Pemerintah Tak Akan Revisi UU Pemilu, Mensesneg: Yang Sudah Baik Dijalankan

* Istana Tepis Isu Halangi Anies di 2024

226 view
Pemerintah Tak Akan Revisi UU Pemilu, Mensesneg: Yang Sudah Baik Dijalankan
Biro Pers Setpres
Mensesneg Pratikno
Jakarta (SIB)
Pemerintah menegaskan tidak berniat melakukan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada. Istana berharap tidak ada narasi terkait revisi kedua undang-undang tersebut menjadi seakan-akan pemerintah mau mengubah keduanya.

"Tolong ini saya juga ingin titip ya, tolong jangan dibalik-balik seakan-akan pemerintah yang mau mengubah undang-undang. Enggak, pemerintah justru tidak ingin mengubah undang-undang yang sudah ditetapkan tetapi belum kita laksanakan. Kaitannya dengan pilkada serentak itu," kata Mensesneg Pratikno dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (16/2).

Pratikno menekankan bahwa UU Pemilu yang sudah baik tetap dilanjutkan. Jika ada kekurangan, itu akan diatur dalam PKPU yang merupakan turunan UU.

"Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan. Seperti misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu kan sudah dijalankan dan sukses, kalaupun ada kekurangan hal-hal kecil di dalam implementasi ya itu nanti KPU melalui PKPU yang memperbaiki," ucap Pratikno.

Terkait dengan UU Pilkada, Pratikno menegaskan bahwa dalam undang-undang tersebut diatur jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada November 2024. Menurutnya, ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.

"Jadi pilkada serentak bulan November tahun 2024 itu sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan pilkada serentak itu. Masa sih, undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya? Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan," ujar Pratikno.

"Oleh karena itu, pemerintah tidak mau mengubah undang-undang yang sudah diputuskan tapi belum dijalankan," imbuhnya.

Istana Tepis Isu
Dengan tidak dilanjutkannya pembahasan revisi UU Nomor 10/2016 dan UU Nomor 7/2017. Istana menepis disetopnya pembahasan kedua UU ini untuk menghalangi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju di 2024.

"Nggak lah. Ya ingatlah undang-undang (Pilkada) ditetapkan tahun 2016. Pak Gubernur DKI waktu itu masih Mendikbud, jadi nggak ada hubungannya lah itu. Sama sekali nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya sama sekali," ujar Pratikno.

Pratikno juga menepis adanya isu disetopnya revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sebagai jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju Pilgub DKI 2024. Gibran adalah putra Presiden Jokowi yang kini terpilih sebagai Wali Kota Solo periode 2021-2024.

"Mas Gibran masih jualan martabak tahun 2016, jadi pengusaha nggak ada kebayang. Mungkin nggak kebayang juga kan maju wali kota pada waktu itu. Jadi sekali lagi, itu anu lah, jangan dihubung-hubungkan dengan itu semua sama sekali," ucap Pratikno.

Terkait dengan UU Pilkada, Pratikno menegaskan bahwa dalam undang-undang tersebut diatur jadwal pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan November 2024. Menurutnya, ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 lalu dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.

"Justru jangan dibalik-balik juga. Jangan UU mau diubah untuk tujuan tertentu. Justru kita ingin kembali bahwa UU sudah ditetapkan tahun 2016 belum kita laksanakan, mari kita laksanakan. Jangan sampai kemudian menimbulkan malah ketidakpastian. Kan UU sudah ditetapkan, kok nggak jadi dijalankan," kata Pratikno.

Komisi II DPR sebelumnya telah menggelar rapat dengan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) terkait kelanjutan pembahasan Revisi UU Pemilu. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan para kapoksi sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.(detikcom/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com