Dugaan Penyimpangan Dana Kemah Pemuda 2017

Pemuda Muhammadiyah Kembalikan Rp2 Miliar

* BPK: Polisi Belum Minta Audit

118 view
Pemuda Muhammadiyah Kembalikan Rp2 Miliar
SIB/Ant/Reno Esnir
Jakarta (SIB)-  Polisi menegaskan memiliki bukti kuat soal dugaan penyimpangan dana kemah dan apel pemuda yang diselenggarakan Kemenpora tahun 2017. Bukti dan keterangan saksi itu juga yang menjadi dasar polisi meningkatkan penanganan kasus tersebut ke tingkat penyidikan.

"Ada, ya," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan saat ditanya soal bukti terkait kasus, Sabtu (24/11).

Adi mengatakan penyidik telah mendapatkan dokumen dan bukti-bukti berkaitan dengan kasus itu. Pihaknya juga berencana memanggil saksi lain untuk menguatkan soal dugaan penyimpangan dana apel dan kemah pemuda.

"Ya saat ini kita hanya mendapatkan dokumen-dokumen itu, bukti-bukti dan keterangan para saksi, terkait dengan apa ditanyakan itu, nanti akan jelas ketika kita menggali keterangan-keterangan saksi yang lain," ujarnya.

Adi juga menyebut penggunaan anggaran kegiatan kemah dan apel pemuda Islam yang diselenggarakan Kemenpora tahun 2017 yang tidak sesuai fakta. Dia menduga laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana kegiatan itu dimark-up.

"Jadi gini dalam proses penyelidikan kita, kita menemukan ya kan, penggunaan anggaran tidak sesuai fakta. Kemudian LPJ, laporan pertanggungjawabannya itu dimark-up," imbuhnya.

Polisi sebelumnya memeriksa Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai saksi dalam kasus dugaan penyimpangan dana apel dan kemah pemuda tahun 2017. Selain Dahnil, polisi juga memeriksa ketua panitia dari Pemuda Muhammadiyah yaitu Ahmad Fanani.

Seusai pemeriksaan, Dahnil menjelaskan inisiator kegiatan itu bukan dari PP Pemuda Muhammadiyah melainkan dari Menpora Imam Nahrawi. Pemuda Muhammadiyah juga mengembalikan uang sebesar Rp 2 miliar kepada Kemenpora dengan alasan harga diri dan kontrak kegiatan yang tak sesuai kesepakatan awal.

"Ya ini inisiatif Menpora," kata Dahnil di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (23/11).

Polisi juga sebelumnya sudah berkoordinasi dengan pihak Kemenpora untuk mengumpulkan barang bukti kasus tersebut berupa daftar isian pelaksanaan anggaran dan proposal pengajuan kegiatan kemah dan apel pemuda Islam Indonesia. Polisi juga telah meminta klarifikasi kepada sejumlah pihak Kemenpora.
Pada Senin (19/11) lalu, polisi juga memanggil tiga pihak dalam kasus tersebut, yaitu Abdul Latif dari Kemenpora, dan Safarudin dari ketua kegiatan dari GP Ansor.

GP Ansor : Kita Sesuai Prosedur
Dahnil Anzar Simanjuntak juga menyebut selain dana Rp 2 miliar ke pihaknya, ada juga dana Rp 3,5 miliar ke GP Ansor untuk pelaksanaan Kemah Pemuda Islam 2017. GP Ansor memberi penjelasan.

"Ya betul (ada dana Rp 3,5 miliar), dan kita sudah sesuai prosedur. Secara prosedur kita ikuti, sesuai aturan. Dari awal sampai akhir, secara teknis GP Ansor telah terpenuhi, begitu," kata Anggota Panitia Kemah Pemuda Islam dari GP Ansor, Safaruddin, saat dihubungi, Sabtu (24/11).

Safaruddin merupakan panitia kemah pemuda yang mewakili GP Ansor memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Senin (19/11) lalu. Safaruddin menyebut diperiksa polisi sejak pukul 10.00 WIB hingga tengah hari.

