA Indonesia, Senin (28/3).


"Saya kembali sampaikan permohonan: cukup, hentikan, sarungkan senjata, berundinglah dengan serius demi perdamaian," tegas Paus.


Penolakan Perang

Dalam khotbah di balkon jendela yang menghadap ke Lapangan Santo Petrus, Paus mengatakan perang yang menghancurkan Ukraina sudah berlangsung lebih dari satu bulan. Paus sama sekali tidak menyebut nama Rusia.


"Lebih dari satu bulan telah berlalu sejak dimulainya invasi di Ukraina, sejak dimulainya perang yang kejam dan tidak berperikemanusiaan, yang menunjukkan kekalahan semua orang, semua pihak," ucap Paus.


"Kita harus menolak perang, di mana kematian terjadi, di mana ayah dan ibu menguburkan anak-anak mereka, di mana orang-orang saling bunuh tanpa pernah melihat mereka, di mana orang yang berkuasa mengambil keputusan dan yang miskin mati," tegasnya.


Terancam

Sementara itu, Ukraina menuduh pasukan Rusia yang menduduki fasilitas nuklir, Chernobyl, dapat memicu ancaman radiasi baru di Eropa.


Wakil Perdana Menteri Ukraina, Iryna Vereschuck mengatakan, pasukan Rusia memiliterisasi zona eksklusif di sekitar fasilitas nuklir itu.


Pasukan Rusia, sambung dia, tengah mengangkut senjata-senjata tua yang tidak terawat dengan baik. Hal ini menciptakan risiko merusak bejana penahan yang dibangun di sekitar reaktor keempat yang rusak di stasiun itu.


"(Kerusakan bejana) akan menyebabkan pelepasan sejumlah besar debu radioaktif dan kontaminasi tidak hanya di Ukraina tetapi juga di negara-negara Eropa lain," kata Vereschuck di akun Telegram yang dikutip Reuters, Senin (28/3).


Dalam konteks penyelamatan nuklir, lepas tanggung jawab dan tindakan tak profesional Rusia memunculkan ancaman yang sangat serius, kata pejabat senior Ukraina itu.


"Tak hanya warga Ukraina tapi ratusan juta warga Eropa," lanjut dia.


Selain itu, pasukan Rusia juga mencegah petugas pemadam kebakaran mengendalikan sebagian kebakaran di zona tersebut.


Rusia, lanjut Vereschuck, mengabaikan risiko tersebut dengan terus mengangkut senjata di daerah dekat fasilitas nuklir itu.


Ia kemudian mendesak Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengirim misi guna menilai risiko yang ditimbulkan pasukan Rusia di lokasi tersebut. Vereschuck khawatir kecelakaan reaktor nuklir pada 1986 bisa terulang kembali.


Banjir Kritikan

Komentar Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin 'tidak bisa terus berkuasa' saat berpidato di Warsawa, Polandia, memicu kritikan tajam. Seorang Senator AS bahkan menyebut komentar Biden sebagai 'kesalahan yang mengerikan'.


Seperti dilansir AFP, Senin (28/3), seorang analis senior AS menilai pernyataan Biden justru bisa memperpanjang perang yang tengah berlangsung di Ukraina.


Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan memperingatkan bahwa penggunaan kata-kata semacam itu bisa memicu 'eskalasi' konflik, yang selama ini berusaha ditahan oleh AS dan sekutu-sekutu NATO dan melemahkan upaya Barat dalam membantu rakyat Ukraina yang menderita.


Macron yang sering berbicara dengan Putin sejak invasi dilancarkan pada 24 Februari, memperingatkan Barat untuk tidak 'memicu eskalasi dalam kata-kata atau tindakan' -- atau berisiko menghambat upaya kemanusiaan penting, termasuk harapan mengevakuasi warga kota Mariupol yang dikepung pasukan Rusia.


Senator Senior AS dari Partai Republik, Jim Risch, menilai pernyataan Biden itu bertentangan 180 derajat dengan upaya-upaya konstan pemerintahannya untuk mencegah konflik semakin meluas.


"Tidak banyak lagi yang bisa Anda lakukan untuk memicu eskalasi daripada menyerukan perubahan rezim," ucap Risch kepada CNN.


Pernyataan Biden itu disampaikan saat dia berpidato pada Sabtu (26/3) lalu untuk menutup rangkaian kunjungan ke Polandia di tengah invasi Rusia ke Ukraina.


Kunjungan Biden ke Eropa, yang bertujuan menunjukkan posisi kuat dalam melawan invasi Rusia ke Ukraina, itu dipuji secara luas. Namun kalimat ad-lib yang dilontarkan Biden soal Putin dalam pidato itu mengejutkan para penasihat kepresidenan AS.


"Demi Tuhan, pria ini tidak bisa terus berkuasa," demikian komentar Biden yang kini menuai kecaman.


Gedung Putih langsung mengambil langkah cepat untuk mengklarifikasinya, dengan menegaskan Biden tidak mengadvokasi 'perubahan rezim' di Rusia. Ketika ditanya lebih lanjut oleh wartawan, pada Minggu (27/3) waktu setempat, apakah itu yang dia serukan, Biden menjawab: "Tidak."


Namun komentar-komentar Biden lainnya, yang juga menyebut Putin sebagai 'tukang daging', telah memicu kemarahan Rusia, membuat heran sekutu-sekutu AS dan memaksa para penasihat kepresidenan AS untuk berjibaku meredakan kritikan yang muncul.


Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang sedang berada di Yerusalem turut menyangkal bahwa Biden menyerukan penggulingan Putin. Blinken menjelaskan bahwa poin pernyataan Biden adalah 'Putin tidak bisa diberdayakan untuk mengobarkan perang, atau terlibat agresi melawan Ukraina, atau siapa saja'.


Pilihan soal pemimpin Rusia, tegas Blinken, 'tergantung pada rakyat Rusia'.


Pembelaan senada juga disampaikan Duta Besar AS untuk NATO, Julianne Smith, yang menegaskan bahwa: "AS tidak memiliki kebijakan perubahan rezim terhadap Rusia, titik."


Namun demikian, diplomat AS yang memimpin Dewan Hubungan Luar Negeri, Richard Haass, menyebut, Biden telah 'membuat situasi yang sulit menjadi semakin sulit dan situasi berbahaya menjadi semakin berbahaya'.


"Putin akan melihatnya sebagai konfirmasi atas apa yang dia yakini selama ini. Kesalahpahaman yang buruk dalam disiplin yang memicu risiko memperluas cakupan dan durasi perang," cetusnya.


Kritikan juga disampaikan Francois Heisbourg dari Institut Internasional untuk Kajian Strategis yang menyerukan agar pemimpin AS lebih baik tidak 'berbicara secara sembrono'. (Liputan6/CNNI/detikcom/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: KORAN SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com