Pemblokiran PayPal-Steam Dinilai Tanda Kegagalan Tata Kelola Hukum Digital


273 view
Pemblokiran PayPal-Steam Dinilai Tanda Kegagalan Tata Kelola Hukum Digital
Foto : Istimewa
Hemi Lavour Febrinandez.


Pemblokiran terhadap beberapa PSE lingkup privat dan keberadaan Permekominfo No 5 Tahun 2020 tidak hanya merugikan penyedia layanan digital, namun pada akhirnya juga mengancam kebebasan berpendapat, berekspresi, dan data masyarakat di ruang digital.


"Saat ini, penting bagi pemerintah dan Kominfo untuk menurunkan ego serta mendengarkan dan menindaklanjuti masukan masyarakat agar hukum yang dihadirkan benar-benar memberikan perlindungan, bukan malah mengancam kebebasan berekspresi, kebebasan memanfaatkan internet, dan kepentingan publik" pungkas Hemi.


Sebelumnya, Menkominfo Johnny G Plate menyebut pihaknya memerhatikan pendapat masyarakat dan telah melakukan normalisasi terhadap sejumlah layanan. Johnny menyinggung 7 perusahaan yang belum melakukan pendaftaran sembari menekankan pihaknya telah mencoba berkomunikasi dengan perusahaan tersebut maupun kedutaan negara sahabat. Untuk PayPal dan Steam, Johnny menyebut pihaknya sudah menormalisasi dengan catatan.


"Dari sekian banyak PSE terdapat 7 PSE yang perlu dilakukan proses komunikasi. Dan komunikasinya sudah dilakukan, baik langsung dengan perusahaan-perusahaan tersebut maupun melalui kedutaan besar negara-negara sahabat kita yang menurut Kominfo, ya, kantor pusat PSE tersebut berada. Yang hingga saat ini, termasuk PayPal dan Steam, kami telah melakukan normalisasi kegiatan di dalam ruang digital dengan catatan ya, PSE tersebut tetap harus memenuhi kewajiban pendaftarannya," kata Johnny Plate usai mewakili NasDem mendaftar Pemilu di Kantor KPU RI. (detikcom/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: KORAN SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com