"Kita jelaskan teknis pelaksanaan seperti apa. Secara administrasi seperti apa, dua hal itu, yang penting kita dari GP Ansor secara prosedural memenuhi, secara teknis dari pelaksanaan kegiatan kita jalankan, sehingga clear tidak ada masalah," tutur Safaruddin.

Mengenai rincian peruntukan Rp 3,5 miliar yang diterima GP Ansor, Safaruddin menyebut keterangan itu sudah menjadi domain polisi.

"Kalau itu kan di penyidik sudah kita sampaikan, kaitan sama isi penyelidikan, mungkin bisa konfirmasi ke sana. Tapi kita clear, dari polisi dari audit, kan ada audit BPK segala macam, dari Kemenpora juga ada fungsi pendampingan, selama ini kita tidak ada masalah," terangnya.

Safaruddin menyatakan, GP Ansor ditarget mendatangkan 10.000 peserta di kemah pemuda itu. Pada kenyataannya yang hadir dari GP Ansor melebihi jumlah tersebut.

Ditanya mengenai munculnya usul kemah pemuda berasal dari Kemenpora, Safaruddin menyebut dirinya hanya pelaksana teknis.
"Kalau itu kita kurang tahu saya pelaksana teknis. Soal kronologi pelaksanaan seperti apa, saya kurang tahu," tanggapnya.

BPK: Belum Diaudit
Soal permintaan audit dana itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan belum ada permintaan audit. BPK belum pernah melakukan ekspose terkait dugaan penyimpangan dana kemah pemuda.

"Seingat saya kita tidak pernah melakukam gelar atau ekspose terkait kegiatan kemah dan apel pemuda Islam," kata Anggota III BPK Achsanul Qosasi, Sabtu (24/11).

Achsanul menyebut, BPK baru akan melakukan audit bila pada permintaan dari penegak hukum. Data yang akan diaudit juga berasal dari penegak hukum.

"Kalau belum ada ekspose, ya belum ada (audit kerugian negara). Kecuali mereka minta secara tertulis kepada BPK. Sampai saat ini permintaan itu belum ada. BPK menghitung kerugian negara atas permintaan penyidik dan penyidik yang memberikan data itu kepada BPK atas perkembangan penyidikan. Perhitungan kerugian negara itu harus nyata dan pasti. Nggak bisa kira-kira," jelasnya.

Selain itu, Achsanul menyebut tak ada laporan kepada aparat penegak hukum terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan (LK) tahun 2017 untuk kegiatan kemah pemuda. Dia memperkirakan dugaan penyimpangan ini merupakan pengembangan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan Polda.

"Hasil pemeriksaan LK TA 2017 tidak ada Laporan kepada APH (Aparat Penegak Hukum) terkait kegiatan kemah dan apel pemuda Islam," ujarnya.
"Mungkin itu pengembangan LHP yang dilakukan Polda," sambung Achsanul.

Polisi Sudah Bersurat ke BPK
Sementara itu, Polisi mengatakan telah mengirimkan surat ke BPK untuk meminta audit kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan penyimpangan dana kemah pemuda. Surat itu dikirim minggu ini.

"Kami sudah bersurat kepada BPK. Minggu ini," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan lewat pesan singkat, Sabtu (24/11).

Adi sebelumnya mengatakan ada potensi kerugian negara dalam penggunaan anggaran kegiatan kemah dan apel pemuda Islam. Namun, dia belum bisa membeberkan jumlah kerugian negara itu karena masih dihitung oleh BPK.

"Nah itu semua temuan itu semua dalam proses penyelidikan akan dikoordinasikan dengan pihak BPK sebagai auditor. Sebagai auditor negara. Makanya berkaitan dengan kerugian negara. Potensi kerugian negaranya ada. Hanya saat ini kita ingin menghitung berapa riilnya. Yang menghitung siapa? Nanti BPK. Kita hanya menyampaikan bukti-buktinya saja," ujar Adi saat dihubungi pagi tadi.

Selain itu, dia menegaskan mempunyai bukti kuat terkait dugaan penyimpangan dana kemah dan apel pemuda Islam 2017. Bukti dan keterangan saksi itu pulalah yang menjadi dasar polisi meningkatkan penanganan kasus tersebut ke tingkat penyidikan. (detikcom/c)


Penulis
: admin
Editor
: admin
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com