Penetapan Lima Komisioner KIP Cacat Prosedural, Gubernur Diminta Jangan Buru-buru Lantik

* DPRD SU: Semua Tahapannya Telah Sesuai Prosedur

313 view
Penetapan Lima Komisioner KIP Cacat Prosedural, Gubernur Diminta Jangan Buru-buru Lantik
Foto net/harianSIB.com
Ilustrasi pengukuhan
Medan (SIB)
Pengamat kebijakan publik Sumut menilai, penetapan lima komisioner KIP (Komisi Informasi Publik) Sumut periode 2021-2025 oleh Komisi A DPRD Sumut cacat prosedur dan tidak memiliki legitimasi dimata hukum, sehingga diminta kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi jangan terburu-buru melantiknya.

Penegasan itu diungkapkan Ketua Gerbang Tani Sumut Putra Ramadanah SH MH CPLC dan pengamat kebijakan publik Fakhruddin Pohan kepada wartawan, Rabu (1/12) di Medan menanggapi penetapan lima komisioner KIP Sumut yang menimbulkan protes dari berbagai pihak.

"Penetapan lima komisioner KIP Sumut itu harus dinyatakan batal demi hukum. Gubernur Sumut kita harapkan jangan terlalu buru-buru melantiknya, karena tidak memiliki legitimasi yang kuat di mata hukum. Kalaupun dipaksakan dilantik, dikhawatirkan akan “tersandera” oleh hukum," kata Putra.

Ditambahkan Fakhruddin, penetapan kelima nama komisioner KIP Sumut tersebut, patut diduga telah menabrak aturan main dan prosedural yang berlaku, sebab nuansa politiknya lebih menonjol dengan mengabaikan tahapan-tahapan yang telah diatur dengan tatanan hukum resmi.

"Sangat jelas bahwa acuan utama penetapan calon komisioner KIP, sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016, tetapi faktanya yang terjadi, sarat kepentingan oknum menjadi acuan utama, sehingga mengabaikan ketentuan yang ada," tambahnya.

Untuk diketahui, ujar Putra dan Fakhruddin, lima prosedur yang tidak dijalankan dalam penetapan komisioner KIP tersebut, sehingga membuat hasil penetapan cacat prosedur, yakni tidak memenuhi Pasal 20 Ayat 5 Perki Nomor 4 Tahun 2016, sebab penentuan peringkat dilakukan berdasarkan dukungan fraksi di dewan. Bukan hasil skoring para peserta dalam uji kelayakan dan kepatutan.

Selain itu, tambah Putra, uji kepatutan yang digelar 3 November 2021 oleh Komisi A DPRD Sumut yang menguji tidak memberi skor atau alat penilaian untuk mengukur peringkat prestasi calon yang diuji. Parameternya tidak ada, hanya atas pertimbangan fraksi yang menginstruksikan anggotanya "menggolkan" calonnya.

Begitu juga pemilihan lima komisioner yang digelar hingga tengah malam, tambah Putra, dilaksanakan secara mendadak, sehingga publik tidak tahu siapa pemilik suara terbanyak dan sebaliknya jadwal pemilihan juga tidak diketahui publik, tiba-tiba sudah beredar di group WA lima komisioner yang tetapkan oleh Komisi A DPRD Sumut.

Telah Sesuai Prosedur
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto menegaskan, proses pemilihan komisioner KIP telah selesai dilakukan secara transparan, mulai dari fit and proper test atau uji kelayakan hingga proses pemilihan.

"Anggota Komisi A menggunakan sistem musyawarah mufakat dalam menentukan lima komisioner KIP. Meski sebelumnya ada juga yang menginginkan pemilihan dilakukan secara voting. Semua tahapannya telah kita lakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku," tegas Hendro Susanto didampingi Kabid KIP Dinas Kominfo Provsu Harvina Zuhra kepada wartawan, Rabu (1/12) di DPRD Sumut saat mengumumkan komisioner KIP secara resmi.

"Insya Allah prosesnya sangat demokrasi dengan musyawarah mufakat," ujarnya sembari menambahkan, selain memilih lima nama, Komisi A juga menentukan calon anggota KIP peringkat enam sampai 15 yang akan menjadi cadangan, jika di antara lima orang ini ada berhalangan tetap nantinya.

Seperti diketahui Komisi A DPRD Sumut telah menetapkan lima calon komisioner KIP Sumut periode 2021-2025 terpilih yakni Cut Alma, Abdul Haris, Dedy Ardiansyah, Edy Syahputra dan Muhammad Syafii Sitorus. (A4/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com