Jakarta (SIB)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak sampai 26 Desember 2021 telah mencapai Rp1.231,87 triliun atau 100,19 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021.
“Sampai dengan tanggal 26 Desember 2021, jumlah neto penerimaan pajak sebesar Rp1.231,87 triliun. Jumlah tersebut sama dengan 100,19 persen dari target yang diamanatkan dalam APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun,” kata Menkeu dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (27/12).
Menkeu pun mengucapkan selamat dan terima kasih atas pencapaian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di tahun 2021 ini.
“Hari ini adalah hari yang bersejarah, di tengah pandemi Covid-19, di saat pemulihan ekonomi masih berlangsung, Anda mampu mencapai target 100 persen bahkan sebelum tutup tahun. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kerja Anda semua yang luar biasa,” kata Menkeu.
Menurutnya, capaian penerimaan pajak tahun 2021 ini merupakan bekal untuk melaksanakan tugas-tugas Kemenkeu selanjutnya di masa mendatang.
DJP mencatat penerimaan pajak 138 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia berhasil melampaui target masing-masing KPP.
Selain itu, penerimaan pajak di tujuh Kantor Wilayah (Kanwil) juga mencapai lebih dari 100 persen dari target yang ditetapkan untuk masing-masing Kanwil.
Kanwil tersebut yakni Kanwil DJP Jakarta Selatan I, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, serta Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Di samping itu, juga terdapat Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, dan Kanwil DJP Jakarta Utara.
PARTISIPASI WP
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan keberhasilan ini tidak lepas dari partisipasi Wajib Pajak dan kerja keras lebih dari 46 ribu pegawai DJP hingga akhirnya penerimaan pajak berhasil melampaui target setelah 12 tahun.
Namun, Suryo melanjutkan euforia terkait keberhasilan ini hendaknya tidak berlebihan. Ke depan, tantangan akan semakin berat karena defisit APBN melebihi 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) hanya diperbolehkan sampai tahun 2022.
Pada saat yang sama, ketidakpastian dari pandemi Covid-19 masih terus membayangi. Penerimaan negara pun dituntut semakin besar agar defisit APBN di 2023 kembali di bawah 3 persen dari PDB.
“Oleh sebab itu, DJP akan tetap mengevaluasi kinerja tahun 2021 ini dimana DJP akan menyisir kembali yang telah terjadi di tahun 2021 untuk mempersiapkan diri menjalani tahun 2022. Kinerja dan strategi yang sudah baik akan dilanjutkan di tahun 2022, kinerja dan strategi yang kurang baik akan diperbaiki dan jika perlu diganti,” ucapnya.
DARI WASHINGTON HINGGA CIKEAS
Lebih jauh mengenal sosok Menteri Keuangan Sri Mulyani, dia pernah membagikan cerita bagaimana perjalanan dirinya hingga memulai karir di pemerintahan saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pasca krisis 97-98, Sri Mulyani yang saat itu dikenal sebagai peneliti atau ekonom dari LPEM UI memilih untuk pindah ke Atlanta, AS dan berkarir sebagai konsultan.
Dia mengaku dirinya kelelahan dan ingin rehat sejenak dari posisi peneliti dan ekonom saat itu. Di tengah kehidupan barunya di Atlanta, Sri Mulyani tiba-tiba mendapatkan telepon dari Boediono.
“Ketika saya sedang sabbatical (cuti panjang) saya di-call untuk menjadi Executive Director (Direktur Pelaksana) di IMF oleh Pak Menteri Keuangan Boediono, waktu itu Presidennya Ibu Megawati,” paparnya dalam talkshow bersama mantan menteri perdagangan Gita Wirjawan.
Mereka bilang, you have to be in Washington, lanjutnya. Akhirnya, dia dan keluarga pindah ke Washington D.C. (Ibu Kota AS). Sri Mulyani pun bertahan dua tahun sebagai pejabat Bank Dunia.
Ketika jabatannya hendak diperpanjang, dia kembali menerima telepon. Kali ini dari presiden terpilih saat itu. Pada 2004, Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta dirinya menempati posisi sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
“So I moved to (pindah ke) Jakarta, diwawancara di Cikeas waktu itu. Ditunjuk jadi menteri Bappenas,” ujarnya.
Saat masa jabatannya di Bappenas, Indonesia mengalami Tsunami Aceh.
“Tsunami itu totally devastated (luluh lantak).” Dia menuturkan Indonesia mendapatkan banyak perhatian dunia. Sebagai kepala Bappenas saat itu, dia harus mengkoordinasi rekonstruksi untuk Tsunami.
Ketika oil booming, sekitar tahun 2005, SBY meminta Sri Mulyani pindah ke Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan, dia hanya menjabat hingga 2010 sebelum akhirnya kembali ke IMF. (okezone/bisnis.com/a)
