Pegiat Budaya Minta Pemerintah Tegas Bersihkan Perairan Danau Toba dari KJA


308 view
Pegiat Budaya Minta Pemerintah Tegas Bersihkan Perairan Danau Toba dari KJA
Foto Dok/Revado Marpaung
BEROPERASI: Keramba jaring apung (KJA) di perairan Danau Toba Tigaras Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun masih tetap beroperasi. Foto dipetik Rabu (15/9).

Simalungun (SIB)

Pegiat budaya, Dian Manik menilai pemerintah masih setengah hati mengembangkan objek wisata Danau Toba sebagai UNESCO Geopark Global. Pasalnya, hingga kini perairan Danau Toba masih banyak dihiasi keramba jaring apung (KJA).


“Karena itu, kita meminta agar pemerintah tegas dan serius untuk membersihkan perairan Danau Toba dari pencemaran kualitas air. Jangan hanya wacana saja, kita butuh action dari pemerintah," katanya kepada SIB, Rabu (15/9).


Dian menuturkan, dari tahun ke tahun pemerintah hanya memberikan janji manis untuk pengembangan wisata Danau Toba.


Menurutnya, pemerintah belum serius dan masih setengah hati untuk mengembangkan objek wisata Danau Toba yang telah diakui dunia. "Kalau saja pemerintah serius, segala bentuk yang mencemari air Danau Toba pasti akan ditindak. Namun kita lihat saja, jumlah keramba yang ada di Danau Toba serta perusahaan-perusahaan yang mencemari sampai kini masih belum sepenuhnya ditindak. Terbukti, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Sumatera Utara beberapa bulan yang lalu melakukan penertiban keramba di Girsang Sipangan Bolon dan Haranggaol hanya beberapa petak keramba dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik KJA. Nah, disini perlu ketegasan pemerintah dalam menertibkan keramba. Jangan hanya beberapa petak KJA saja yang ditertibkan, kalau memang serius membangun objek wisata Danau Toba, seluruh usaha yang mencemari Danau Toba baik milik perorangan maupun perusahaan harus ditertibkan, jadi jangan pandang bulu,” pungkasnya.


Kemudian, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi dan memberikan penyadaran kepada para pemilik keramba dan masyarakat kalau bisnis pariwisata akan memberikan dampak yang cukup besar kepada masyarakat di pinggiran Danau Toba.


Di sisi lain, pemerintah juga harus memberikan ganti untung atau modal kerja usaha lain kepada pemilik keramba. Dengan begitu, penertiban KJA tidak akan memutus perekonomian masyarakat di pinggiran Danau Toba, ujar Dian. (D10/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar