Terkait Permasalahan HTR di Sei Kepayang

Penerbitan IUPHHK HTR Bupati Asahan Dituding Maladministrasi


406 view
Tanjungbalai (SIB)- Terkait permasalahan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang dikelola Koperasi Tani Mandiri di Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Asahan, beberapa elemen masyarakat menilai penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTR sesuai SK Bupati Asahan Nomor 438/Hutbun/2010 maladministrasi atau cacat administrasi. Karena penerbitan izin itu tidak sesuai peruntukannya, bahkan terkesan dipaksakan untuk kepentingan pihak tertentu. 


Hal itu dikatakan Hj Syahrani Harahap, Ketua LSM Paguyuban Anti Diskriminasi Indonesia (Padi) Kabupaten Asahan, didampingi Budiman Nainggolan perwakilan petani yang terkena dampak program HTR dalam konferensi persnya, belum lama ini di kantornya di Jalan Ikan Nila Sidomukti Kisaran.


"Permasalahan antara petani dengan pihak pengelola HTR selama ini adalah pemberian izin pengelolaannya. Bagaimana bisa izin pengelolaan HTR sesuai SK Bupati Asahan sebagian berada di Kabupaten Labura. Sepertinya penerbitan izin itu tidak sesuai peruntukannya dan terkesan dipaksakan," sebut Syahrani. 

Dia menjelaskan, luas HTR sesuai izin pengelolaan yang diterbitkan tersebut adalah 1.262,61 hektare. Dari jumlah itu, sekitar 601,40 Ha berada di wilayah Kabupaten Labura. Sehingga Pemkab Labura juga sudah menyurati kementerian terkait agar kawasan itu dikelola mereka.


Sementara 659,79 Ha yang dicanangkan menjadi kawasan HTR berada di Desa Perbangunan Asahan, dan di atas obyek lahan sawit masyarakat. Namun pada praktiknya di lokasi, luasnya tidak sesuai luas yang semestinya menjadi areal HTR. Pasalnya, areal HTR di Desa Perbangunan Sei Kepayang itu, hampir mencapai ribuan hektare, terhitung 7 Blok mulai dari Blok 12 sampai Blok 18 dengan rata-rata luas perblok 200 hektare. Sehingga menurutnya, pihak pengelola HTR diduga telah sengaja merubah titik koordinatnya untuk menggantikan areal yang telah diambil alih Pemkab Labura, sehingga menimpa obyek yang telah dikuasai petani. 


Syahrani juga mengatakan, hal itu sudah dibahas saat pertemuan antara masyarakat dengan pihak pengelola HTR bersama perwakilan Balai Perhutanan Sosial Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Sumut, di kantor KPH Wilayah III Kisaran, Kamis (2/8) lalu. Dalam pertemuan itu, terungkap pencadangan awal HTR seluas 5.000 hektare, namun sekitar 1.262,61 Ha yang diterbitkan izinnya dan sebagian terletak di wilayah Labura. Dan dalam pertemuan itu, sambungnya, pihak KPH Wilayah III Kisaran yang juga hadir mengakui telah terjadi kesalahan pemberian izin tersebut.


"Saat pertemuan dengan BPSKL baru-baru ini, Kepala KPH Wilayah III Kisaran Wahyudi mengakui ada kesalahan penerbitan izinnya. Tetapi persoalannya, kenapa waktu itu izinnya tidak dianulir? Sehingga permasalahannya tidak berkepanjangan sampai saat ini," katanya.


Akibat kesalahan izin itu, lanjutnya, lahan masyarakat yang telah diusahai dan ditanami sawit selama puluhan tahun, saat ini diklaim menjadi kawasan HTR. Ironisnya, ketika masyarakat (pemilik tanaman kelapa sawit), yang mencoba menolak diintimidasi, bahkan sampai saat ini lahan mereka dikuasai pengelola HTR.


Budiman Nainggolan juga menyebutkan, legalitas hukum Koperasi Tani Mandiri selaku pengelola HTR patut dipertanyakan. Karena menurutnya, untuk menjalankan SK Menteri No.163/Menhut-II/2008 tentang Program HTR, pihak koperasi kembali membentuk Akte Pendirian/Izin Koperasi yang baru dengan nama, lokasi yang sama tertanggal 11 September 2011 dengan SK No.132/KOP/BH/XI/2011, dan tanpa melalui RAT sebagai rapat tertinggi koperasi. 


Padahal seharusnya sambungnya, untuk menjalankan SK Menteri itu adalah koperasi yang memohon pengajuan HTR yaitu Koperasi Tani Mandiri dengan SK 100/BH/KDK.2.10/VI/1999. Sehingga dinilainya telah terjadi tumpang tindih perizinan dengan nama dan lokasi koperasi yang sama. Karena itu dianggap cacat hukum maupun cacat administrasi, karena sesuai SK Bupati Asahan No 1 poin 4 menegaskan izin IUPHHK-HTR tidak dapat dipindahtangankan.


Untuk itu, mereka berharap pemerintah dalam hal ini pihak-pihak terkait meninjau kembali perizinan Koperasi Tani Mandiri selaku pengelola HTR dan mengukur ulang titik koordinat kawasan HTR yang hasilnya dipublikasikan ke masyarakat agar diketahui letak dan koordinat HTR yang sebenarnya, luas wilayahnya secara konkrit. Pasalnya, masyarakat terkena dampak permasalahan HTR dan telah menimbulkan konflik berkepanjangan dan kerugian bagi masyarakat, karena tanaman sawit masyarakat telah dikuasai serta dipanen pemegang izin HTR.


Kepala UPT Dinas Kehutanan Sumut KPH Wilayah III Kisaran Wahyudi saat dimintai keterangannya melalui telepon selularnya membantah tudingan tersebut. "Menurut kita, pemberian IUPPHK HTR sudah sesuai prosedur dan ketentuan. Sudah ada pertimbangan dan kajiannya sesuai jalur sehingga izin pengelolaan HTR dikeluarkan pemerintah," katanya.


Menanggapi hal itu, Pemkab Labura melalui Diskominfo Sugeng saat dimintai keterangannya, Rabu (15/8) melalui telepon selularnya, membenarkan sebagian program HTR terletak di wilayah Labura. "Setahu saya program HTR yang dikeluarkan izinnya oleh Pemkab Asahan ada sebagian di wilayah Labura. Dan sudah pernah dilakukan pertemuan dengan Pemkab Asahan. Namun hasilnya saya perlu waktu untuk menindaklanjutinya. Tapi saat ini program HTR dikelola warga setempat, bukan Asahan," ucapnya. (E09/h)



Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com