Pemerintah Khawatir Target APBN 2023 tak Sesuai Ekspektasi


192 view
Pemerintah Khawatir Target APBN 2023 tak Sesuai Ekspektasi
DPR mengingatkan, APBN 2021 akan menjadi instrumen penting untuk menjawab tantangan pemulihan akibat pandemi COVID-19. Hal ini dikhawatirkan mempengaruhi kesinambungan fiskal beberapa tahun ke depan. Foto/Dok  Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Selasa, 09 Juni 2020 - 05:13 WIB oleh Hafid Fuad dengan judul "Penyusunan APBN 2021 Diperingatkan Bakal Krusial". Untuk selengkapnya kunjungi: https://ekbis.sindonews.com/read/62966/33/penyusunan-apbn-2021-diperingatkan-bakal-krusial-1591625172  Untuk membaca berita lebih mudah, nyaman, dan tanpa banyak iklan, silahkan download aplikasi SINDOnews. - Android: https://sin.do/u/android - iOS: https://sin.do/u/ios

Jakarta (SIB)

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengaku khawatir rancangan yang telah disusun dalam APBN 2023 tidak sesuai ekspektasi.


Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2023, menjadi UU APBN 2023 disepakati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 29 September 2022.


"Pada saat APBN (2023) sudah disahkan kita timbul kekhawatiran baru, apakah seperti yang kita tuangkan di dalam APBN.


Kita akan seperti apa APBN 2023 nanti," kata Isa dalam Dialog Pakar: Peran APBN dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Global dan Antisipasi Risiko Global, Senin (12/12).


Adapun rincian dalam UU APBN 2023:

Perbaikan Fasilitas & Layanan Kesehatan Jadi Prioritas Kemenkes di 2023


- Pertumbuhan ekonomi disepakati di angka 5,3 persen pada 2023. Diketahui target tersebut lebih besar dibandingkan target pada APBN 2022 sebesar 5,2 persen.

- Laju inflasi di tahun 2023 disepakati sebesar 3,6 persen. Angka ini meningkat dari target yang ditetapkan pada nota keuangan RAPBN 2023 yakni 3,3 persen.

- Nilai Tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tahun 2023 disepakati sebesar Rp 14.800.

- Tingkat Bunga SUN-10 Tahun disepakati sebesar 7,90 persen.

- Harga Minyak Mentah Indonesia untuk tahun 2023 disepakati USD 90 per Barel.

- Lifting Minyak Bumi disepakati sebesar 660 ribu barel per hari.

- Lifting Gas Bumi disepakati 1.100 ribu barel setara minyak per hari.

- Target pembangunan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) disepakati akan dijaga pada kisaran 5,3-6 persen.

- Tingkat Kemiskinan berada di kisaran 7,5-8,5 persen.

- Gini Ratio berada di kisaran indeks 0,375-0,378.

- Indeks Pembangunan Manusia disepakati 73,31-73,49.

- Nilai Tukar Petani (NTP) disepakati di kisaran 105-107 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di kisaran 107-108.


Lebih lanjut, meskipun timbul kekhawatiran di tahun mendatang, Isa mengaku sedikit lega karena APBN 2022 akan segera berakhir. Dia berharap tidak terjadi lagi bencana alam.


"Saat kita yang saat ini mau mengakhiri 1 Tahun Anggaran kita agak lega, kurang berapa hari lagi mudah-mudahan tidak ada bencana-bencana yang ekstra ordinary kita sebetulnya sudah harus berpikir tahun depan ini seperti apa APBN kita," pungkasnya. (Liputan6/Merdeka/d)




Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar