Pemerintah Minta Jam Kerja Fleksibel: Ada yang di Rumah, Ada di Kantor


209 view
Pemerintah Minta Jam Kerja Fleksibel: Ada yang di Rumah, Ada di Kantor
Edi Wahyono/detikcom
Ilustrasi virus Corona 
Jakarta (SIB)
Kasus virus Corona (COVID-19) di Indonesia semakin tinggi. Pemerintah mengimbau kepada perkantoran agar menerapkan jam kerja yang fleksibel kepada para pegawainya guna mengatasi penyebaran virus Corona.

"Kalau pekerja di perkantoran tetap dipersiapkan flexible working, jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor. Nanti tentu persentasenya akan ditentukan," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam penyampaian perkembangan terkini penanganan COVID-19, disiarkan di kanal YouTube BNPB Indonesia, Kamis (10/9).

Pemerintah juga akan melakukan operasi sebagai langkah pengetatan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Operasi yustisi termasuk dilakukan di perkantoran. "Ini juga termasuk di perkantoran," sebutnya.

Sementara itu, pegawai yang bekerja di instansi pemerintah akan ada penerapan sistem kerja. Work from home (WFH) mulai akan diberlakukan kembali. "Untuk pekerja di kantor pemerintah tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh KemenPAN-RB sehingga pemerintah mengatur antara work from home (WFH) dan work from office (WFO)," tutur Airlangga.

Soal rumah sakit yang disebut mulai penuh untuk pasien Corona, pemerintah menegaskan akan meningkatkan fasilitas kesehatan. Airlangga juga berharap setiap sektor produktif harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan agar tidak ada penyebaran virus. "Pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap perkembangan situasi dan akan selalu meningkatkan kapasitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan," tegasnya.

"Kegiatan-kegiatan produktif dilakukan dengan protokol-protokol kesehatan yang ketat dan pemerintah terus mendorong sektor-sektor produktif tetap berjalan dan menjaga protokol COVID," imbuh Airlangga.

DIBATASI
Secara terpisah, pihak Istana Kepresidenan menjelaskan rapat kabinet yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menteri bisa digelar secara tatap muka atau virtual. Jika digelar secara offline, jumlah peserta rapat yang bisa hadir dibatasi hanya 5 orang.

"Bisa virtual dan offline terbatas. Maksimal 5 orang (rapat offline)," kata Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, lewat pesan singkat, Kamis (10/9).

Heru menjelaskan sistem rapat tersebut tidak ada hubungannya dengan PSBB total di Jakarta. "Tidak ada kaitannya dengan pengetatan PSBB DKI," ujar Heru.

Heru menegaskan pihaknya konsisten menjalankan surat edaran dari MenPAN-RB. Rapat yang selama ini digelar pun selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat."Kan sejak 2 minggu lalu sudah ada edaran MenPAN perkantoran 25 persen dan kami sekretariat presiden konsisten dengan itu dan rapat-rapat sudah ketat protokol kesehatannya bahkan wajib pakai face shield, selain masker. Jadi bisa offline dan virtual," ujar Heru. (detikcom/a)
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com