Penanganan Belum Tepat Sasaran, Ada Pejabat Negara Dapat Bansos


156 view
Penanganan Belum Tepat Sasaran, Ada Pejabat Negara Dapat Bansos
POS-KUPANG.COM/LAUS MARKUS GOTI
Ilustrasi: Anak-anak Sekolah Dasar (SD) Saga Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende saat mengumpulkan bantuan untuk korban bencana alam Lembata, Rabu (3/12/2020).    
Jakarta (SIB)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam penanganan pandemi Covid-19 belum tepat sasaran.

Terbukti, dari pejabat Eselon I di Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan subsidi BLT. Namun, Suharso enggan menyebut identitas pejabat Eselon I penerima BLT tersebut.

"Eselon I di sini dapat (bansos)," jelas Suharso saat ditemui di kantornya pekan lalu, dikutip Senin (6/9).
Oleh karena itu, kata dia perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih terus dilakukan di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial yang dipimpin oleh Tri Rismaharini.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan PPN/Bappenas Pungky Sumadi juga mengkonfirmasi apa yang dikatakan Suharso tersebut.

"Iya Eselon I Bappenas itu ada yang dapat BLT. Nah ini yang sedang diperbaiki," tuturnya dalam kesempatan yang sama.
Menurut Pungky, pembaharuan DTKS diharapkan bisa selesai pada akhir 2021, sehingga pada 2022 pemerintah bisa dapat menggunakan penyaluran bansos secara tepat sasaran.

Sesuai rencana, transformasi pemberian subsidi akan diterapkan pada 2022. Penyaluran bansos kata Pungky akan dilakukan secara cermat, hati-hati dengan mempertimbangkan kesiapan data DTKS yang saat ini masih diperbaiki oleh Kementerian Sosial.

"Nantinya DTKS akan terintegrasi dengan Kartu Sembako. Jadi para penerima sembako itu kita harapkan adalah orang yang lebih berhak bagi mereka yang pantas menerima," jelasnya.

Bappenas memastikan kartu sembako yang diperoleh oleh penerima subsidi tidak akan bisa sembarangan dipalsukan atau disalahgunakan.

Pasalnya, kartu tersebut terintegrasi dengan KTP elektronik yang mengandung Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari warga yang pantas mendapatkan subsidi. (CNBCI/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com