Pemerintah Diminta Belajar dari Kasus AS yang Terlilit Utang Luar Negeri


133 view
Pemerintah Diminta Belajar dari Kasus AS yang Terlilit Utang Luar Negeri
Foto: MPR
Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan
Jakarta (SIB)
Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, kembali mengingatkan pemerintah mengurangi penggunaan utang luar negeri sebagai pembiayaan pengelolaan negara. Menurutnya utang lndonesia kini semakin bertumpuk dan berpotensi gagal bayar serta dapat membahayakan keuangan nasional.

Syarief meminta pemerintah belajar dari Amerika Serikat yang tengah terseok-seok karena utang. Menurutnya, Amerika Serikat kini berpotensi krisis dikarenakan utang Amerika Serikat yang membludak dan terancam gagal bayar.

"Selama ini, Menkeu selalu ingin meniru rasio utang AS yang berada di atas 100% dan menganggapnya aman. Namun, terbukti, Amerika Serikat kini krisis utang," ujar Syarief dalam keterangannya, Sabtu (2/10).

Ia menambahkan, BPK RI juga telah mengingatkan potensi gagal bayar utang Indonesia. Ia juga mengingatkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang menyebut utang Indonesia mencapai Rp 6.626,4 triliun atau mencapai 59,70% dari aset negara. Persentase ini melebihi rekomendasi dari IMF sebesar 25-35%, bahkan BPK RI mengingatkan potensi gagal bayar utang Indonesia.

Lebih lanjut, Syarief menyebut, Partai Demokrat konsisten mengingatkan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan untuk mengurangi utang.

"Setahun sebelumnya, rasio utang masih 37%, lalu merangkak 38,5%, dan kini telah mencapai 41,64%. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan utang Indonesia sangat buruk. Kami sejak awal selalu mengingatkan Kemenkeu, namun selalu dianggap aman, padahal kita berpotensi gagal bayar juga," tutur Syarief.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menambahkan, pengelolaan keuangan negara pada Kuartal II-2021 semakin memprihatinkan.

"Dari berbagai kajian akademis menunjukkan bahwa persentase utang Indonesia terhadap aset negara kini telah mencapai 59,70%. Persentase utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto juga hampir mencapai 42% yang tentu sangat berbahaya bagi Indonesia dan menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak," jelas Syarief.

Selain itu, politisi senior Partai Demokrat ini juga mengingatkan pemerintah memperhatikan rekomendasi IMF dan BPK sebagai lembaga yang kompeten dalam urusan keuangan.

"Indikator kerentanan utang tahun 2020 Indonesia berasal dari hasil kajian BPK yang menyebut melampaui batas rekomendasi International Monetary Fund (IMF) dan International Debt Relief (IDR). Selama ini, kita selalu menjadikan Amerika Serikat sebagai patokan, tapi mereka akhirnya kolaps juga," ungkap Syarief Hasan.

Lebih lanjut, ia juga mendorong pemerintah untuk melihat sektor yang lebih prioritas. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang belum krusial terus masif dilakukan dan menyedot banyak anggaran negara. Padahal, menurutnya pemerintah harus lebih memprioritaskan penumbuhan dan penguatan ekonomi nasional sehingga mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. (detikcom/a)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com