KPK Gelar MCP di Karo

Pejabat Publik Diminta Hindari Tujuh Bentuk Korupsi


77 view
Foto/SIB/Sonry Purba
TANDATANGANI: Bupati Karo Cory S Sebayang menandatangani komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi wilayah Kabupaten Karo, Dairi, Langkat dan Pakpak Bharat terkait dengan realisasi program Monitoring Center for Prevention (MCP) bersama Forkopimda Karo, Dairi, Langkat dan Pakpak Bharat di aula Kantor Bupati Karo, Kamis (10/6).
Karo (SIB)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan rapat koordinasi dengan para pejabat publik di aula Kantor Bupati Karo, Kamis (10/6) membahas tentang realisasi program Monitoring Center for Prevention (MCP) bersama Forkopimda Karo, Dairi, Langkat dan Pakpak Bharat.

Hadir dalam acara itu Bupati Karo Cory S Sebayang, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhad Tumanggor dan Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin.

Direktur Koordinasi Supervisi I KPK, Brigjen Pol Didik Agung Widjanarko mengatakan, kegiatan MCP ini penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sedini mungkin. Beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai aturan yang berlaku.

Ia meminta kepala daerah untuk menghindari tujuh bentuk tindak pidana korupsi.Ia menerangkan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 JO UU Nomor 20 Tahun 2001, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk namun secara umum tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan dalam tujuh bentuk.

" Mohon hindari tujuh bentuk tindak pidana korupsi ini," ujarnya.

Ia merincikan ketujuh bentuk tindak pidana tersebut yaitu menyebabkan kerugian keuangan negara. Maksudnya, melakukan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara.

Selanjutnya gratifikasi, dimana pejabat penyelenggara negara menerima gratifikasi terkait jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya serta tidak melaporkan kepada KPK.

Bentuk korupsi lainnya adalah penggelapan dalam jabatan, yakni pejabat penyelenggara negara melakukan penggelapan uang, memalsukan dokumen pemeriksaan administrasi, membantu, membiarkan atau diri sendiri merusak bukti.

Bentuk korupsi yang keempat adalah benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu pejabat penyelenggara negara dengan sengaja baik langsung atau tidak langsung turut serta dalam pengadaan barang yang diurusnya dalam suatu instansi atau perusahaan.

Kelima, tindak pidana korupsi yang harus dihindari adalah perbuatan curang. Tindakan curang oleh pemborong ahli bangunan, pengawas proyek, rekanan.

Berikutnya pemerasan, dimana pejabat penyelenggara negara melakukan upaya memeras pihak terkait untuk memberikan sesuatu. Terakhir adalah suap menyuap, upaya suap menyuap dari/kepada pejabat penyelenggara negara karena jabatannya terkait kewenangannya.

Ia menambahkan, kasus tindak pidana korupsi paling besar berasal dari unsur suap, kemudian kasus pada pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran dalam hal perizinan dan sebagainya.

Lebih lanjut dikatakan kita juga bisa memahami fungsi dan kegunaan MCP karena, sebenarnya ini adalah tolok ukur keseriusan pemerintah daerah dalam upaya mencegah tindak korupsi sejak dini dan yang paling penting adalah implementasinya.

Bupati Karo Cory S Sebayang dalam sambutannya berharap tingkatkan kerja sama dan upaya positif serta menguatkan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pada kesempatan itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi wilayah Kabupaten Karo, Dairi, Langkat dan Pakpak Bharat. (BR2/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com